Pengadilan Thailand Perintahkan Pemberantasan Ikan Nila Hitam Invasif

Pengadilan Administratif Pusat Thailand memerintahkan Departemen Perikanan untuk segera memberantas ikan nila dagu hitam yang menginvasi perairan negara tersebut pada Selasa (8/9/2026). Putusan atas gugatan publik ini mewajibkan pemerintah mengendalikan penyebaran spesies asal Afrika tersebut.

Selain perintah pemberantasan, majelis hakim menginstruksikan Menteri Dalam Negeri Thailand untuk menetapkan Provinsi Samut Songkhram sebagai kawasan bencana. Status tersebut diperlukan guna mempermudah pengalokasian anggaran penanganan serta penyaluran kompensasi bagi warga yang terdampak.

Langkah hukum ini berawal dari keluhan masyarakat terkait kerusakan ekosistem perairan yang mengancam mata pencaharian para petani ikan. Dalam perkara ini, sebanyak 54 penggugat dari Samut Songkhram menilai lembaga pemerintah lambat menindak pihak yang mengimpor ikan invasif tersebut.

Meskipun demikian, pengadilan membebaskan 16 instansi pemerintah lain yang turut terseret dalam gugatan, termasuk pejabat Kementerian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, Kementerian Pertanian dan Koperasi, serta Kementerian Keuangan.

Ancaman penyebaran ikan nila hitam sebelumnya telah memicu aksi protes meluas di 19 provinsi pada Maret tahun lalu. Para petani mendatangi Gedung Pemerintah Thailand dengan membawa truk berisi ikan nila hitam untuk dibuang sebagai bentuk kekecewaan atas lambannya penanganan.

Dampak ekonomi akibat invasi spesies ini membuat 10 penggugat juga melayangkan gugatan perdata terpisah. Mewakili sekitar 1.000 petani di Samut Songkhram, kelompok tersebut menuntut ganti rugi dengan nilai mencapai lebih dari 2 miliar baht atau setara Rp 1 triliun.

Proses hukum terkait persoalan ini diperkirakan masih akan berlanjut ke tingkat pengadilan yang lebih tinggi. Pemerintah Thailand kini diwajibkan menjalankan perintah pengadilan tingkat pertama tersebut untuk menangani krisis perairan di kawasan pesisir Teluk Thailand.