Pemerintah Usut Empat Korporasi Kasus Karhutla di Kalimantan Barat

Pemerintah menetapkan penyelidikan terhadap empat perusahaan yang diduga membakar lahan di Kalimantan Barat sebagai bagian dari penanganan kebakaran hutan dan lahan. Langkah ini diambil untuk mengusut tuntas pelaku yang menyebabkan bencana tersebut.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan, "Yang tadi dilaporkan ada 4 korporasi yang sedang dalam proses penyelidikan. Di Kalimantan Barat," ujarnya pada Sabtu, 22 Agustus 2026, dilansir dari Detik Finance.

Prasetyo menekankan bahwa pemerintah tidak akan ragu memberikan sanksi berat kepada individu atau korporasi yang terbukti melakukan tindak pidana pembakaran hutan.

"Bilamana ditemukan ada tindak-tindak pidana yang memang itu melanggar dan menyebabkan terjadinya kebakaran itu harus ditindak baik perorangan maupun korporasi-korporasi, maupun individu-individu atau siapapun yang memberikan arahan atau perintah untuk melakukan pembakaran atau melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar," tegas Prasetyo.

Ia menambahkan, "Kalau ditemukan pelanggaran kita tidak akan ragu-ragu akan kita tindak dan mungkin sampai kepada ada kemungkinan dicabut izinnya."

Selain penindakan, pemerintah mengimbau masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar. Meskipun terdapat Peraturan Daerah di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah yang mengizinkan pembukaan lahan dengan pembakaran, pemerintah meminta agar perda tersebut disesuaikan dan diberlakukan larangan.

"Ada memang di dalam Perda, baik di Kalbar, kalau di Kalteng juga ada Perdanya yang memang memungkinkan. Tetapi sekali lagi sebetulnya bukan berarti kemudian diperbolehkan. Ya itu kan kearifan lokal yang menurut tadi di dalam rapat juga kemudian disepakati bahwa yang pertama diminta untuk itu Perda tersebut kalau bisa dilarang, disesuaikan," jelas Prasetyo.

Pemerintah juga menyediakan bantuan alat berat berupa ekskavator untuk membantu masyarakat membuka lahan secara mekanis tanpa membakar.

"Kalau perkaranya adalah masyarakat kita membutuhkan untuk membuka lahan, maka pemerintah akan hadir dalam bentuk yang lain dengan memberikan bantuan misalnya. Jadi ekskavator-ekskavator yang itu diperlukan untuk membuka lahan," ujar Prasetyo.

"Tadi juga sudah diputuskan oleh Bapak Presiden untuk nanti akan ada perkuatan atau penambahan alat-alat berat untuk nantinya membantu masyarakat kalau ingin membuka lahan, dengan harapan tidak membuka lahan dengan cara melakukan atau membakar," tambahnya.