Pemprov NTB Rekonstruksi Desa Adat Sade Pasckakebakaran

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat merencanakan revitalisasi kawasan pemukiman Desa Adat Sade di Rembitan, Lombok Tengah, dengan mempertahankan arsitektur tradisional Sasak setelah musibah kebakaran menghanguskan puluhan rumah warga pada Sabtu, 22 Agustus 2026 malam, sebagaimana dilansir dari Detikcom.

Kebakaran yang melanda kampung adat tertua di Lombok tersebut menyebabkan rumah-rumah tradisional beratap ilalang rata dengan tanah. Selain menghanguskan 75 rumah warga dan 69 toko seni, si jago merah juga merusak sejumlah fasilitas adat serta fasilitas umum seperti masjid, berugak, hingga satu lumbung alang-alang.

Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi NTB Muhammad Ihwan menyampaikan bahwa Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menginstruksikan agar proses rekonstruksi tetap melestarikan nilai budaya Sasak. Penanganan revitalisasi akan melibatkan Pemkab Lombok Tengah, Kementerian Kebudayaan, Balai Pelestarian Kebudayaan, tokoh adat, hingga warga setempat.

"Kami akan membuat desain bagaimana membangun kembali. Tentu ini tidak seperti bencana biasa karena situs kebudayaan ini akan melihat keaslian dan data dari masyarakat," ujar Ihwan.

Pemerintah berfokus pada pendataan menyeluruh mengenai kepemilikan lahan, bangunan terdampak, hingga kebutuhan setiap keluarga pada tahap awal. Desain tata ruang tidak akan diubah menjadi bangunan modern atau diseragamkan secara kaku, melainkan mengacu pada riset arsitektur dan arahan tokoh adat.

"Yang kami bangun kembali bukan hanya rumahnya, tetapi identitas dan ekosistem budaya Sade. Karena itu, masyarakat harus menjadi bagian dari proses sejak pendataan, penyusunan desain sampai pelaksanaan rekonstruksi," ucap Ihwan.

Ihwan menambahkan bahwa keterlibatan masyarakat sangat penting karena kawasan tersebut memiliki fungsi sosial dan ekonomi yang dikelola mandiri oleh warga lokal.

"Di sini bukan hanya tempat tinggal warga, ada bisnis pariwisata dan kebudayaan yang masyarakat kelola sendiri," sambung Ihwan.

Terkait anggaran, Pemprov NTB berharap pembiayaan dapat ditanggung pemerintah pusat serta berkolaborasi dengan Dinas PUPRPKP untuk pengerjaan teknis.

"Bantuan juga banyak dari lembaga donor, masyarakat dan lainnya. Jadi skema pendanaan belum ada yang pakem nih. Ini masih kami tunggu. Jadi Kemenbud dan Kemenpar menjadi kunci rekonstruksi ini," tuturnya.

Sementara itu, Pemprov NTB bersama Pemkab Lombok Tengah dan Pemerintah Desa terus melakukan verifikasi lapangan untuk memastikan keakuratan data warga serta bangunan terdampak.

"Kami akan melakukan pendataan ulang by name by address," kata Asisten I Setda Pemprov NTB, Lalu Muh Faozal.

Proses pendataan mendalam ini mencakup detail ukuran rumah hingga inventarisasi peninggalan budaya sebelum peristiwa kebakaran terjadi.

"Tapi yang jelas kami akan bantu selesaikan rumahnya," tuturnya.