Prabowo Dorong Kemandirian Harga Komoditas dan Pembangunan Giant Sea Wall

Presiden Prabowo Subianto meminta dukungan DPR RI agar Indonesia mampu menentukan harga komoditas nasional secara mandiri dan menegaskan komitmennya untuk memulai proyek pembangunan tanggul laut raksasa atau giant sea wall di pantai utara Jawa pada Jumat, 14 Agustus 2026.

Permintaan tersebut disampaikan dalam pidato penyampaian RUU APBN 2027 dan Nota Keuangan di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta. Sikap tegas Presiden langsung disambut tepuk tangan riuh serta sorakan dukungan dari para anggota parlemen yang hadir dalam Rapat Paripurna ke-1 Masa Persidangan I Tahun 2026-2027.

Prabowo mempertanyakan kebiasaan penetapan nilai jual hasil bumi Indonesia oleh pihak luar yang dinilai tidak masuk akal.

"Saya bertanya kepada wakil-wakil rakyat, mau kita teruskan situasi seperti ini?" ujar Prabowo.

Presiden menegaskan pentingnya perubahan mendasar dalam tata kelola perdagangan hasil bumi nasional.

"Emak-emak susah payah membatik, orang lain yang menentukan harga batik yang mau dijual. Luar biasa. Keadaan ini harus kita ubah. Saya minta dukungan Dewan Perwakilan Rakyat untuk kita mengubah ini," kata Prabowo.

Merespons pertanyaan tersebut, para anggota dewan riuh meneriakkan penolakan terhadap kondisi yang ada sekaligus menyuarakan nama Kepala Negara. Prabowo kemudian memberi isyarat tangan kanan untuk menenangkan suasana ruang sidang.

"Dan saya katakan di sini, saya yakin saudara-saudara mendukung saya," ucap Prabowo.

Pemerintah menegaskan kesiapan untuk menghentikan penjualan hasil bumi jika pihak asing menolak harga yang ditetapkan oleh Indonesia.

"Kalau mereka tidak mau bayar yang kita pasang, enggak usah beli. Lebih baik komoditas itu, nikel itu, timah itu, emas itu, semuanya biar di tanah untuk anak cucu kita," kata Prabowo.

Ia menambahkan pentingnya menjaga kekayaan alam domestik agar tidak terus dimanfaatkan pihak luar tanpa memberikan keadilan nilai.

"Batu bara kita, gas kita, minyak kita, biar di tanah. Kopi kita biar kita minum sendiri," ujar Prabowo.

Sebagai produsen utama dunia untuk komoditas seperti kelapa sawit, nikel, timah, batu bara, emas, kopi, hingga karet, Indonesia dinilai terlalu sering dirugikan akibat mekanisme bursa luar negeri.

"Tetapi, terlalu sering harga kekayaan kita yang keluar dari bumi dan keringat rakyat Indonesia justru harganya ditentukan di luar negeri, di negara lain, di bursa komoditas negara lain," ucap Prabowo.

Ia pun mempertanyakan teori ekonomi yang membiarkan penetapan harga barang dilakukan oleh pihak yang tidak memiliki komoditas tersebut.

"Mereka yang tidak punya komoditas ini, masa mereka menentukan berapa harga komoditas itu. Ini tidak masuk akal. Saya tidak mengerti di mana diajarkan ilmu ekonomi semacam ini. Kitanya yang punya barang, orang lain yang menentukan harganya," kata Prabowo.

Selain masalah komoditas, Presiden Prabowo menegaskan komitmennya untuk segera memulai infrastruktur pelindung kawasan pesisir utara Jawa guna mengantisipasi bahaya kenaikan permukaan air laut.

"Saya tidak tahu presiden ke berapa yang akan meresmikan, tapi saya bertekad Presiden ke-8 akan mulai proyek ini," ujar Prabowo.

Proyek infrastruktur berskala besar tersebut diperkirakan memerlukan jangka waktu pengerjaan antara 10 hingga 20 tahun.

"Ini mutlak harus kita lakukan, jangan kita tunggu bencana datang," kata Prabowo.

Ia mencontohkan keberhasilan Belanda yang telah membangun infrastruktur tanggul laut jangka panjang demi melindungi jutaan warganya sekaligus menjadi simbol keunggulan teknologi.

"Giant sea wall kita di pantai utara Jawa harus kita bangun segara dan menjadi sabuk perlindungan bagi jutaan warga Pantura Jawa. Untuk menyelamatkan puluhan ribu hektare yang sudah mulai tenggelam oleh naiknya laut," ujar Prabowo.

Pemerintah mengungkapkan bahwa Badan Riset dan Inovasi Nasional telah menghasilkan terobosan teknologi yang bakal diterapkan pada proyek ini. Pembangunan dirancang terbagi dalam 15 segmen yang membentang dari wilayah Banten hingga Gresik di Jawa Timur.

"Apapun kita harus berani mulai, ini menyangkut hajat hidup puluhan rakyat kita yang hidup di Pantura," kata Prabowo.