Presiden Prabowo Teken Aturan Pencairan Gaji ke-13 Juni 2026

Presiden Prabowo Subianto resmi menetapkan jadwal penyaluran gaji ke-13 bagi aparatur negara dan pensiunan yang dijadwalkan cair paling cepat pada Juni 2026. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 2026 yang ditandatangani pada 3 Maret 2026 guna mendukung kebutuhan pendidikan dan ekonomi.

Landasan hukum tersebut memastikan bahwa penerima manfaat mencakup Pegawai Negeri Sipil (PNS), CPNS, PPPK, anggota TNI/Polri, hingga pejabat negara. Berdasarkan laporan CNN Indonesia, besaran tunjangan ini akan dihitung merujuk pada komponen penghasilan yang dibayarkan pemerintah pada bulan Mei 2026.

Pasal 15 ayat (1) dalam beleid tersebut memberikan penegasan mengenai waktu pembayaran hak keuangan bagi seluruh aparatur negara tersebut.

"Gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibayarkan paling cepat pada bulan Juni tahun 2026," demikian bunyi Pasal 15 ayat (1) beleid tersebut.

Pemerintah juga mengantisipasi adanya hambatan teknis dalam proses distribusi dana di lapangan. Jika pembayaran tidak dapat diselesaikan sesuai jadwal utama, regulasi memberikan ruang fleksibilitas penyaluran pada periode berikutnya.

"Dalam hal gaji ke-13 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, gaji ke-13 dapat dibayarkan setelah bulan Juni tahun 2026," tulis Pasal 15 ayat (2) PP tersebut.

Meskipun jangkauan penerima sangat luas, terdapat dua kriteria ASN yang dipastikan gugur dari daftar penerima gaji ke-13 tahun ini. Kategori pertama adalah pegawai yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara.

Kategori kedua mencakup ASN yang sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah dan mendapatkan gaji dari instansi tempat mereka ditugaskan. Di luar pengecualian tersebut, pemerintah berharap pencairan ini mampu menjadi stimulus ekonomi nasional pada periode tahun ajaran baru sekolah.