Perang Iran Terus Memanas, Partai Republik Khawatirkan Pemilu Sela 2026

Kekhawatiran politik melanda jajaran Partai Republik menjelang pemilu sela Amerika Serikat di tengah berlanjutnya konflik militer dengan Iran yang menelan biaya besar dan menggerus dukungan publik pada Rabu, 22 Juli 2026. Eskalasi pertempuran yang tak kunjung mereda memicu kecemasan mendalam di kalangan politisi penopang pemerintah. Hasil jajak pendapat Washington Post-Ipsos mencatat hanya 28 persen warga yang menganggap perang ini layak dilanjutkan, sementara 68 persen menyatakan sebaliknya. Meskipun tekanan politik domestik makin menguat, kepemimpinan AS menegaskan tidak akan mengubah arah kebijakan militer terkait dinamika pemilu mendatang.

"Mungkin saja. Hal itu tidak akan berdampak pada saya. Saya hanya akan melakukan hal yang benar.

Saya tidak memandangnya sebagai: 'Wah, kita sedang menghadapi pemilu dalam jangka waktu tertentu.' Anda tahu, semua orang bilang: 'Oh, saya melakukan sesuatu sebelumnya' – tidak. Pemilu – saya tidak bisa memikirkan hal itu ada hubungannya dengan ini," kata Donald Trump, Presiden Amerika Serikat.

Sikap tenang yang ditunjukkan pemerintah pusat dinilai kontras dengan keresahan publik dan para pendukungnya di daerah. "Saya pikir orang-orang sangat terkesan," kata Donald Trump, Presiden Amerika Serikat.

Penurunan dukungan juga mulai terlihat dari basis massa internal. Riset teranyar dari Politico dan Public First menunjukkan angka keterpencapaian dukungan dari kalangan pemilih MAGA turun menjadi 37 persen terkait pembiayaan operasi militer ini. Operasi militer tersebut juga membutuhkan alokasi anggaran dalam jumlah yang sangat besar dari kas negara.

Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth mengajukan tambahan dana operasional kepada pihak legislatif guna menopang keberlanjutan misi di kawasan tersebut. Dampak finansial turut memicu peringatan keras dari para komentator politik di media nasional mengenai risiko elektoral bagi partai pengusung. "Dengan pemilu sela yang tinggal sedikit lebih dari 100 hari lagi, waktu terus berjalan bagi Presiden Trump untuk keluar dari perang ini sebelum pemilih pergi ke tempat pemungutan suara.

Ini membuat banyak anggota Partai Republik gugup. Seperti yang kita tahu, hal ini sudah tidak populer," kata Laura Ingraham, Presenter Fox News.

Risiko kekalahan pada pemilu sela diprediksi berpotensi merusak peta kekuatan di parlemen jika konflik berkepanjangan tidak segera diselesaikan.

"Partai Republik tidak boleh membiarkan hal ini menjadi gangguan tanpa akhir, terutama jika mereka ingin menang pada bulan November," kata Laura Ingraham, Presenter Fox News. Sementara itu, kandidat oposisi di berbagai daerah mulai memanfaatkan isu dampaknya pada kondisi ekonomi harian masyarakat. "Ke mana pun saya pergi — tidak masalah, area perkotaan atau pedesaan — orang-orang memberi tahu saya bahwa mereka berjuang hanya untuk menaruh makanan di atas meja, atap di atas kepala mereka, dan sekarang dengan perang yang tidak perlu di Iran ini, kita melihat kemampuan untuk membeli bahan bakar," kata Josh Turek, Anggota DPR Daerah Iowa dari Partai Demokrat.

Di internal partai pengusung, kekhawatiran terhadap strategi jangka panjang pemerintah terus disuarakan oleh para pelaksana kampanye.

"Kita sedang bersiap untuk kemungkinan terburuk," kata Petugas Kampanye Partai Republik. Ketiadaan narasi yang konsisten dianggap menyulitkan para calon anggota legislatif saat berhadapan langsung dengan para konstituen.

"Partai Republik kehabisan landasan pacu di sini untuk memperbaiki nasib politik mereka sebelum November," kata Petugas Kampanye Partai Republik. Keterbatasan strategi dianggap dapat membawa konsekuensi geopolitik yang membahayakan periode kepemimpinan saat ini.

"Pesan dari pemerintah saja telah membelenggu para kandidat menjelang pemilu sela," kata Petugas Kampanye Kedua Partai Republik. Beberapa kalangan menilai bahwa fluktuasi komunikasi publik dari Gedung Putih membingungkan para kandidat di lapangan. "Pesan itu ada di mana-mana — mereka tidak tahu apakah harus bersandar pada klaim bahwa Iran telah dihancurkan atau bahwa kita sedang menuju perdamaian," kata Petugas Kampanye Kedua Partai Republik.

Di tengah tekanan yang berulang, tenggat waktu bulan September dipandang sebagai batas akhir untuk menentukan arah kebijakan politik.

"Tidak pernah menyenangkan bagi partai yang berkuasa ketika panglima tertinggi pergi ke Dover untuk menerima jenazah tentara Amerika," kata Petugas Kampanye Partai Republik. Di sisi lain, perwakilan resmi organisasi partai mempertahankan argumentasi bahwa kebijakan luar negeri saat ini bertujuan menjaga keamanan jangka panjang. Kebijakan luar negeri 'Perdamaian melalui Kekuatan' telah efektif dalam mencegah Iran mengembangkan senjata nuklir, kata Natalie Baldassarre, Juru Bicara Komite Nasional Republik.

Narasi persaingan antarpartai pun terus menajam seiring mendekatnya waktu pemungutan suara.

Pihak lawan membelanjakan dana selama satu dekade untuk mendanai rezim tersebut dan membuat dunia lebih berbahaya bagi warga Amerika serta lebih aman bagi teroris, kata Mike Marinella, Juru Bicara Komite Kampanye Kongres Nasional Republik. Pemerintah menegaskan kembali komitmennya terhadap agenda perlindungan domestik dan peningkatan kesejahteraan.

Pemerintah memiliki rekor keberhasilan dalam membuat tanah air kita lebih aman dan keluarga lebih sejahtera, kata Anna Kelly, Juru Bicara Gedung Putih. Pihak istana juga melontarkan tuduhan balik atas gagasan-gagasan yang diusung oleh kelompok oposisi.

Pihak oposisi terus mendorong gagasan-gagasan radikal kiri jauh, kata Anna Kelly, Juru Bicara Gedung Putih. Namun, pihak internal tetap mengkhawatirkan ketiadaan rencana penyelesaian yang jelas dapat memperpanjang masa krisis. "Mereka tidak punya rencana di sini," kata Sumber yang Dekat dengan Gedung Putih.

Ketiadaan strategi keluar diprediksi berpotensi menyeret militer dalam konflik yang memakan waktu belasan tahun.

"Ini berisiko merusak masa jabatan kededuanya. ... Ini adalah jebakan eskalasi klasik," kata Sumber yang Dekat dengan Gedung Putih. Hingga saat ini, belum ada pengumuman resmi mengenai perubahan langkah diplomasi maupun jadwal penarikan pasukan AS dari wilayah sengketa.