Prabowo Sampaikan Capaian 121 Kebijakan Transformatif dan Evaluasi 21 Bulan Memimpin

Pemerintah menetapkan dan menjalankan 121 kebijakan transformatif untuk menyelesaikan berbagai persoalan bangsa selama 21 bulan atau 663 hari masa kepemimpinan. Hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Paripurna DPR RI terkait penyampaian Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2027 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Jumlah kebijakan yang direalisasikan tersebut setara dengan penerbitan satu kebijakan transformatif setiap lima hari kerja. Dalam pidatonya, Prabowo menegaskan komitmen awal untuk menjalankan pemerintahan yang bersih serta berorientasi penuh pada kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali.

"Saya telah bersumpah untuk menjalankan kepemimpinan negara dengan bersih dan jujur, mengedepankan kepentingan seluruh rakyat Indonesia, termasuk mereka yang tidak memilih saya," ujar Presiden Prabowo Subianto.

Pelaksanaan roda pemerintahan didasarkan pada empat pedoman utama, yaitu menjalankan amanat UUD 1945, melindungi kepentingan inti nasional, mempercepat penyelesaian persoalan publik, serta berorientasi pada kepentingan generasi mendatang. Prabowo mengakui bahwa sebagian persoalan nasional yang telah berpuluh tahun belum rampung masih terus dalam proses penanganan.

"Hari ini, 21 bulan sejak sumpah itu saya ucapkan, saya kembali ke hadapan majelis ini menyampaikan apa yang telah kita kerjakan, apa yang sudah kita lihat hasil-hasilnya, dan apa yang masih harus kita selesaikan. Saya belum bisa mengatakan bahwa seluruh persoalan bangsa telah selesai atau seluruh janji yang saya ucapkan telah tertunaikan. Belum," kata Presiden Prabowo Subianto.

Penanganan berbagai kendala nasional yang dinilai rumit disebut mulai menemukan titik terang melalui keberanian pengambilan keputusan dan kerja sama lintas unsur bangsa.

"Tapi waktu kurang dua tahun kita telah buktikan bahwa dengan keberanian mengambil keputusan, kerja keras didasarkan pada hati yang tulus, kehendak yang jelas, orientasi kepada rakyat, dan dengan gotong royong seluruh unsur bangsa, masalah-masalah yang selama puluhan tahun dianggap rumit atau terlalu rumit dapat kita mulai selesaikan," kata Presiden Prabowo Subianto.

Pemerintah menegaskan keberlanjutan program pembangunan difokuskan pada penguatan fondasi penyelesaian masalah secara bertahap.

"Dalam 21 bulan, tepatnya 663 hari sampai hari ini, pemerintah yang saya pimpin telah memutuskan dan menjalankan 121 kebijakan transformatif untuk menyelesaikan persoalan-persoalan negara. Sebagian masalah-masalah itu telah berpuluh tahun tidak bisa kita selesaikan," ujar Presiden Prabowo Subianto.

Intensitas kerja keras dari jajaran kabinet menjadi kunci utama di balik konsistensi penetapan regulasi transformatif tersebut.

"Artinya, kita bisa mengatakan bahwa kita telah putuskan satu kebijakan transformatif tiap lima hari. Begitu kerasnya menteri saya dan pembantu-pembantu saya telah bekerja," kata Presiden Prabowo Subianto.

Sebelum penyampaian pidato presiden, Ketua MPR RI Ahmad Muzani membuka Sidang Tahunan MPR RI dengan mengutip karya sastra Melayu Gurindam 12 karya Raja Ali Haji untuk menekankan etika berdemokrasi.

"Lebih dari satu setengah abad yang lalu, pujangga besar Melayu dari Pulau Penyengat, Raja Ali Haji namannya, menuliskan dalam Gurindam 12, jika hendak melihat orang berbangsa, lihat kepada budi dan bahasa," ujar Ketua MPR RI Ahmad Muzani.

Muzani menyampaikan pentingnya penyampaian kebebasan berpendapat yang disertai dengan argumentasi serta tanggung jawab tanpa melontarkan celaan.

"Demokrasi akan menjadi kuat jika kebebasan berbicara disertai tanggung jawab, jika kemerdekaan berbicara disampaikan dengan argumentasi, dan jika perbedaan tidak dijadikan alasan untuk melakukan penghinaan," kata Ahmad Muzani.

Pengelolaan keberagaman aspirasi di Indonesia dinilai harus tetap menjunjung tinggi tata krama serta kesantunan dalam berkomunikasi.

"Kita boleh berbeda pandangan, tetapi perbedaan itu hendaknya disampaikan dengan cara budi dan bahasa yang baik," ujar Ahmad Muzani.

Rangkaian sidang paripurna dilanjutkan dengan penyampaian laporan kinerja lembaga-lembaga negara serta nota keuangan RAPBN 2027 menjelang peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.