Presiden Prabowo Tegaskan Data Sensus Ekonomi Bukan untuk Kejar Kekayaan

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa data yang dikumpulkan Badan Pusat Statistik (BPS) melalui Sensus Ekonomi 2026 tidak akan digunakan untuk mengejar kekayaan atau pendapatan pribadi masyarakat. Penegasan ini disampaikan Prabowo dalam penyampaian Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 dan Nota Keuangan di Gedung MPR/DPR, Jakarta, pada Jumat (14/8/2026).

Pemerintah mengerahkan sebanyak 251 ribu petugas sensus yang bekerja di seluruh desa di Indonesia hingga akhir Agustus 2026. Prabowo menjelaskan bahwa akurasi angka-angka makroekonomi dalam APBN sangat bergantung pada kualitas data dasar dari BPS, mengingat Indonesia belum melakukan pembaruan metode perhitungan aktivitas ekonomi selama lebih dari satu dekade.

"Angka-angka APBN kita sangat bergantung dengan angka-angka makroekonomi kita. Angka-angka makroekonomi kita sangat bergantung dari kualitas data yang dikumpulkan oleh Badan Pusat Statistik kita," kata Presiden Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia.

Prabowo mengimbau seluruh masyarakat dan anggota dewan untuk berpartisipasi aktif serta mengisinya secara jujur agar perencanaan pembangunan nasional tidak salah sasaran.

"Saya mendapat laporan, sudah lebih dari 10 tahun kita belum melakukan rebasing atau pembaharuan cara kita menghitung berapa sebenarnya aktivitas ekonomi yang terjadi di negara kita," kata Presiden Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia.

Pemerintah membutuhkan data ini guna menyusun program anggaran yang lebih presisi, seperti penetapan asumsi Produk Domestik Bruto (PDB) RAPBN 2027 sebesar Rp27.987 triliun dengan estimasi defisit 2,40 persen terhadap PDB atau senilai Rp671,2 triliun.

"Oleh karena itu, sensus ekonomi yang sekarang dijalankan sampai akhir bulan Agustus 2026, yang dilakukan oleh 251 ribu petugas sensus, bekerja di seluruh desa kita, perlu kita pastikan berhasil. Saya minta agar Saudara-saudara sekalian wakil wakil rakyat dan seluruh rakyat Indonesia yang mendengarkan pidato saya saat ini," kata Presiden Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia.

Apabila nilai PDB terbukti lebih besar usai sensus, rasio defisit anggaran negara secara otomatis akan berkurang. Sensus ini juga digunakan untuk memperbarui Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

"Saya minta agar Saudara-saudara tidak hanya mengisi formulir sensus dengan sejujur-jujurnya, tapi juga mengajak semua orang untuk ikut mengisi dengan sejujur-jujurnya. Data yang dikumpulkan BPS dari sensus ekonomi tidak akan digunakan untuk mengejar kekayaan atau pendapatan pribadi yang dilaporkan," kata Presiden Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia.

Kepastian tersebut disampaikan langsung di hadapan para wakil rakyat untuk menepis kekhawatiran publik terkait perlindungan data pribadi.

"Data dari sensus ekonomi akan digunakan untuk kita bisa lebih tepat menyusun kebijakan dan anggaran. Sebagai contoh, di RAPBN 2027, kita mengasumsikan besar PDB kita mencapai Rp 27.987 triliun. Jika pembiayaan sebesar Rp 671,2 triliun, maka defisit APBN sebesar 2,40 persen terhadap PDB," kata Presiden Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia.

Penghitungan riil PDB dinilai mendesak lantaran beberapa proyeksi lembaga internasional menaksir kapasitas ekonomi Indonesia melebihi angka asumsi saat ini.

"Tapi jika ternyata PDB kita lebih besar yang banyak lembaga internasional mengatakan seperti itu, maka defisit kita lebih kecil. Selain itu, pembaharuan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional atau DTSEN juga akan kita lakukan dari hasil sensus ekonomi tahun 2026 ini. Karena itu sensus ekonomi ini sangat penting," kata Presiden Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia.

Pernyataan senada disampaikan Prabowo dalam Sidang RUU APBN 2027, di mana ia menekankan fokus pemerintah semata-mata pada validitas perencanaan pembangunan nasional.

"Data yang dikumpulkan BPS dari Sensus Ekonomi tidak akan digunakan untuk mengejar kekayaan atau pendapatan pribadi yang dilaporkan," kata Presiden Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia.

Ia menuturkan bahwa hasil sensus menjadi pijakan penting dalam mengevaluasi efektivitas alokasi belanja negara.

"Data dari Sensus Ekonomi akan digunakan untuk kita bisa lebih tepat menyusun kebijakan dan anggaran," kata Presiden Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia.

Perhitungan defisit APBN dijadikan contoh konkret bagaimana data statistik yang valid berdampak langsung terhadap stabilitas fiskal.

"Jika pembiayaan sebesar Rp 671,2 triliun, maka defisit APBN sebesar 2,40 persen terhadap PDB," kata Presiden Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia.

Ia optimistis postur anggaran akan membaik apabila realitas ekonomi di lapangan tercatat secara komprehensif.

"Tapi jika ternyata PDB kita lebih besar, yang banyak lembaga internasional mengatakan seperti itu, maka defisit kita akan jauh lebih kecil," kata Presiden Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia.

Di tingkat daerah, pemerintah daerah turut mendorong partisipasi sektor usaha. Pelaksana Tugas Gubernur Riau SF Hariyanto meminta pelaku usaha memberikan informasi akurat tanpa ragu demi mempermudah penentuan arah kebijakan ekonomi lokal.

"Berikanlah data yang akurat yang pasti agar nanti dari pemerintah dapat menilai mana langkah-langkah yang tepat untuk ke depannya mengambil kebijakan. Berikanlah informasi yang benar dan tepat pada pengisian sensus ekonomi," kata SF Hariyanto, Pelaksana Tugas Gubernur Riau.

Wakil Kepala BPS RI Sonny Harry Budiutomo Harmadi mengungkapkan pendataan perusahaan besar masih menghadapi kendala, seperti prosedur internal pemeriksaan data finansial, SDM, dan penjualan yang melibatkan banyak divisi, hingga izin dari kantor pusat.

"Untuk data keuangan harus dari divisi keuangan, ketenagakerjaan dari divisi SDM, penjualan dari divisi penjualan. Jadi memang tidak bisa diisi oleh satu orang dan membutuhkan waktu yang cukup lama," kata Sonny Harry Budiutomo Harmadi, Wakil Kepala BPS RI.

Sementara di Kota Batam, BPS mencatat capaian pendataan telah menyentuh 90 persen dari total 400 ribu keluarga dan pelaku usaha hingga pertengahan Agustus 2026.

"Hingga saat ini penyelesaian Sensus Ekonomi 2026 di Kota Batam sudah mencapai sekitar 90 persen dari target. Ini mengingat SE 2026 akan selesai pada akhir Agustus," kata Devi Indriastuti, Kepala BPS Kota Batam.

Petugas di lapangan masih menuntaskan pendataan pada sektor perumahan mewah serta industri pengolahan, konstruksi, dan jasa hukum.

"Di sisi sektor usaha, beberapa sektor masih belum mencapai target 100 persen, terutama industri pengolahan, konstruksi, serta aktivitas hukum dan kegiatan terkait," kata Devi Indriastuti, Kepala BPS Kota Batam.

Akses masuk permukiman terbatas menjadi salah satu penghambat selesainya verifikasi lapangan.

"Kami berharap para pelaku usaha dapat memberikan respons dan informasi yang dibutuhkan kepada petugas sehingga pendataan dapat diselesaikan dengan baik," kata Devi Indriastuti, Kepala BPS Kota Batam.

Upaya percepatan dilakukan melalui pendampingan, sosialisasi, dan evaluasi mingguan bersama pemerintah daerah serta asosiasi pengusaha seperti Kadin dan Apindo.

"Kami juga melakukan melakukan weekly briefing setiap Jumat untuk memantau perkembangan pendataan dan mengevaluasi kendala yang ditemukan petugas di lapangan," kata Devi Indriastuti, Kepala BPS Kota Batam.

Masyarakat diimbau tidak khawatir sebab data sensus dilindungi undang-undang kerahasiaannya dan tidak berkaitan dengan kewajiban perpajakan.

"Partisipasi masyarakat dan pelaku usaha masih diperlukan untuk menyelesaikan pendataan, terutama bagi responden yang belum memberikan informasi kepada petugas. Jangan khawatir untuk memberikan data kepada petugas karena pendataan SE 2026 tidak berkaitan dengan kewajiban perpajakan," kata Devi Indriastuti, Kepala BPS Kota Batam.

Jaminan kerahasiaan tersebut diharapkan mampu mendorong tingkat respons publik pada sisa periode pendataan.

"Data yang diberikan responden digunakan untuk kepentingan statistik dan kerahasiaan data responden tetap dijaga sesuai ketentuan yang berlaku," kata Devi Indriastuti, Kepala BPS Kota Batam.

Sensus Ekonomi yang digelar 10 tahun sekali ini ditargetkan rampung sepenuhnya pada akhir Agustus 2026.

"Kami berharap partisipasi aktif dari masyarakat dan para pelaku usaha untuk dapat menerima petugas serta memberikan informasi yang dibutuhkan," kata Devi Indriastuti, Kepala BPS Kota Batam.