Presiden Prabowo Subianto Sampaikan KEM-PPKF RAPBN 2027 di DPR

Presiden RI Prabowo Subianto menghadiri Rapat Paripurna Ke-19 DPR RI Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026 di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Rabu, 20 Mei 2026 pagi, untuk menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN Tahun Anggaran 2027.

Langkah kepala negara yang membacakan langsung dokumen ekonomi makro tahunan ini mencetak sejarah baru sebagai presiden pertama yang menyampaikan arah kebijakan fiskal secara langsung di hadapan parlemen. Kehadiran Presiden Prabowo di lokasi disambut oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Ketua DPR RI Puan Maharani, serta sejumlah wakil ketua DPR lainnya.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan alasan di balik keputusan presiden untuk memaparkan langsung kebijakan yang biasanya didelegasikan kepada menteri keuangan tersebut. Prasetyo Hadi menyebutkan bahwa momentum ini sengaja dipilih bertepatan dengan peringatan Hari Kebangkitan Nasional.

"Kebetulan tanggal 20 hari Kebangkitan Nasional. Jadi Presiden ingin memanfaatkan momentum untuk sekali lagi kita menyatukan pandangan dan kekuatan sebagai satu bangsa," kata Prasetyo.

Penyatuan visi seluruh komponen bangsa ini dinilai krusial demi menjaga stabilitas fundamental ekonomi nasional. Prasetyo menambahkan bahwa langkah koordinasi ini menjadi sangat penting dalam menghadapi tantangan situasi global.

"Terutama di dalam menjalankan tugas menjaga perekonomian bangsa kita," sambung Prasetyo.

"Insya Allah (Bapak Presiden) hadir. Kebetulan (Rabu) tanggal 20 (bertepatan dengan) Hari Kebangkitan Nasional. Jadi, Presiden ingin memanfaatkan momentum untuk sekali lagi kita menyatukan pandangan dan kekuatan sebagai satu bangsa, terutama di dalam menjalankan tugas menjaga perekonomian bangsa kita,” kata Prasetyo.

Sementara itu, Ketua Komisi XI DPR RI Mukhammad Misbakhun menegaskan bahwa kehadiran presiden dalam membacakan dokumen anggaran tersebut tidak berkaitan dengan fluktuasi pasar keuangan domestik belakangan ini. Menurutnya, keputusan tersebut murni mencerminkan komitmen penuh pemerintah dalam menyusun fondasi anggaran negara.

“Saya melihat tidak dalam satu aspek pelemahan rupiah itu membuat Bapak Presiden harus membacakan sendiri KEM-PPKF,” kata Misbakhun.

Misbakhun juga meminta agar publik melihat KEM-PPKF secara menyeluruh sebagai instrumen perencanaan makro dan tidak mengaitkannya secara sempit dengan dinamika pasar modal atau pelemahan nilai tukar mata uang terhadap dolar AS. Asumsi makro melibatkan banyak indikator luas seperti inflasi, pertumbuhan ekonomi, hingga target lifting migas.

“Menurut saya jangan ditarik soal situasi IHSG dan pelemahan rupiah itu dalam urusan KEM-PPKF,” tegas Misbakhun.

“Nilai tukar itu hanya salah satu aspek di dalam kerangka ekonomi makro kita. Di dalam asumsi makroekonomi kita itu ada banyak parameter, nilai tukar itu hanya salah satu,” kata Misbakhun.

“Bahkan Indeks Harga Saham Gabungan tidak ada di sana dibicarakan,” lanjut Misbakhun.

“Di KEM-PPKF itu kita akan membicarakan secara makro kerangka ekonomi kita di tahun 2027 itu akan dimulai seperti apa,” ungkap Misbakhun.

“Saya melihat bahwa ada sebuah concern yang serius dari Bapak Presiden bahwa APBN itu mulai dari awal itu menjadi sebuah policy yang sungguh-sungguh untuk disampaikan kepada masyarakat secara luas yang harus dilakukan secara langsung oleh Bapak Presiden,” pungkas Misbakhun.

Di sisi lain, CNBC Indonesia melaporkan pasar modal domestik langsung merespons positif menjelang pidato kenegaraan ini dengan berbaliknya arah Indeks Harga Saham Gabungan ke zona hijau. Setelah sempat melemah 0,29 persen pada pembukaan pagi, IHSG dilaporkan melesat naik sebesar 1 persen menuju level 6.430,97 dengan nilai transaksi menembus Rp4,83 triliun sebelum siang hari.

Selain pidato ekonomi presiden, Rapat Paripurna DPR RI hari ini dijadwalkan membahas pelaporan Badan Legislasi atas evaluasi Prolegnas RUU Prioritas 2026 serta pengambilan keputusan terhadap RUU Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi usul inisiatif DPR.