Prabowo Sampaikan Pidato Kenegaraan 2026 di Tengah Sorotan Publik

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato kenegaraan serta membacakan nota keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/08/2026).

Pidato tersebut disampaikan di hadapan para pejabat tinggi negara, pimpinan lembaga, serta mantan presiden dan wakil presiden, termasuk Joko Widodo, Jusuf Kalla, Ma'ruf Amin, dan Boediono. Usai menyampaikan pidatonya, Presiden Prabowo sempat menyapa dan memberi hormat kepada para pendahulunya.

Penyampaian pidato kenegaraan kedua Prabowo ini berlangsung di tengah dinamika kepuasan publik. Hasil survei Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC) menunjukkan tingkat kepuasan terhadap pemerintahan Prabowo berada di angka 51 persen pada Juli 2026, turun dari posisi di atas 80 persen pada akhir 2025. Elektabilitasnya juga tercatat sebesar 14,5 persen pada periode yang sama.

Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia (LSI), Djayadi Hanan, menilai dinamika popularitas tersebut berjalan cukup cepat jika dibandingkan dengan periode awal pemerintahan sebelumnya.

"Kalau dibandingkan dengan SBY dan Jokowi, keduanya tidak pernah mengalami kondisi seperti ini menjelang tahun kedua pemerintahan. Penurunan Prabowo terlalu jauh, terlalu tajam," kata Djayadi, Kamis (13/08/2026).

Djayadi menambahkan bahwa laju perubahan tingkat dukungan tersebut menjadi perhatian berbagai kalangan masyarakat dan elite.

"Dari sekitar 80% menjadi sekitar 50% dalam enam sampai delapan bulan, itu terlalu cepat. Kalau dihitung secara linier, turunnya sekitar lima persen setiap bulan, itu bukan penurunan biasa," ujar Djayadi.

Ia juga menegaskan pentingnya respons pemerintah terhadap sinyal yang diberikan oleh publik.

"Bukan hanya publik yang melihat. Elite politik melihat, birokrasi melihat, pelaku ekonomi melihat. Mereka ingin tahu apakah Presiden menganggap situasi ini sebagai persoalan serius atau tidak," ucapnya.

Sementara itu, peneliti Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Nicky Fahrizal, menekankan pentingnya dampak kepercayaan publik dari penyampaian pidato tahunan tersebut.

"Pidato ini harus menimbulkan efek trust terhadap presiden dan pemerintah naik, bukan malah menimbulkan distrust," ujarnya.

Nicky menambahkan bahwa masyarakat berfokus pada efektivitas dan transparansi dari pelaksanaan kebijakan yang dijalankan.

"Masyarakat ingin tahu apakah pemerintah memahami masalahnya atau tidak," katanya.

Nicky juga menyoroti bagaimana tata kelola kebijakan memengaruhi persepsi publik di lapangan.

"Kebijakannya bisa saja baik, tapi karena akuntabilitas dan transparansinya tidak memadai, yang muncul justru kehebohan-kehebohan," katanya.

Peneliti Indikator Politik Indonesia, Bawono Kumoro, berpendapat bahwa pendekatan penyampaian pidato perlu menyesuaikan dengan perkembangan situasi ekonomi dan sosial masyarakat.

"Publik lebih ingin mendengar bagaimana ada harapan yang di-deliver kepada mereka," kata Bawono.

Ia juga menambahkan kekhawatiran terkait potensi ketidaksesuaian antara kondisi di lapangan dan narasi resmi.

"Saya khawatir kalau yang muncul justru sikap denial," kata peneliti CSIS, Nicky Fahrizal.

Dalam pidatonya, Presiden Prabowo memaparkan komitmen untuk mengatasi masalah gizi anak dan melanjutkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan perbaikan efisiensi.

"Untuk mengatasi stunting, yang masih dialami anak-anak kita. Di beberapa tempat, [angka stunting] setinggi 25%... Satu dari empat anak Indonesia ada yang mengalami stunting," katanya.

Presiden menegaskan kelanjutan program tersebut di tengah evaluasi pelaksanaan di berbagai daerah.

"Dan karena itu saya bertekad teruskan program MBG. Tapi dengan perbaikan. Dengan efisiensi," ujar Prabowo.

Terkait sektor pendidikan, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa anggaran MBG masih masuk dalam alokasi pendidikan APBN 2027 sebesar Rp820,9 triliun, meningkat dari Rp769 triliun pada 2026.

"Meningkatkan kualitas pembelajaran melalui makan bergizi gratis, dan sebagainya, seperti yang sudah diceritakan Pak Presiden tadi," katanya pada konferensi pers, Jumat (14/08/2026).

Di bidang ekonomi desa, Kepala Negara melaporkan perkembangan pembentukan Koperasi Merah Putih (Kopdes) yang telah berdiri sebanyak 10.000 unit, dengan 3.300 di antaranya beroperasi optimal, serta menargetkan 30.000 unit pada akhir tahun.

"Untuk pertama kali, negara akan menguasai rantai pasok sendiri sehingga tidak bisa kita dipermainkan dengan saudagar yang akan mempermainkan pasar," kata Prabowo.

Prabowo menambahkan penegasan mengenai tujuan penggunaan anggaran koperasi tersebut.

"Ini bukan sumber dana bagi penguasa, ini dana kedaulatan kita. Ini uang rakyat untuk rakyat," ujarnya.

Mengenai sorotan terhadap transparansi program Kopdes di masyarakat, Nicky Fahrizal memberikan catatannya.

"Ini kan akibat ketidakpuasan masyarakat terhadap program-program strategis pemerintah, termasuk koperasi ini," ujar Nicky.

Nicky juga menyampaikan kendala yang dirasakan publik terkait efektivitas program di tingkat lokal.

"Implementasi kopdes di lapangan menjadi sorotan masyarakat karena tidak memberikan manfaat, tujuan pembentukan yang kabur, dan lokasi-lokasi yang dipertanyakan," tuturnya.

Selain itu, Presiden Prabowo menegaskan komitmen pemerintah untuk merenovasi seluruh bangunan sekolah yang rusak hingga 2029.

"Ini adalah program renovasi sekolah terbesar dalam sejarah kita," sebut Prabowo.

Presiden menekankan pentingnya perbaikan sarana pendidikan secara menyeluruh.

"Tidak boleh ada lagi cerita sekolah roboh. Tidak boleh lagi ada ruang kelas rusak yang dibiarkan rusak bertahun-tahun," cetusnya.

Mengenai hal itu, Ubaid Matraji dari Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) memberikan pandangannya terkait ketersediaan data pembanding.

"sebagai mimpi di siang bolong," katanya.

Ubaid juga menyoroti laju kerusakan bangunan sekolah yang membutuhkan penanganan berkelanjutan.

"Laju kerusakan sekolah itu selalu lebih cepat laju kerusakan sekolah dengan budget yang disediakan," katanya.

Ubaid menambahkan catatan mengenai pentingnya akses informasi publik terkait titik lokasi revitalisasi.

"tidak ada data yang transparan soal ribuan sekolah yang direnovasi itu titiknya di mana yang bisa diakses oleh publik," tambah Ubaid.

Di sektor kesehatan, pemerintah merencanakan renovasi 10.000 puskesmas di 7.285 kecamatan pada 2027 dengan anggaran sekitar Rp4 miliar per unit, perbaikan 514 laboratorium kesehatan masyarakat hingga 2030, serta pembangunan 66 RSUD di daerah 3T.

"Bahkan kami juga akan menyediakan ambulans udara sehingga bisa mendarat di pinggir sungai agar tidak ada lagi ibu-ibu yang meninggal karena menempuh perjalanan ke rumah sakit 7-9 jam," ujar Prabowo.

Presiden menutup pemaparannya mengenai akses layanan kesehatan dasar bagi masyarakat di wilayah terpencil.

"Rakyat tidak boleh menempuh perjalanan jauh hanya untuk memperoleh pelayanan kesehatan dasar. Negara harus hadir sedekat mungkin dengan tempat rakyat hidup."