Pidato Prabowo Tuai Sorotan Tenaga Honorer dan Pengamat

Pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto dalam rangka penyampaian RAPBN 2026 di Gedung Nusantara, Jakarta, pada Jumat (14/8/2026) memicu gelombang kekecewaan dari kalangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu yang menilai belum ada kejelasan nasib mereka.

Kekecewaan tersebut disampaikan oleh Guru Tenaga Kependidikan Nusantara (GTKN) karena pidato Presiden dinilai belum memuat kepastian pengangkatan dari PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu.

"Bagi kami, ini bukan sekadar persoalan status. Ini menyangkut kepastian masa depan guru dan tenaga kependidikan yang telah mengabdi bertahun-tahun kepada negara," kata Sekretaris Jenderal DPP GTKN Ratna Purwakesi kepada JPNN, Jumat (14/8/2026).

Ratna Purwakesi menambahkan bahwa sekitar 20 ribu anggota GTK Nusantara bersiap menggelar aksi damai selama tiga hari di depan Istana Negara atau DPR RI jika tuntutan mereka tidak mendapat jawaban jelas.

Sebelum pidato tersebut disampaikan, Aliansi Merah Putih (AMP) telah menuntut tiga hal utama kepada pemerintah terkait kesejahteraan honorer.

"Menjelang 17 Agustus 2026. kemerdekaan bukan sekadar mengibarkan bendera atau seruan merdeka," kata Ketua Umum AMP Fadlun Abdillah kepada JPNN, Kamis (12/8/2026).

Fadlun Abdillah melanjutkan penjelasannya mengenai makna kemerdekaan bagi para pekerja publik.

"Mari tagih janji Presiden Prabowo Subianto untuk memerdekakan semua elemen masyarakat di Indonesia," seru Fadlun Abdillah.

Fadlun Abdillah juga menyoroti masalah kesejahteraan dan jaminan masa depan para pelayan masyarakat.

"Negara harus memberikan keadilan kesejahteraan untuk semua rakyat Indonesia dan para pelayan masyarakat di Indonesia ini," kata Fadlun Abdillah.

Di sisi lain, apresiasi datang dari internal partai politik atas pencapaian ekonomi yang dipaparkan dalam pidato tersebut.

"Pidato beliau kuat membangun kepercayaan diri nasional bahwa Indonesia memiliki fondasi kuat untuk bertransformasi, bergerak maju, menyelesaikan semua pekerjaan rumah yang selama ini belum terselesaikan," kata Wakil Ketua Umum DPP Golkar Idrus Marham di Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Idrus Marham menilai kebijakan energi nasional menjadi wujud nyata kedaulatan bangsa.

"Hal ini bukan sekadar tentang swasembada BBM, melainkan wujud nyata swasembada yang berbasis pada potensi sumber daya dalam negeri," kata Idrus Marham.

Ia menguraikan bahwa penghentian impor solar melalui mandatori B50 dapat menghemat cadangan devisa negara.

"Dengan program ini, devisa tidak lagi tersedot ke luar negeri, melainkan berputar dan memperkuat ekonomi dalam negeri," kata Idrus Marham.

Idrus Marham menekankan bahwa seluruh pencapaian ekonomi makro harus dirasakan langsung oleh masyarakat bawah.

"Dengan demikian pertumbuhan ditempatkan sebagai instrumen kesejahteraan rakyat, bukan tujuan pada dirinya sendiri," kata Idrus Marham.

Idrus Marham menambahkan bahwa efisiensi birokrasi dan peningkatan investasi harus berorientasi pada peningkatan kualitas hidup publik.

"Itu artinya efisiensi bukan efisiensi demi birokrasi; reformasi bukan reformasi demi organisasi; investasi bukan investasi demi angka; hilirisasi bukan sekadar membuka kreatifitas ekonomi baru; pertumbuhan bukan sekadar membangun angka makro. Semuanya harus bermuara pada kesejahteraaan rakyat Indonesia. Ini merupakan komitmen ideologis yang kuat," kata Idrus Marham.

Idrus Marham menyimpulkan bahwa legitimasi pembangunan diukur dari dampak nyata terhadap kehidupan masyarakat.

"Inilah yang membuat pidato tersebut mempunyai dimensi ideologis: pembangunan memperoleh legitimasi bukan karena pemerintah mampu menghasilkan banyak program, melainkan karena seluruh proses itu pada akhirnya meningkatkan harkat, daya hidup, kesempatan, dan kesejahteraan rakyat," kata Idrus Marham.

Ia juga mengingatkan para pembantu Presiden agar bekerja secara profesional untuk mewujudkan target pemerintah.

"Berangkat dari sini, cara negara bekerja, wabil khusus para pembantu Presiden selaku eksekutor kebijakan, harus profesional bekerja optimal. Dengan demikian, apa yang menjadi tekad Presiden dapat qabul dengan ijab-nya untuk mengubah nasib rakyat," kata Idrus Marham.

Capaian 663 hari pemerintahan Prabowo juga mencakup pertumbuhan ekonomi sebesar 5,29 persen pada triwulan II 2026, realisasi investasi semester I 2026 mencapai Rp1.010,6 triliun, penutupan 290 BUMN tidak produktif, pembentukan 10.000 Koperasi Merah Putih, serta penyelesaian 37.973 perkara di Mahkamah Agung sepanjang tahun 2025.