Pemprov DKI Jakarta Evaluasi Rencana Penghapusan Jalur Sepeda

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sedang mengevaluasi fasilitas jalur sepeda di ibu kota setelah muncul penolakan dari warga dan komunitas pesepeda terkait wacana penghapusannya pada Senin (24/8/2026).

Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta Chico Hakim menegaskan bahwa pihak pemprov belum mengambil keputusan final terkait nasib jalur khusus tersebut di jalan-jalan protokol.

"Pemprov DKI berkomitmen mencari solusi terbaik yang memperhatikan kepentingan semua pihak. Keputusan yang diambil nanti akan mempertimbangkan keselamatan pesepeda, efektivitas pemanfaatan ruang jalan, serta kondisi riil di lapangan," ujar Stafsus Gubernur DKI Jakarta Chico Hakim.

Evaluasi ini dilakukan lantaran adanya perbedaan persepsi di masyarakat mengenai pemanfaatan fasilitas ruang jalan.

"Gubernur Pramono Anung belum mengambil keputusan final. Beliau menyampaikan akan segera memutuskan setelah mempertimbangkan seluruh masukan yang masuk, baik dari komunitas pesepeda maupun dari masyarakat secara lebih luas," kata Chico Hakim.

Sebagian warga mengusulkan penutupan karena pembatas jalur sering diterobos pengendara sepeda motor atau dinilai tidak terawat. Di sisi lain, komunitas pengguna sepeda mendesak agar jalur tersebut dipertahankan demi aspek keselamatan mobilitas harian.

"Evaluasi ini dilakukan justru karena ada perbedaan pandangan di masyarakat. Di satu sisi ada komunitas pesepeda yang meminta jalur tetap dipertahankan. Di sisi lain, ada masukan publik yang menilai banyak jalur sepeda justru lebih sering digunakan kendaraan bermotor, kurang terawat, atau terputus," lanjut Chico Hakim.

Sejumlah warga juga menyampaikan pendapat agar pemerintah tidak mengorbankan jalur non-emisi sebagai cara menyelesaikan persoalan kemacetan lalu lintas.

"Nggak setuju. Cari solusi lain, jangan jalur sepeda dikorbankan gitu ya," kata Kiki Muharram, warga Jakarta Selatan.

Opsi penyesuaian fasilitas seperti pembongkaran pembatas fisik juga diusulkan oleh beberapa pengguna jalan agar pemanfaatan ruang jalan menjadi lebih fleksibel pada masa tertentu.

"Misal nggak dihapus juga, tetap ada, ya pengendara motor juga tetap bisa (lewat). Paling banyak (pesepeda) weekend gitu, ya. Kayak gini, kalau hari libur.

Kalau olahraga sih jarang, sedikit, nggak begitu banyak. Kalau barrier-nya nggak ngaruh, hapus ajalah, nggak apa-apa," kata Reza, warga Cempaka Putih.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan bahwa dirinya berhati-hati dalam menindaklanjuti usulan dari masyarakat maupun masukan dari komunitas Bike to Work.

"Saya akan segera memutuskan untuk hal tersebut. Memang ada usulan, kalau usulannya dari komunitas sepeda, salah satunya Bike to Work, mereka sebenarnya meminta itu dipertahankan. Tapi usulan dari masyarakat, dari publik, merasa bahwa jalur itu lebih banyak digunakan seperti yang kamu sampaikan, menggunakan motor," kata Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung.

Sejumlah pesepeda harian menilai jalur sepeda terpisah sangat krusial untuk melindungi keselamatan pesepeda dari tingginya laju kendaraan bermotor di ibu kota.

“Kalau misal tersenggol dengan motor, dengan kecepatan seperti itu, kita pasti yang akan jadi korbannya,” kata Daniel, seorang pesepeda.

Keselamatan pesepeda menjadi pertimbangan utama dalam mendorong penggunaan moda transportasi tanpa emisi ini.

“Harapannya sih kepada pemerintah daerah lebih memperhatikan lagi terhadap keselamatan, pengendara sepeda terutama,” ujar Daniel.

Fasilitas tersebut juga dinilai membantu warga yang memanfaatkan sepeda sebagai sarana transportasi menuju tempat kerja.

“Masih banyak yang bike to work, untuk menyiasati efisiensi anggaran, biaya hidup. Kadang-kadang juga menggunakan sepeda dan untuk kesehatan juga,” tutur Daniel.

Di samping keberadaan pembatas fisik, penegakan aturan di lapangan dinilai menjadi penentu efektivitas sterilnya jalur dari penyerobotan.

“Dulu di awal-awal pernah dijaga sama Dishub kalau enggak salah. Dan diatur, itu satu langkah yang sangat baik menurut saya,” kata Daniel.

Pengawasan berkala oleh petugas penegak hukum diharapkan dapat berjalan secara efektif di lokasi-lokasi rawan penyerobotan.

“Memang perlu petugas terus yang aktif dan standby di sarana-sarana umum seperti ini. Mana yang haknya ini, mana yang haknya itu, itu perlu ada petugas yang mengatur,” ujarnya.

Sterilisasi jalur dari kendaraan bermotor dinilai menjamin kenyamanan dan mengurangi potensi bahaya bagi para pengayuh sepeda.

“Kalau harapan kami sih memang itu harus steril, karena itu buat kenyamanan kami,” katanya.

Penyesuaian waktu pemanfaatan jalur sepeda turut disoroti oleh warga yang melintas di kawasan bisnis pada hari kerja.

“Orang-orang kosong, jarang yang pakai sepeda kalau di hari kerja. Paling banyak weekend,” kata Reza.

Kondisi di lapangan menunjukkan bahwa sepeda motor masih sering terlihat melintasi jalur khusus tersebut pada hari biasa.

“Lebih banyak motor sih melintas. Sepeda jarang,” ujarnya.

Penggunaan pejalan kaki dan pesepeda dipandang perlu dipilah secara jelas jika ada perubahan tata ruang jalan.

“Kalau misalnya jalur sepedanya dihapus, nanti yang pengguna sepedanya mau memakai jalur, dia lewat mana? Masa nanti trotoar?” ujarnya.

Dukungan atas keberadaan jalur khusus ini juga disampaikan warga pengendara mobil yang melihat pentingnya perlindungan moda tanpa mesin.

“Apalagi sepeda itu kan harus diutamakan. Karena dia bukan transportasi bermesin,” kata Kiki Muharram.

Pengalihan penggunaan kendaraan pribadi menuju angkutan publik disarankan melalui integrasi kantong parkir stasiun.

“Jadi dari tempatnya rumah mereka ke tempat kerja itu, naruh mobilnya di stasiun kereta. Masuk ke dalam kota naik kereta, naik mass transportation,” tuturnya.

Pengambil kebijakan juga diminta memperhatikan aspek keterlibatan hobi pribadi agar tidak memengaruhi objektivitas keputusan akhir.

“Karena kebetulan saya ini kan pesepeda, teman-teman sekalian tahu. Saya juga mendapatkan banyak masukan tentang hal itu,” kata Pramono Anung.

Proses pembahasan khusus di lingkungan dinas teknis DKI Jakarta terus dilakukan untuk merumuskan masa depan jalur sepeda.

“Dalam waktu dekat ini Pemerintah DKI Jakarta akan membahas secara khusus mengenai fasilitas sepeda yang dimiliki, apakah masih perlu dipertahankan atau diubah, nanti kami akan putuskan dalam rapat,” ujarnya.

Pramono menegaskan dirinya berupaya agar keputusan yang diambil bersifat adil bagi seluruh pengguna jalan.

“Tapi usulan dari masyarakat dari publik merasa bahwa jalur itu lebih banyak digunakan oleh yang menggunakan motor,” kata Pramono Anung.

Pendekatan teknis akan diutamakan dibandingkan preferensi pribadi dalam penetapan regulasi mendatang.

“Sehingga dalam keputusan ini saya juga harus hati-hati. Hati-hatinya kenapa? supaya tidak terkesan bahwa karena saya hobi bersepeda, enggak mau menggunakan jalur itu, karena memang saya bersepeda memang menggunakan road bike, dan itu biasanya hari libur atau hari Sabtu pagi. Di luar itu saya sekarang udah enggak pernah sepedaan lagi. Jadi akan saya putuskan kemudian mengenai hal tersebut,” ujarnya.

Pentingnya komitmen perbaikan kualitas udara Jakarta turut disampaikan oleh kelompok masyarakat sipil dan komunitas lingkungan.

“B2W Indonesia mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk mulai memprioritaskan sepeda dalam aktivitas harian dan bersama-sama merebut kembali hak atas udara bersih di langit Jakarta," tegas Ketua Umum B2W Indonesia Hendro Subroto.

Sektor transportasi darat dinilai perlu mendorong pembagian moda jalan yang lebih seimbang antara pejalan kaki, pesepeda, dan transportasi massal.

"Polusi udara di Jakarta adalah krisis kesehatan masyarakat yang nyata. Naik sepeda bukan sekadar pilihan gaya hidup, melainkan bentuk aksi penyelamatan iklim dan pengendalian polusi udara paling efektif dan dapat dilakukan oleh setiap warga kota hari ini juga," tegas perwakilan Bike to Work Indonesia Sanny Tanuwijaya.

Prinsip penataan kota ramah lingkungan dinilai memerlukan penyediaan infrastruktur yang manusiawi dan adil bagi semua warga.

“Kota itu untuk manusia, bukan untuk kendaraan bermotor," seru aktivis Koalisi Pejalan Kaki Amalia S Bendang.

Pengembangan moda transportasi berkelanjutan harus diimbangi dengan ketersediaan fasilitas pendukung yang terintegrasi.

"Untuk itu, moda transportasi kota utk perjalanan warga harus proporsional dengan mengutamakan moda berjalan kaki, bersepeda dan angkutan umum masal, sehingga warga punya pilihan dalam bermobilitas yang manusiawi dan berkeadilan," ujar Amalia S Bendang.

Pemerintah daerah diharapkan terus memperluas jaringan angkutan massal yang aman dan terhubung dengan fasilitas pendukung bagi pesepeda.

“Kota harus menyediakan transportasi umum masal yang aman, nyaman dan terjadwal dan dilengkapi lajur sepeda serta fasilitas pejalan kaki yang aman," penegasan Advocacy Program Manager KPBB Alfred Sitorus.