Prabowo Instruksikan BRI dan BSI Siapkan Rekening Bank Warga

Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk untuk menyediakan rekening bank bagi seluruh masyarakat Indonesia pada Senin (7/9/2026), sebagaimana dilansir dari Detik Finance.

Langkah strategis tersebut dibahas dalam rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto guna mengoptimalkan tingkat inklusi serta literasi keuangan nasional secara mendasar.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan arahan langsung Kepala Negara terkait penyediaan fasilitas perbankan tersebut di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

"Tadi Bapak Presiden meminta agar penduduk Indonesia itu mempunyai rekening koran. Jadi tentu diminta untuk BRI dan juga Bank Syariah Indonesia itu mempersiapkan rekening untuk masyarakat," kata Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Dalam pelaksanaannya, pemadaman data kependudukan dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil akan dihubungkan langsung dengan sistem milik Bank Indonesia.

"Dan nanti data yang dipakai adalah data dari Dukcapil. Dan data dari Dukcapil itu tentunya nanti akan dipadankan dengan sistem yang ada di Bank Indonesia terutama untuk payment sistemnya dan yang kedua gateway sistemnya. Jadi menggunakan QRIS," jelas Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Ketersediaan rekening masyarakat ini disiapkan sebagai sarana utama penyaluran berbagai program kerja pemerintah di masa mendatang.

"Nah ini yang disiapkan agar literasi dan juga inklusif keuangan kita bisa mencapai seoptimal, mungkin lebih tinggi dari yang sudah kita capai. Nah tentu ke depannya berbagai program nanti akan dikirimkan kepada rekening-rekening yang disiapkan untuk warga negara tersebut," terang Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Berdasarkan data sensus Otoritas Jasa Keuangan dan Badan Pusat Statistik, tingkat inklusi keuangan di Indonesia saat ini tercatat berada di angka 93,62 persen.

Capaian literasi keuangan nasional yang menyentuh 69,57 persen dinilai telah melampaui rata-rata standar negara OECD sebesar 63 persen.

"Sebetulnya angka-angka ini adalah angka yang relatif baik. Jadi kalau dibandingkan dengan OECD misalnya, OECD itu standar untuk literasi keuangan di 63%, sedangkan survei kita itu di 69,57%," ujarnya Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.