Prabowo Bentuk Universitas Republik Indonesia Didik Calon Pejabat

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto resmi membentuk Universitas Republik Indonesia (URI) sebagai lembaga pendidikan khusus untuk mencetak serta menggembleng calon pejabat pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Kompleks Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Rabu (22/7/2026). Pendirian URI difokuskan pada pengembangan sumber daya manusia unggul yang terintegrasi dari jenjang sekolah dasar, menengah, hingga perguruan tinggi dan kedinasan. Langkah ini diambil untuk mengonsolidasikan berbagai sistem pendidikan kepemimpinan yang sudah ada sebelumnya. "Jadi Bapak Presiden ini sangat concern dengan sumber daya manusia, terutama untuk pemimpin Indonesia di masa depan khususnya," kata Gubernur URI, Marsekal TNI (Purn) Donny Ermawan Taufanto.

Ia menyampaikan bahwa pembenahan pendidikan kebangsaan ini mencakup pendirian sepuluh kampus URI serta pengelolaan Sekolah Unggulan Garuda di seluruh Indonesia.

"Nah, inilah beliau menginginkan adanya pendidikan-pendidikan baik di tingkat SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, dan juga di pemerintahan," imbuh Donny. Pemerintah juga mengintegrasikan Lembaga Administrasi Negara (LAN) ke dalam struktur baru di bawah Badan Pengelola Pendidikan Kebangsaan yang dipimpin langsung oleh Gubernur URI.

"Jadi kita sudah dengar bahwa saat ini ada namanya Sekolah Unggulan Garuda, baik yang baru ataupun yang transformasi. Kemudian beliau juga akan mendirikan 10 Universitas Republik Indonesia," kata Donny. Di bawah payung Badan Pengelola Pendidikan Kebangsaan, terdapat tiga institusi utama, yakni Badan Pengelola Sekolah Unggulan, Badan Pengelola Perguruan Tinggi, dan Lembaga Administrasi Negara.

"Jadi nanti di bawah Gubernur URI atau juga dinamakan Badan Pengelola Pendidikan Kebangsaan, ini nanti akan ada tiga institusi yang pertama adalah Badan Pengelola Sekolah Unggulan, yang kedua adalah Badan Pengelola Perguruan Tinggi, dan yang ketiga adalah Lembaga Administrasi Negara," beber Donny. Perluasan peran LAN kini tidak hanya mencakup pembinaan Aparatur Sipil Negara (ASN), tetapi juga pelatihan bagi para calon karyawan BUMN. "Akan diperkuat.

Kalau selama ini melaksanakan khususnya pembinaan untuk ASN, nantinya akan kita tambahkan juga untuk BUMN. Jadi penyiapan karyawan untuk BUMN juga akan dilaksanakan di Lembaga Administrasi Negara," tuturnya.

Saat ini program pelatihan tersebut sudah berjalan untuk membina ratusan pegawai baru BUMN agar memiliki wawasan kebangsaan dan manajerial yang kuat.

"Jadi kami melatih, membina, saat ini adalah 399 orang pegawai baru dari BUMN sedang kami latih, sedang kami bina untuk menjadi seorang karyawan yang punya hati yang mulia dan punya pikiran otak yang cerdas untuk memajukan bangsa kita ini," jelas Donny. Sistem pendidikan ini dirancang secara berkesinambungan bagi lulusan sekolah menengah atas berprestasi yang akan melanjutkan ke perguruan tinggi hingga masuk ke birokrasi. "Jadi itu akan terintegrasi dari lulusan SMA yang bagus-bagus, kemudian akan masuk ke perguruan tinggi, dan kemudian masuk kepada pemerintahan ataupun kepada BUMN," tuturnya.

Model lembaga pendidikan kepemimpinan ini mengadopsi sistem luar negeri, seperti École Nationale d'Administration (ENA) atau Institut National du Service Public (INSP) di Prancis.

"Dan inilah yang digagas oleh beliau seperti halnya negara-negara tetangga kita juga mempunyai lembaga yang seperti yang kita ciptakan ini, yaitu seperti halnya kalau di Prancis kita kenal ENA ataupun sekarang namanya INSP, itu adalah beberapa pejabat tinggi dari Perancis juga lulusan dari sekolah tersebut," jelas Donny. Lulusan dari universitas ini diharapkan memiliki karakter, pemikiran kritis, dan kemampuan manajerial yang siap memimpin bangsa.

"Nah, ini diharapkan juga seperti itu juga, kita akan mendidik, melatih baik karakternya ataupun pemikirannya, managerial skill akan kita berikan penanaman kepada mereka sehingga akan bisa menjadi pemimpin di masa depan," ujar Donny. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa ke depannya seluruh pejabat pemerintahan, BUMN, hingga kepala daerah wajib mengikuti pendidikan di lembaga tersebut.

"Semua pejabat pemerintahan, semua pejabat BUMN, bahkan pejabat gubernur, bupati itu harus masuk atau pernah mengikuti pendidikan itu, satu lembaga," kata Prasetyo di Istana Kepresidenan, dilansir dari ANTARA. Penguatan wawasan kebangsaan menjadi fokus utama agar seluruh pejabat dapat menjalankan tugas demi kepentingan negara. "Sehingga diharapkan semua memiliki kemampuan secara teknis maupun yang paling penting itu wawasan kebangsaan. Kita ini semua menjalankan amanah Untuk kepentingan kebangsaan dan negara," kata Prasetyo.