Presiden Prabowo Subianto Paparkan Capaian dan Target Pemerintah di MPR

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato kenegaraan tahunan serta membacakan nota keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) dalam Sidang Tahunan MPR serta Sidang Bersama DPR dan DPD di Jakarta pada Jumat, 14 Agustus 2026. Dalam pidato sepanjang 1 jam 45 menit tersebut, Presiden memaparkan sederet capaian ekonomi, program strategis nasional, serta target kebijakan pemerintahannya.

Prabowo mengutarakan komitmennya untuk memprioritaskan penanganan masalah gizi anak dan melanjutkan program prioritas pemerintah.

"Untuk mengatasi stunting, yang masih dialami anak-anak kita. Di beberapa tempat, [angka stunting] setinggi 25%... Satu dari empat anak Indonesia ada yang mengalami stunting," kata Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia.

Presiden menegaskan bahwa pelaksanaan program akan terus berjalan dengan evaluasi berkala.

"Dan karena itu saya bertekad teruskan program MBG. Tapi dengan perbaikan. With efisiensi," kata Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia.

Kebijakan anggaran terkait program tersebut turut dipaparkan oleh jajaran kementerian terkait dalam kesempatan terpisah.

"Meningkatkan kualitas pembelajaran melalui makan bergizi gratis, dan sebagainya, seperti yang sudah diceritakan Pak Presiden tadi," kata Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan.

Laporan Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia mencatat kasus keracunan MBG mencapai 40.759 orang sepanjang 2025 hingga Agustus 2026. Di sisi lain, Mahkamah Konstitusi dalam putusan uji materi UU APBN 2026 pada 30 Juli lalu telah meminta pembiayaan MBG dipisahkan dari anggaran pendidikan paling lambat pada APBN 2028.

Selain program gizi, Presiden Prabowo mengklaim penguatan ekonomi desa melalui pendirian 10.000 Koperasi Merah Putih (Kopdes), dengan 3.300 unit di antaranya telah beroperasi optimal dan target 30.000 unit pada akhir tahun.

"Untuk pertama kali, negara akan menguasai rantai pasok sendiri sehingga tidak bisa kita dipermainkan dengan saudagar yang akan mempermainkan pasar," kata Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia.

Prabowo menegaskan tata kelola lembaga tersebut ditujukan sepenuhnya untuk kepentingan publik.

"Ini bukan sumber dana bagi penguasa, ini dana kedaulatan kita. Ini uang rakyat untuk rakyat," kata Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia.

Namun, Peneliti Centre for Strategic and International Studies Nicky Fahrizal menilai klaim tersebut sukar dipercaya akibat minimnya transparansi dan ketidakjelasan orientasi program di lapangan.

"Ini kan akibat ketidakpuasan masyarakat terhadap program-program strategis pemerintah, termasuk koperasi ini," kata Nicky Fahrizal, Peneliti CSIS.

Kritik tersebut sejalan dengan sorotan masyarakat terkait efektivitas dan keberadaan fisik koperasi di daerah.

"Implementasi kopdes di lapangan menjadi sorotan masyarakat karena tidak memberikan manfaat, tujuan pembentukan yang kabur, dan lokasi-lokasi yang dipertanyakan," kata Nicky Fahrizal, Peneliti CSIS.

Di bidang pendidikan, Prabowo mencanangkan renovasi seluruh bangunan sekolah yang rusak hingga 2029 tanpa merinci total anggarannya.

"Ini adalah program renovasi sekolah terbesar dalam sejarah kita," kata Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia.

Presiden menekankan tidak boleh ada lagi fasilitas pendidikan yang terbengkalai.

"Tidak boleh ada lagi cerita sekolah roboh. Tidak boleh lagi ada ruang kelas rusak yang dibiarkan rusak bertahun-tahun," kata Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia.

Koordinator JPPI Ubaid Matraji menanggapi janji tersebut sebagai hal yang sulit diukur karena ketiadaan data kerusakan sekolah yang transparan dan dapat diakses publik.

"sebagai mimpi di siang bolong," kata Ubaid Matraji, Koordinator JPPI.

Ubaid menambahkan bahwa laju kerusakan fisik bangunan selalu melampaui alokasi dana yang disediakan pemerintah.

"Laju kerusakan sekolah itu selalu lebih cepat laju kerusakan sekolah dengan budget yang disediakan," kata Ubaid Matraji, Koordinator JPPI.

Pada sektor kesehatan, pemerintah menargetkan renovasi 10.000 puskesmas di 7.285 kecamatan pada 2027 dengan alokasi Rp4 miliar per unit, pembangunan 514 labkesmas hingga 2030, serta pengoperasian 20 dari 66 RSUD baru di daerah 3T.

"Bahkan kami juga akan menyediakan ambulans udara sehingga bisa mendarat di pinggir sungai agar tidak ada lagi ibu-ibu yang meninggal karena menempuh perjalanan ke rumah sakit 7-9 jam," kata Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia.

Pemerintah menyatakan pemenuhan fasilitas dilakukan agar pelayanan kesehatan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.

"Rakyat tidak boleh menempuh perjalanan jauh hanya untuk memperoleh pelayanan kesehatan dasar. Negara harus hadir sedekat mungkin dengan tempat rakyat hidup," kata Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia.

Mengenai indikator makroekonomi, Prabowo menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 sebesar 5,61 persen pada kuartal I dan 5,45 persen pada semester I merupakan yang tertinggi dalam 13 tahun terakhir.

"Pertumbuhan ekonomi tersebut menjadi yang tertinggi dalam 13 tahun terakhir," kata Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia.

Peneliti LPEM UI Teuku Riefky memberikan catatan bahwa pertumbuhan ekonomi riil hanya berkisar 4,52 persen jika komponen belanja pemerintah dikeluarkan.

"Angkanya justru jauh di bawah rerata satu dekade terakhir yang mencapai 5 persen," kata Teuku Riefky, Peneliti LPEM UI.

Pengamat ekonomi Universitas Pasundan Acuviarta Kartabi menambahkan bahwa angka PDB belum berkorelasi langsung dengan kesejahteraan publik, mengingat tingginya rasio Gini perkotaan, gelombang PHK yang mencapai 43.000 kasus hingga Juni 2026, serta penurunan populasi kelas menengah sebanyak 9,48 juta jiwa dalam lima tahun terakhir.

"Berdasarkan data-data tersebut, belum ada korelasi antara pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat," kata Acuviarta Kartabi, Pengamat Ekonomi Universitas Pasundan.

Sorotan lain datang dari isu lingkungan dan bencana. Direktur Pantau Gambut Iola Abas menyampaikan bahwa pidato kenegaraan belum menempatkan risiko ekologis dan ancaman kebakaran hutan lahan sebagai perhatian utama.

"Pada ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terus meningkat serta dampaknya terhadap hak warga atas udara bersih, lingkungan yang sehat, dan ruang hidup yang aman," kata Iola Abas, Direktur Pantau Gambut.

Iola mengingatkan pentingnya memperhitungkan dampak lingkungan dalam setiap perencanaan pembangunan.

"Ketika risiko ekologis diabaikan, keuntungan terkonsentrasi pada segelintir pihak, sementara masyarakat menanggung dampaknya," kata Iola Abas, Direktur Pantau Gambut.

Terkait kebijakan pangan monokultur berskala besar, Iola menilai strategi tersebut berpotensi menggerus pilar pangan lokal.

"Orientasi swasembada berbasis produksi komoditas massal juga berisiko mengorbankan keragaman pangan lokal, terutama di wilayah PSN. Kebijakan pangan semestinya melindungi sistem pangan masyarakat setempat, bukan menggantikannya dengan produksi monokultur berskala besar," kata Iola Abas, Direktur Pantau Gambut.

Sementara itu, pengajar Universitas Syiah Kuala Syaiful Mahdi mengkritik lambatnya pemulihan pascabencana di daerah.

"Sembilan bulan setelah banjir Sumatera, masih banyak rehabilitasi yang tertunda. Hari ini masyarakat Aceh menaikkan bendera putih sebagai tanda menyerah atas situasi pasca bencana," kata Syaiful Mahdi, Pengajar Universitas Syiah Kuala.

Pengajar STHI Jentera Bivitri Susanti menekankan pentingnya pembentukan kebijakan publik berbasis data dan ilmu pengetahuan.

"Lalu klaim tentang swasembada, apakah sudah bisa mengatasi kestabilan harga pangan untuk rumah tangga," kata Bivitri Susanti, Pengajar STHI Jentera.