Prabowo Subianto Lantik Dua Pejabat Baru di Istana Negara

Presiden Prabowo Subianto menjadwalkan pelantikan dua pejabat negara baru di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (8/6/2026) sore sekitar pukul 15.00 atau 16.00 WIB. Langkah ini diambil di tengah ramainya isu perombakan atau reshuffle jajaran menteri Kabinet Merah Putih.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengonfirmasi bahwa pejabat yang dilantik adalah Nanik S Deyang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) serta Said Iqbal sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan. Pelantikan pengurus baru BGN dilakukan setelah tiga pimpinan lama, yakni Dadan Hindayana, Lodewyk Pusung, dan Sony Sonjaya dicopot akibat dugaan kasus korupsi tata kelola SPPG.

"Jadi, beberapa agenda beliau di antaranya adalah hari ini direncanakan akan ada pelantikan pimpinan Badan Gizi Nasional. Kemudian juga akan ada pelantikan salah satu pejabat yang akan membantu beliau di pemerintahan, yang nanti rencananya juga akan bersamaan diambil langsung dalam sesi bersamaan dengan pimpinan Badan Gizi Nasional," ujar Prasetyo Hadi di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (8/6/2026).

Prasetyo Hadi menjelaskan penunjukan Said Iqbal yang merupakan Presiden Buruh dilakukan untuk mengurus masalah ketenagakerjaan dan kesejahteraan pekerja.

"Yaitu adalah Bapak Said Iqbal, yang beliau akan diminta membantu Bapak Presiden berkenaan dengan masalah ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh sebagai bentuk...Sekali lagi komitmen Bapak Presiden semenjak satu tahun yang lalu untuk terus bersama-sama kita mencari formula-formula untuk memastikan masalah tenaga kerja dan masalah kesejahteraan buruh itu menjadi prioritas dari pemerintah," sambung Prasetyo Hadi.

Selain agenda pelantikan, Istana juga menggelar acara penyerahan surat kepercayaan dari delapan duta besar negara sahabat.

"Iya (cuma 2 pejabat), karena ada isu yang lainnya juga lagi nih. Makanya saya sampaikan agendanya hanya dua, yang pelantikan ya," ucap Prasetyo Hadi.

Mensesneg juga menepis rumor mengenai kembalinya Muhammad Chatib Basri untuk menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan.

"Tidak ada, tidak ada rencana pergantian Menteri Keuangan. Berkali-kali sudah kami sampaikan tidak ada rencana reshuffle," ucap Prasetyo Hadi.

Prasetyo Hadi meminta masyarakat agar tidak mengaitkan agenda pelantikan ini dengan rumor pergantian menteri yang beredar luas.

"Maka juga mohon maaf sekali lagi, jangan dikait-kaitkan dengan isu yang beredar atau berkembanglah nama tokoh si A, si B, tokoh si C. Karena memang sesungguhnya tidak, tidak sedang ada rencana pergantian," sambung Prasetyo Hadi.

Menurutnya, pergantian kabinet baru akan diumumkan secara resmi apabila Presiden Prabowo memandang perlu adanya penyegaran.

"Nanti kalau memang kita merasa, tidak hanya salah satu kementerian ya, kalau memang Presiden merasa harus ada penyegaran atau perubahan, pada waktunya nanti akan disampaikan kepada masyarakat," imbuh Prasetyo Hadi.

Kebijakan Presiden Prabowo dalam merombak kabinet mendapat perhatian dari pakar hukum tata negara, Refly Harun, yang menilai presiden cenderung bersikap akomodatif.

"Tapi kesannya Pak Probowo ini terlalu baik dalam tanda kutip ya. Jadi mereka yang diganti itu diberikan lagi jabatan atau bahkan cuma digeser doang begitu kayak permainan catur saja," ucap Refly Harun melalui saluran YouTube miliknya.

Refly Harun mencontohkan posisi Hasan Nasbi yang kini menjabat Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi setelah sempat dicopot dari Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan.

"Jadi misalnya Hasan Nasbi kenapa seseorang itu diganti dalam posisinya kan dianggap tidak perform kan begitu kan, at least kan begitu tidak perform cocok, kemudian sempat keluar dan sekarang dimasukkan lagi misalnya, tapi bukan pada tempat yang sama kan," ungkap Refly Harun.

Selain Hasan Nasbi, nama Muhammad Qodari yang kini menjabat Kepala Badan Komunikasi Pemerintah juga disorot karena mengalami beberapa kali pergeseran jabatan sejak awal kabinet dibentuk.

"Atau Qadari misalnya dari dua kali sudah berganti kan dari KSP wakil naik jadi ketuanya kepalanya lalu bergeser di tempat lain," imbuh Refly Harun.

Di sisi lain, Pakar Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul, Syurya Muhammad Nur, menilai perombakan kabinet memang diperlukan agar menteri mampu mengeksekusi kebijakan dan berkomunikasi efektif dengan publik.

"Memasuki fase konsolidasi, Presiden membutuhkan menteri yang tidak hanya kapabel secara teknokratis, tetapi juga mampu mengeksekusi kebijakan dan menjadi komunikator ulung. Sering kali masalah bukan pada substansi kebijakan, melainkan lemahnya kemampuan pejabat menjelaskan arah kebijakan kepada publik," tegas Syurya Muhammad Nur pada Sabtu (6/6/2026).

Syurya Muhammad Nur memprediksi ada sepuluh kementerian yang berpotensi dievaluasi, termasuk kementerian yang dipimpin Widiyanti Putri Wardhana, Nusron Wahid, Purbaya Yudhi Sadewa, Dudy Purwagandhi, Yandri Susanto, Maman Abdurrahman, Rosan Roeslani, Agus Andrianto, Rini Widyantini, Raja Juli Antoni, dan Yassierli.

"Presiden membutuhkan tim yang solid, cepat, responsif, dan bekerja dalam satu frekuensi dengan agenda besar pembangunan nasional," pungkas Syurya Muhammad Nur.