Pemerintah Siapkan Insentif Pajak Dorong Sektor Panas Bumi

Pemerintah Indonesia tengah menyiapkan insentif pajak guna menarik investasi dalam pengembangan proyek energi panas bumi nasional. Langkah strategis ini ditempuh lantaran pemanfaatan potensi geothermal di Indonesia saat ini baru mencapai angka 10 hingga 13 persen, sebagaimana dilansir dari Detik Finance.

Guna merealisasikan kebijakan tersebut, pemerintah akan merombak aturan terkait lewat revisi Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Presiden (Perpres). Perubahan regulasi ini dirancang untuk memberikan kepastian kemudahan berinvestasi sekaligus menggairahkan iklim bisnis di sektor energi terbarukan.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan rencana pemberian fasilitas pembebasan atau pengurangan pajak tersebut dalam forum industri geothermal skala internasional di Jakarta, Rabu (19/8/2026).

"Kita akan memberikan terobosan dengan insentif pajak. Jadi nanti kita akan merubah PP dan Perpres untuk kemudahan dan insentif terhadap bisnis sektor geothermal," kata Bahlil, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Selain memberikan kemudahan regulasi, Menteri ESDM mengimbau seluruh pemegang izin konsesi lahan panas bumi untuk segera menggarap area proyek mereka. Pemerintah menegaskan tidak ingin ada wilayah kerja geothermal yang dibiarkan mangkrak tanpa ada aktivitas pembangunan fisik.

Keseriusan dari para pelaku usaha dinilai menjadi kunci utama agar percepatan target transisi energi nasional dapat tercapai sesuai rencana.

"Nah untuk menuju ke sana, saya juga minta komitmen kepada teman-teman pengusaha. Bagi teman-teman pengusaha yang sudah mendapatkan konsesi, harus juga cepat. Jangan konsesinya ditahan.

Kalau ditahan, itu juga memperlambat. Jadi jangan sampai kita lambat dan itu hanya dianggap sebagai yang dilakukan oleh pemerintah," kata Bahlil, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).