Prabowo Bidik Ekonomi Tumbuh 6 Persen dan Soroti Masalah Birokrasi

Presiden Prabowo Subianto meyakini pertumbuhan ekonomi Indonesia mampu menyentuh angka 6 persen pada akhir tahun 2026 melalui penerapan kebijakan yang tepat, rasional, serta berbasis akal sehat. Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo dalam pidato kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Optimisme tersebut didukung oleh realisasi kinerja ekonomi nasional yang positif pada awal tahun. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), ekonomi Indonesia tumbuh 5,61 persen pada kuartal I/2026 dan mencapai 5,45 persen pada semester I/2026, yang mencatatkan rekor tertinggi dalam 13 tahun terakhir.

"Dengan kebijakan-kebijakan yang tepat, yang rasional, yang menggunakan akal sehat, saya yakin pertumbuhan ekonomi kita di akhir tahun ini bisa mencapai angka 6 persen," kata Prabowo.

Kepala Negara menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi dan angka investasi bukanlah target akhir dari pembangunan nasional. Pemerintah berfokus agar setiap investasi yang masuk dapat menciptakan lapangan kerja serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat kelas bawah.

"Ini adalah pertumbuhan kuartal pertama dan pertumbuhan semester pertama tertinggi dalam 13 tahun terakhir ini," tutur Prabowo.

Ia mengingatkan agar manfaat dari pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan secara langsung oleh seluruh lapisan rakyat.

"Setiap rupiah investasi harus menciptakan pekerjaan, harus menghasilkan perbaikan kualitas hidup rakyat kita, terutama rakyat kita yang paling bawah. Itulah orientasi pemerintah yang saya pimpin," ujar Prabowo.

Di sisi lain, Prabowo menyoroti persoalan birokrasi yang rumit dan tidak efisien karena adanya oknum birokrat yang memanfaatkan jabatan untuk memperkaya diri sendiri, keluarga, maupun kelompoknya. Kondisi tersebut dinilai berdampak langsung pada masyarakat, salah satunya memicu kelangkaan pupuk bagi para petani.

"Kita harus akui masalah bangsa kita adalah masalah birokrasi yang berbelit-belit. Birokrasi yang tidak bekerja dengan efisien. Para birokrat sering menggunakan jabatan dan wewenang memperkaya diri, keluarga dan kelompoknya ini harus kita berantas!" tegas Prabowo.

Pemerintah berkomitmen menindak tegas pejabat yang menghambat birokrasi guna memastikan setiap kebijakan publik berjalan efektif.

"Ketika kami menerima manadt, pentani peroleh pupuk sulit, harga gabah jatuh saat panen, aturan berbelit. Kita harus berani menghadapi masalah ini. Dan demikian walau kita tidak menyalahkan siapa pun kita melangkah mencari solusi. Birokrasi tidak boleh menghambat keputusan yang baik," tegasnya.

Selain masalah ekonomi dan birokrasi, Presiden mengapresiasi kinerja lembaga legislatif yang bersama pemerintah telah mengundangkan 13 RUU hingga Juli 2026. Salah satu capaian penting adalah pengesahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT) pada 21 April lalu setelah proses pembahasan selama 22 tahun.

"DPR RI bersama pemerintah telah menyelesaikan dan mengundangkan 13 RUU sampai bulan Juli 2026, salah satunya adalah UU Nomor 2 tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga," kata Prabowo.

Langkah pengesahan payung hukum tersebut menjadi bentuk nyata pengakuan negara terhadap hak-hak seluruh pekerja di Indonesia.

"Pengakuan bahwa setiap pekerjaan memiliki nilai martabat dan setiap pekerjaan berhak untuk memperoleh perlindungan," ujarnya.