Penolakan Visa Pelajar ke Australia Meningkat Tajam pada 2026

Tingkat penolakan visa pelajar ke Australia mencapai angka tertinggi dalam 10 tahun terakhir, yakni 24,2 persen pada Juni 2026, naik signifikan dari 7,9 persen pada Juni 2016, menurut data Departemen Dalam Negeri Australia.

Penolakan permohonan visa pelajar ini sangat bervariasi antar negara asal pelamar. Pada tahun fiskal 2025-2026, lebih dari 51 persen permohonan dari Nepal ditolak, sementara India mengalami penolakan lebih dari 40 persen dan China sebesar 5,8 persen.

Angelica Felincia, calon mahasiswa yang ingin belajar di bidang pendidikan anak usia dini di Melbourne, mengaku kecewa setelah visanya ditolak dalam sehari. "Saya pastinya kecewa banget," ujarnya. Surat penolakan menyebutkan alasan karena "Genuine Student statement" dianggap belum cukup meyakinkan.

Asif Rahim, pelamar dari Nepal yang mendaftar program magister di Melbourne, juga mengalami penolakan. "Saya sangat kecewa dengan penolakan ini karena saya telah menghabiskan 15 hingga 16 bulan untuk mempersiapkan semuanya," katanya. Ia menyebut banyak temannya mengalami penolakan serupa pada waktu yang sama.

Abraham Syebat, calon mahasiswa dari Indonesia yang ingin belajar Manajemen Dapur dan Perhotelan, mengatakan visanya ditolak karena pemerintah Australia meragukan akan kembalinya ia ke Indonesia. "Saya merasa jawabannya cuma template," ujarnya. Karena biaya pengajuan visa baru cukup tinggi, ia memutuskan melanjutkan studi di Indonesia.

Juru bicara Departemen Dalam Negeri Australia menjelaskan penolakan visa ini tidak didasarkan pada kewarganegaraan pelamar, melainkan pada penilaian kelayakan berdasarkan persyaratan undang-undang migrasi. "Permohonan visa pelajar dinilai berdasarkan kelayakan masing-masing sesuai dengan persyaratan undang-undang migrasi Australia," kata juru bicara tersebut.

Departemen juga menyampaikan bahwa standar surat penolakan menggunakan bahasa yang konsisten untuk memastikan keputusan memiliki landasan hukum kuat dan menjelaskan alasan penolakan sesuai ketentuan undang-undang.

Agen migrasi Umar Ashraf menilai sekitar 60 hingga 70 persen penolakan visa terjadi tanpa alasan yang jelas. "Ada orang-orang yang sungguh-sungguh tapi mendapatkan penolakan, tetapi kami tidak dapat berbuat banyak," katanya.

Phu Vu Minh, agen migrasi lain, menyatakan bahwa alasan penolakan sering tidak jelas dan terkesan di-copy-paste dari satu surat ke surat lain. Ia menambahkan penilaian "Genuine Student" sangat subjektif tergantung petugas imigrasi, sehingga hasilnya bisa berbeda walau dokumen sama.

Pengacara Chris Johnston mencatat kenaikan lima kali lipat dalam permintaan banding visa pelajar di dalam Australia, sementara pelamar dari luar negeri tidak memiliki hak banding yang sama. Ia menilai penolakan sepihak ini tidak adil bagi pelamar yang sudah mengeluarkan biaya besar.

Profesor Ly Tran dari Deakin University mengungkapkan perlunya tindakan terhadap lembaga pendidikan berkualitas rendah dan penyalahgunaan visa, tetapi memperingatkan agar tidak melakukan pembatasan yang terlalu luas karena berisiko memberikan kesan Australia kurang ramah terhadap mahasiswa internasional.

Luke Sheehy, CEO Universities Australia, mengatakan kebijakan visa yang ketat memberikan dampak negatif bagi universitas, terutama di wilayah regional dan koridor pertumbuhan negara.