Pemerintah Alokasikan Anggaran Ketahanan Pangan Rp 195,3 Triliun pada 2027

Pemerintah menetapkan anggaran ketahanan pangan sebesar Rp 195,3 triliun dalam RAPBN 2027. Nilai tersebut mengalami kenaikan 2,3 persen dari proyeksi kebutuhan anggaran tahun 2026 yang berada di angka Rp 190,9 triliun.

Pengalokasian dana besar ini disiapkan untuk merealisasikan salah satu misi utama Presiden Prabowo Subianto dalam mencapai swasembada nasional, seperti dilansir dari Detik Finance.

Berdasarkan dokumen Buku II Nota Keuangan beserta RAPBN 2027, dana tersebut disalurkan untuk berbagai program prioritas. Penyaluran mencakup pembangunan kawasan swasembada pangan, pembangunan pergaraman nasional, program kampung nelayan merah putih, serta pengadaan kapal ikan modern.

Selain itu, anggaran dimanfaatkan guna meningkatkan akses pembiayaan dan permodalan, perlindungan usaha pertanian dan perikanan, serta penyediaan subsidi pupuk. Khusus subsidi pupuk pada 2027, pemerintah merencanakan alokasi sebesar Rp 48,24 triliun atau naik 2,9 persen dari proyeksi 2026 sebesar Rp 46,87 triliun.

Pemerintah menetapkan lima fokus utama kebijakan untuk mengoptimalkan anggaran ketahanan pangan pada 2027:

Pertama, peningkatan produktivitas pangan yang dijalankan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi lahan pertanian, modernisasi sistem pertanian dan perikanan, penguatan infrastruktur, peremajaan tanaman perkebunan, hingga riset perbenihan.

Kedua, menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan lewat pembangunan kawasan swasembada, efisiensi rantai pasok, penguatan sistem logistik nasional, serta integrasi hulu-hilir.

Ketiga, mendorong kesejahteraan petani dan nelayan melalui pemberdayaan, bantuan sarana produksi, peningkatan akses modal, dan perlindungan usaha.

Keempat, memperkuat ketahanan pangan yang adaptif terhadap potensi dampak perubahan iklim.

Kelima, mewujudkan kedaulatan pangan secara bertahap yang dimulai dari komoditas beras, dilanjutkan dengan jagung, kedelai, daging, bawang putih, dan gula pada periode jangka menengah.

Tren Anggaran Lima Tahun Terakhir

Data Nota Keuangan menunjukkan tren peningkatan anggaran ketahanan pangan dalam kurun waktu lima tahun terakhir, meski sempat menurun pada kurun 2024–2025.

Kenaikan anggaran secara konsisten diklaim berdampak positif pada produktivitas tanaman pangan nasional. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), produktivitas komoditas padi meningkat dari 52,38 kwintal per hektare (ku/ha) pada 2022 menjadi 53,18 ku/ha pada 2025.

Pada periode yang sama, komoditas jagung mencatatkan kenaikan produktivitas dari 57,08 ku/ha menjadi 57,74 ku/ha. Peningkatan produksi juga terjadi pada komoditas daging ayam ras pedaging dari 3,77 juta ton menjadi 4,17 juta ton, serta telur ayam petelur dari 5,57 juta ton menjadi 6,41 juta ton.

Kondisi tersebut diimbangi dengan kenaikan indikator kesejahteraan para produsen pangan. Nilai Tukar Petani (NTP) pada Juni 2026 tercatat berada di level 127,65 atau melonjak 4,87 persen dibandingkan Juni 2025 sebesar 121,72. Sementara itu, Nilai Tukar Nelayan (NTN) pada Juni 2026 berada di angka 107,47, menguat 5,89 persen dari posisi tahun sebelumnya sebesar 101,49.