Pemprov DKI Jakarta Pangkas Jumlah RW Kumuh Menjadi 221 Lokasi

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengubah fokus penataan perumahan dari pemenuhan angka kebutuhan rumah menjadi penanganan rumah tidak layak huni dengan membenahi kawasan rukun warga kumuh pada Kamis (27/8/2026), dilansir dari Detikcom.

Kebijakan penataan kawasan pemukiman padat tersebut berdampak langsung pada penurunan signifikan jumlah wilayah berkategori tidak layak huni di seluruh wilayah Jakarta.

"Kan targetnya DKI sekarang diubah nih dari housing backlog menjadi targetnya jadi rumah tidak layak huni, kita buat semakin layak huni," kata Kabid Pembiayaan dan Kemitraan Perumahan Dinas Perumahan dan Kawasan DKI Jakarta Ledy Natalia dalam acara Rakerda REI DKI Jakarta 2026 di JS Luwansa Hotel, Jakarta, pada Kamis (27/8/2026).

Langkah intervensi pemerintah daerah secara konsisten mencatatkan pengurangan lebih dari separuh kawasan kumuh yang terdata.

"DKI Jakarta juga terkait dengan hunian itu benar-benar consent. Sampai hari ini Jakarta sebenarnya kita sudah ada pengurangan pada RW kumuh.Dari 445RW, sekarang sudah turun drastis menjadi 221 RW," ungkapnya.

Skema penanganan dilakukan melalui perbaikan fisik bangunan langsung di lokasi asal maupun relokasi ke hunian vertikal berupa rumah susun. Penataan memanfaatkan konsolidasi tanah vertikal bagi lahan bernilai hak milik setara, dengan dukungan pembiayaan APBD melalui program CAP-CIP serta dana Corporate Social Responsibility swasta.

"Nah salah satunya juga dengan konsolidasi tanah vertikal. Salah satu solusi mengatasi kekumuhan. Jadi kita ambil tanah-tanah yang status hak atas tanahnya sama nih. Orang-orang yang bersedia untuk rumahnya untuk di demolish (digusur) kemudian dibangunkan yang baru, kita akan bangunkan dari CSR," jelasnya.

Perubahan prioritas ini membuat data housing backlog milik Badan Pusat Statistik sebesar 1.192.200 rumah tangga tidak lagi dijadikan acuan utama. Data Realestat Indonesia bersama Colliers mencatat terdapat 29.000 unit rumah tapak dan apartemen di Jakarta yang sudah terbangun namun belum terserap pasar.

"Mewakili Pemprov DKI Jakarta,bahwa sebenarnya housing backlog sebenarnya sudah tidak relevan lagi. Kenapa?Karena ternyata housing stock jumlahnya sangat banyak.Artinya sebenarnya bisa jadi housing backlog jangan-jangan sudah setinggi itu.Kalau kita lakukan optimalisasi terhadap housing stock," kata Ledy.