Pemerintah Tutup Permanen 455 SPPG Program Makan Bergizi Gratis

Pemerintah mengambil langkah tegas dengan menutup permanen 455 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia akibat tidak memenuhi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dalam Rapat Koordinasi Terbatas di Jakarta, Rabu (26/8/2026).

Langkah pembenahan tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) ini dibahas langsung dalam rapat yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan. Evaluasi menyeluruh tersebut difokuskan pada pengetatan standar keamanan pangan serta perbaikan operasional SPPG secara nasional.

Secara keseluruhan, pemerintah telah memberhentikan operasional 833 SPPG dari total 27.485 unit yang beroperasi. Sebanyak 455 unit di antaranya resmi ditutup permanen karena gagal memenuhi persyaratan sanitasi dasar, sementara 3.515 SPPG di 324 kabupaten dan kota tercatat belum mengantongi izin SLHS.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan bahwa pemerintah memprioritaskan kualitas pelaksanaan dan keamanan pangan bagi para penerima manfaat ketimbang sekadar mengejar jumlah target operasional fasilitas.

"Program MBG terus kita perbaiki. Bukan hanya mengejar jumlah SPPG atau penerima manfaat, tetapi yang paling penting kualitas pelaksanaannya harus terjaga. Standar harus dipenuhi dan aturan harus dipatuhi. Kalau tidak memenuhi persyaratan, kita tindak tegas," ujar Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan.

Berdasarkan data profiling Badan Gizi Nasional (BGN), sebanyak 27.022 SPPG telah ditetapkan, sedangkan 463 SPPG lainnya berpotensi disuspensi karena belum menyerahkan data profiling. Pengetatan juga menyasar sektor sumber daya manusia dengan memberhentikan 249 Kepala SPPG akibat pelanggaran berat, seperti kasus keracunan makanan, tindak indisipliner, hingga absensi lebih dari 10 hari kerja. Kini, pengelola lapangan diwajibkan bersiap memantau operasional sejak pukul 02.00 dini hari hingga proses distribusi selesai pukul 09.00 pagi.