Pemerintah Tata Ulang Program Makan Bergizi Gratis dalam Sebulan

Pemerintah Republik Indonesia melakukan evaluasi besar-besaran terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) karena jumlah titik dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) membengkak di luar rencana awal pada Kamis (11/6/2026).

Penataan ulang secara menyeluruh ini ditargetkan rampung dalam kurun waktu satu bulan demi memastikan program prioritas Presiden Prabowo Subianto berjalan efektif dan efisien.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan mengungkapkan adanya indikasi praktik jual-beli titik SPPG yang memicu lonjakan jumlah dapur penyuplai makanan.

"Terjadi jual-beli titik (SPPG) yang seharusnya rencana awal titik itu 21.000, tapi sekarang sudah ada 27.877 titik. Nah, ada membengkak 6.877 titik," kata Zulkifli Hasan dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Kamis (11/6/2026).

Lonjakan ini berdampak langsung pada pengeluaran negara mengingat setiap dapur mendapatkan dukungan operasional sebesar Rp6 juta per hari dari anggaran pemerintah.

"Kalau ada 6.877 penambahan, kalau Rp6 juta satu hari, satu bulan ada pengeluaran lebih Rp1 triliun, pemborosan. Berarti kalau satu tahun berapa itu? Rp12 triliun. Ini yang perlu penataan untuk ditata agar bisa diperbaiki dan diselesaikan," ujarnya.

Zulkifli Hasan juga menambahkan bahwa persoalan serupa ditemukan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) yang awalnya diproyeksikan 2.000 titik namun melonjak tajam.

"3T itu di data ada 2.000 titik, tapi kemudian membengkak menjadi 8.617 titik, dan 6.138 titik itu sudah ada SK nya dari BGN," ungkap dia.

Langkah penataan ini juga mencakup rencana pengalihan jatah makan gratis dari sekolah komersial atau elite untuk dialokasikan ke wilayah yang lebih membutuhkan.

"Misalnya sekolah-sekolah yang bagus ini akan dilakukan dalam satu bulan ini, sekolah-sekolah yang elit ya memang enggak memerlukan makan bergizi, tentu nanti akan dilihat ya," ujar Zulkifli Hasan.

Pemerintah kini memilih untuk menggeser fokus utama penyaluran bantuan pangan ini ke wilayah-wilayah pelosok yang dinilai masih mengalami keterlambatan pelaksanaan.

"Nah ini akan ditata lebih lanjut karena kita akan focus kepada yang terlambat ini, sangat terlambat, (yaitu daerah) 3T," ujar Zulkifli Hasan.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik S Deyang membenarkan adanya rencana pengurangan penerima manfaat di sekolah elite demi optimalisasi wilayah prioritas.

"Nanti kita fokus ke 3T. Fokus 3T sama 3B," ujar Nanik S Deyang.

Selain itu, Nanik S Deyang mengonfirmasi dibukanya peluang pemanfaatan fasilitas publik yang sudah tersedia di daerah-daerah terpencil agar tidak perlu membangun infrastruktur baru.

"Misalnya ada CSR BUMN, ada hibah dari negara lain. Itu banyak loh hibah-hibah ini. Bahkan, sekarang sudah ada juga beberapa yayasan yang menerima hibah untuk membangun dapur," ujar Nanik S Deyang dalam konferensi pers di kantor BGN, Jakarta Pusat, Kamis (4/6/2026).

Langkah alternatif penyediaan dana non-APBN ini diambil sebagai bagian dari strategi menekan beban pengeluaran keuangan negara.

"Jadi ada beberapa alternatif. Intinya untuk mengurangi beban anggaran APBN. Dulu kan full 100 persen dibiayai oleh APBN," ujar Nanik S Deyang.

Pemerintah menerapkan penyesuaian khusus untuk daerah 3T lantaran populasi siswa per wilayah cenderung bervariasi dan berjumlah sedikit.

"Kita juga tidak harus membangun dapur baru. Itu prinsipnya. Kita bisa menggunakan dapur-dapur misalnya kantin sekolah karena (daerah) 3T ini cuma ada yang 200, ada 81, ada 47 orang di wilayah-wilayah itu," ujar Nanik S Deyang.

Pihak BGN bertekad mengoptimalkan sarana yang ada demi efisiensi setelah pagu anggaran program komoditas pangan ini disesuaikan menjadi Rp268 triliun.

"Enggak mungkin kita membangun dapur-dapur baru. Jadi yang sudah ada, eksisting, enggak tahu dapurnya siapa, mungkin ada dapur umum. Intinya tidak harus membangun dapur baru," jelasnya.

Pihak berwenang juga akan bersikap tegas terhadap operasional mitra penyedia makanan yang tidak sanggup memenuhi standarisasi mutu pangan nasional.

"Artinya bila dapur itu tidak sesuai tentu kami akan melakukan suspend," ujarnya.

Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi memaparkan bahwa langkah percepatan distribusi bantuan nutrisi bagi wilayah perbatasan merupakan agenda mutlak.

"Ada satu komponen yang menurut kami juga bagus untuk kita segera prioritaskan juga di daerah yang 3T untuk bisa secepatnya saudara-saudara kita mendapatkan manfaat dari program makan bergizi gratis ini," ujar Prasetyo Hadi.

Pemerintah turut mencatat adanya kenaikan kuantitas penerima manfaat dari kategori rentan non-sekolah dalam dua pekan terakhir.

"Termasuk juga ada peningkatan yang signifikan dalam dua minggu ini berkenaan dengan penerima manfaat untuk istilahnya 3B ya, untuk ibu hamil, kemudian ibu yang menyusui, dan balita," ujar Prasetyo Hadi.

Prasetyo Hadi merinci bahwa penataan ulang ini bertujuan memetakan setiap kendala tata kelola berdasarkan klaster permasalahan operasional.

"Karena memang kan sebetulnya ada klaster-klasternya, ada klaster permasalahan. Jadi yang sebagian besar kan berjalan sesuai dengan mekanisme dan SOP yang sudah ditetapkan, jadi itu jalan terus. Nah, ada klaster-klaster yang memang harus kami tata ulang, kami benahi," ujar Prasetyo Hadi.

Data dari Kemenko Pangan juga mengonfirmasi adanya tren peningkatan signifikan pada kelompok penerima ibu hamil, menyusui, dan anak balita.

"Termasuk juga ada peningkatan yang signifikan dalam dua Minggu ini berkenaan dengan penerima manfaat untuk istilahnya 3B ya, untuk ibu hamil, kemudian ibu yang menyusui, dan balita di bawah lima tahun," katanya.

Pemerintah menargetkan seluruh proses sinkronisasi dan perbaikan data ini selesai dalam waktu dekat tanpa menghentikan penyaluran yang sudah berjalan.

"Kami target awal satu bulan ini harus sudah selesai. Tapi tentunya kan semua ada dinamikanya. Makanya tentu kami tekankan adalah yang sudah berjalan tetap berjalan, tidak boleh ada gangguan.

Dan di situ pun juga catatan-catatan perbaikan itu terus tetap harus dilakukan. Yang sudah baik pun juga harus ada pengawasan supaya kualitasnya bisa terjaga," jelasnya.