BGN Coret 1653 Sekolah dari Penerima Program Makan Bergizi Gratis

Badan Gizi Nasional (BGN) resmi mengeliminasi 1.653 sekolah dari daftar penerima program Makan Bergizi Gratis (MBG) usai melakukan pemutakhiran data penerima manfaat pada Jumat, 11 September 2026. Langkah ini diambil untuk mengalihkan bantuan ke sekolah yang lebih membutuhkan, seperti dilansir dari Detik Finance.

Hasil verifikasi BGN menunjukkan bahwa sekolah-sekolah yang dicoret mayoritas merupakan satuan pendidikan swasta bertaraf internasional. Sekolah yang memiliki kerja sama lembaga luar negeri serta sudah mampu secara finansial tanpa mengandalkan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) turut dikecualikan.

"Mayoritas dari 1.653 yang kami exclude atau kami keluarkan dari daftar penerima manfaat tadi adalah sekolah-sekolah swasta bertaraf internasional, sekolah atau satuan pendidikan yang kerja sama dengan institusi internasional maupun nasional dan sekolah-sekolah yang sudah mandiri secara finansialnya, tanpa bergantung pada bantuan operasional sekolah atau Dana BOS," ujar Sudaryono, Kepala BGN.

Proses pemutakhiran data BGN melibatkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Agama. Langkah ini mencakup pendataan mendalam terhadap lebih dari 580.000 satuan pendidikan, mulai dari sekolah negeri, madrasah, pondok pesantren, hingga lembaga pendidikan keagamaan lainnya di seluruh Indonesia.

Hingga saat ini, program MBG telah menjangkau lebih dari 340.000 sekolah. Sementara itu, sekitar 240.000 satuan pendidikan sisanya akan dimasukkan ke dalam tahapan perluasan jangkauan program secara bertahap.

"Lebih dari 340.000 sekolah telah mendapatkan atau dilayani program MBG di sekolahnya artinya masih ada sekitar 240.000 sekolah yang belum menerima program MBG ," jelas Sudaryono, Kepala BGN.

BGN mengalihkan jatah dari sekolah yang dicoret untuk memprioritaskan kawasan terdepan, terluar, dan tertinggal (3T). Fokus alokasi baru ini juga diarahkan ke daerah-daerah yang mencatatkan tingkat prevalensi stunting relatif tinggi.

"Prioritas kami tentu saja adalah sekolah-sekolah atau satuan pendidikan yang berada di wilayah 3T, terdepan, terluar, dan tertinggal, serta wilayah-wilayah lain yang angka stunting-nya tinggi dan tinggi sekali," ujar Sudaryono, Kepala BGN.

Wilayah Maluku dan Papua menjadi dua area prioritas utama dalam alokasi peralihan program tersebut. Pendataan BGN mencatat masih ada sekitar 15.000 satuan pendidikan di kedua wilayah itu yang belum tersentuh layanan MBG.

"Contoh saja misalnya di Maluku dan di Papua, ada sekitar 15.000 satuan pendidikan yang belum terlayani. Tentu saja wilayah-wilayah seperti di Maluku dan Papua ini menjadi prioritas, ditambah dengan wilayah-wilayah lain yang angka stunting-nya tinggi dan wilayah-wilayah 3T lainnya yang tersebar di seluruh Indonesia," jelas Sudaryono, Kepala BGN.