Penggunaan Desil DTSEN untuk Penentuan Kelas Ekonomi Dinilai Bermasalah

Pengelompokan masyarakat berbasis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dinilai belum mencerminkan tingkat kemampuan ekonomi riil penduduk. Indikator desil dalam sistem pemeringkatan tersebut dinilai terlalu luas sehingga berisiko memicu ketidaktepatan sasaran kebijakan.

Metodologi yang digunakan Badan Pusat Statistik (BPS) sebenarnya membagi penduduk ke dalam sepuluh tingkatan berdasarkan pengeluaran per kapita. Desil 1 menggambarkan kelompok dengan tingkat kesejahteraan paling rendah, sementara desil 10 merupakan kelompok teratas.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menjelaskan bahwa rentang pengeluaran pada desil 10 sangat lebar. Berdasarkan data 2024, batas bawah pengeluaran desil 10 dimulai dari Rp 3,03 juta per kapita per bulan, sedangkan batas atasnya menyentuh angka sekitar Rp 133 juta per kapita per bulan.

Ketimpangan dalam kelompok tersebut membuat rentang pengeluaran pada desil 10 mencapai 44 kali lipat. Kondisi ini menyebabkan masyarakat kelas menengah ikut terdata di kelompok tertinggi.

Dari total 22,06 juta jiwa yang terdaftar di desil 10, hanya sekitar 1,19 juta orang atau 5,4 persen yang benar-benar masuk kategori kelas atas dengan pengeluaran di atas Rp 9,91 juta per bulan.