Badan Gizi Nasional Siapkan Marketplace Pengadaan Bahan Baku MBG

Badan Gizi Nasional (BGN) tengah merancang platform digital berbentuk marketplace khusus untuk memfasilitasi pengadaan bahan baku program Makan Bergizi Gratis (MBG) di seluruh wilayah Indonesia, seperti dilansir dari Detik Health pada Sabtu (12/9/2026).

Sistem baru ini mengadopsi mekanisme Sistem Informasi Pengadaan di Sekolah (SIPLah) yang sebelumnya digunakan dalam pengelolaan belanja Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di lingkungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

Langkah ini diambil guna menjamin keterbukaan data transaksi, mulai dari rincian identitas pemasok, penetapan harga barang, hingga pencatatan kewajiban perpajakan.

"Sehingga kita tahu nanti transaksinya jelas, perpajakannya jelas dan lain sebagainya," ujar Sudaryono, Kepala BGN.

Pengoperasian sistem komoditas pangan ini ditargetkan mulai berjalan penuh pada akhir September atau awal Oktober 2026. Peluncuran platform tersebut turut difokuskan untuk menggerakkan roda perekonomian masyarakat lokal.

Pada tahap awal, komoditas yang masuk ke dalam sistem dibatasi pada enam bahan pokok, mencakup beras, telur, minyak goreng, susu, daging ayam, serta daging sapi atau kerbau.

Skema ketat juga diberlakukan melalui penetapan penjual terverifikasi guna memastikan kualifikasi para penyedia bahan pangan yang terhubung langsung dengan asosiasi terkait.

"Nanti akan ada dari sisi marketplace-nya akan ke asosiasi. Jadi belinya itu adalah yang verified seller. Nah, verified seller itu siapa? Ya adalah asosiasi itu," jelas Sudaryono.

Pengadaan bahan pangan diwajibkan mengutamakan pasokan dari wilayah terdekat agar dapur pengelola MBG menyerap hasil produksi petani atau peternak lokal. Sudaryono mencontohkan kebutuhan telur untuk dapur MBG di Kabupaten Mojokerto yang harus dipasok dari daerah tersebut selama persediaan mencukupi.

"Nah nanti ada cakupannya, misalnya kalau di Mojokerto, beli telur ya Mojokerto aja, nggak boleh beli telur dari luar kabupaten. Kalau di dalam kabupatennya nggak ada barangnya gimana? Baru dia boleh nyebrang," tuturnya.

Formulasi aturan distribusi ini disiapkan agar pertumbuhan indikator ekonomi daerah dapat terukur secara konkrit seiring berjalannya program.

"Jadi ini mekanisme sedang saya susun. Sehingga indeks ekonominya itu kelihatan," katanya.

Kebijakan tersebut menegaskan prioritas pemerintah dalam menyinergikan peningkatan pemenuhan gizi nasional dengan pemberdayaan ekonomi riil di tingkat daerah.

"Karena impact yang diinginkan oleh program MBG itu dua (itu)," pungkasnya.