Pemkot Kupang Ajukan Tambahan Kuota Minyak Tanah 500 Kiloliter

Pemerintah Kota Kupang mengajukan usulan tambahan kuota minyak tanah sebesar 500 kiloliter kepada PT Pertamina Patra Niaga guna mengatasi kelangkaan di pangkalan pada Jumat, 14 Agustus 2026. Langkah tersebut diambil menyusul penurunan kuota tahunan dan maraknya aksi penimbunan oleh oknum tak bertanggung jawab.

Pengajuan pasokan tambahan ini disampaikan usai keluhan warga marak terkait sulitnya mendapatkan pasokan minyak tanah dengan harga wajar. Kebutuhan daerah yang mencapai 22 ribu kiloliter pada 2025 justru mengalami penurunan pasokan sekitar 2,2 persen menjadi 21 ribu kiloliter pada 2026.

Wali Kota Kupang Christian Widodo melakukan inspeksi mendadak ke Pangkalan Kachuga di Kelurahan Oebobo untuk memantau langsung distribusi bahan bakar tersebut.

"Setelah ini saya langsung tindak lanjuti. Saya akan tanda tangan surat pengajuan permohonan penambahan kuota sebesar 500 kiloliter atau 500 ribu liter," kata Wali Kota Kupang Christian Widodo.

Ia mengungkapkan bahwa persoalan di lapangan tidak hanya bersumber dari keterbatasan pasokan, melainkan juga akibat praktik pembelian berlebih serta penimbunan untuk dijual kembali.

"Kalau bicara Kota Kupang sebenarnya kurang tidak. Hanya itu tadi, jangan ada yang membeli banyak, menimbun, lalu menjual lagi. Masyarakat harus langsung ke pangkalan," ujar Christian Widodo.

Ia mengimbau warga agar tidak membeli bahan bakar rumah tangga ini melalui rantai pengecer demi menjaga stabilitas harga.

"Ini bukti bahwa Pemerintah Kota peduli terhadap keluhan masyarakat. Kami mengimbau masyarakat untuk membeli minyak tanah langsung di pangkalan, bukan melalui pengecer, karena harga di tingkat pengecer bisa tidak terkontrol," tutur Christian Widodo.

Pemerintah daerah mencatat saat ini terdapat 836 pangkalan dan lima agen yang beroperasi di seluruh wilayah Kota Kupang.

"Pangkalan ini ada 836. Ini harus kita jaga baik-baik supaya mereka menjual langsung kepada masyarakat, bukan kepada oknum-oknum yang menjual lagi," kata Christian Widodo.

Ia meminta seluruh pengelola pangkalan agar mengutamakan penyaluran bagi warga di lingkungan sekitar sebelum melayani pihak luar.

"Pangkalan harus menjual langsung kepada masyarakat. Jatahnya juga harus diperhatikan, jangan sampai ada yang membeli berlebihan. Kalau kemudian dijual lagi, harganya pasti sulit kita kontrol," tegas Christian Widodo.

Penataan alur distribusi dipandang sangat krusial agar seluruh lapisan masyarakat mendapatkan jatah secara merata.

"Distribusinya harus merata. Tetapi ada aturan juga, pangkalan harus melayani warga sekitar dulu, ring satu dulu. Karena warga di luar ring satu juga punya pangkalan sendiri," jelas Christian Widodo.

Guna memutus rantai penyimpangan, pihak Pertamina membuka saluran aduan resmi bagi warga yang menemukan pelanggaran harga eceran tertinggi.

"Kalau ada yang menjual di atas HET dan diketahui masyarakat, silakan dilaporkan kepada kami melalui Call Center 135 atau melalui layanan pengaduan Disperindag. Kami akan tindak lanjuti, bahkan dapat memberikan sanksi tegas sampai dengan pemutusan hubungan usaha bagi pangkalan yang terbukti menjual di atas HET," kata Sales Branch Manager PT Pertamina Patra Niaga NTT Mohammad Ali Uraidy.

Pertamina memberlakukan skema penyaluran berbasis volume kuota untuk tiap pangkalan resmi.

"Contohnya, satu pangkalan menerima sekitar 600 liter per minggu atau 3 drum, sehingga per bulan sekitar 2.400 liter. Pangkalan diminta memprioritaskan warga sekitar agar distribusi merata," ujar Mohammad Ali Uraidy.

Tinggi kebutuhan warga sekitar membuat alokasi mingguan di tingkat pangkalan cepat habis terpakai.

"Kebutuhan minyak tanah masyarakat di sekitar pangkalan cukup tinggi karena digunakan untuk berbagai keperluan rumah tangga, termasuk memasak, air minum, dan kebutuhan mandi," kata Pemilik Pangkalan Kachuga Maria Theresa Guteres dilansir dari detikcom.