Prabowo Dikabarkan akan Lantik Norman Joesoef sebagai Wamenhan pada Agustus 2026

Presiden Prabowo Subianto dikabarkan akan melantik Norman Joesoef sebagai Wakil Menteri Pertahanan dalam perombakan kabinet Agustus 2026. Penunjukan ini bertujuan mempercepat kemandirian industri pertahanan nasional melalui penguatan alutsista buatan dalam negeri, menurut sumber di lingkaran pemerintahan.

Norman Joesoef adalah pendiri dan CEO Republikorp, perusahaan yang memproduksi kendaraan tempur, sistem persenjataan, dan drone. Ia berpotensi menjadi non-militer pertama yang menjabat posisi Wakil Menteri Pertahanan, menggantikan Marsekal (Purn) Donny Ermawan Taufanto yang kini menjabat Gubernur Universitas Republik Indonesia.

Menurut sumber pemerintahan, Norman dianggap memiliki pemahaman mendalam tentang industri pertahanan dari hulu ke hilir dan pelantikannya akan dilakukan bersamaan dengan penyesuaian posisi lain dalam kabinet.

Kiprah Norman di sektor ini dimulai sejak 2013 dengan Republikorp yang menjalin kerja sama internasional dengan perusahaan dari Turki, UEA, dan India. Ia juga memiliki gelar Master dari Universitas Pertahanan RI dan sarjana Political Economy dari Anglo-American University, Praha.

Peneliti Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis Indonesia (Lesperssi), Beni Sukadis, mengkritik rencana pengangkatan Norman sebagai Wamenhan karena dianggap berisiko menimbulkan konflik kepentingan dan kurang pengalaman birokrasi.

"Saya pikir mungkin ini lebih banyak negatifnya kalau saya lihat ya," ujar Beni.

Beni menilai pengalaman memimpin perusahaan swasta tidak otomatis memadai untuk menjalankan fungsi kepemimpinan di kementerian yang membutuhkan pemahaman tata kelola pemerintahan dan kebijakan strategis.

"Kalau bicara pengalaman mengelola birokrasi pertahanan ataupun menyusun kebijakan strategis di lingkungan pemerintah, saya pikir dia masih nol ya," kata Beni.

Selain itu, Beni menyoroti potensi konflik kepentingan jika Norman masih menjadi pemegang saham aktif di perusahaan industri pertahanan.

"Jika dia tetap menjadi pemegang saham di perusahaan tersebut, itu kan terjadi conflict of interest," tegas Beni.

Menurut Beni, konflik kepentingan dapat mengganggu persaingan usaha di industri pertahanan nasional dan merugikan kontraktor lain yang lebih berpengalaman.

Pengamat politik Adi Prayitno dari Parameter Politik Indonesia menyatakan reshuffle kabinet ini juga merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintahan.

"Ada gap. Satu sisi publik puas dengan kinerja Presiden, sisi lainnya kepuasan terhadap pemerintahan secara umum berkurang. Itu artinya, kinerja pembantu presiden tak perform. Di situlah pentingnya reshuffle untuk naikkan kepercayaan publik," ujar Adi.

Adi menambahkan pemerintah memiliki data internal komprehensif untuk menilai capaian kinerja dan menggunakan hasil survei sebagai bahan perbandingan.

Menurut data riset internal PPI pada Mei 2026, tingkat kepuasan publik terhadap Presiden Prabowo mencapai 70 persen, sedangkan kepuasan terhadap jajaran kabinet secara umum sekitar 65 persen.