Prabowo Usulkan Pengadilan Ad Hoc Usut Direksi BUMN Bermasalah

Presiden Prabowo Subianto mengusulkan pembentukan pengadilan ad hoc guna mengusut jajaran direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bermasalah selama 30 tahun terakhir saat menyampaikan pidato kenegaraan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Langkah tegas tersebut diambil setelah pemerintah menemukan jumlah entitas perusahaan negara mencapai 1.074 BUMN beserta anak, cucu, hingga cicit perusahaannya melalui pengintegrasian ke dalam ekosistem Danantara.

"Ketika kita bentuk Danantara, yaitu adalah dana kedaulatan kita, kita menemukan bahwa ada 1.074 BUMN dan BUMN-BUMN itu ada yang punya anak perusahaan, dan ada yang punya cucu perusahaan, bahkan ada yang punya cicit perusahaan. Ini luar biasa," kata Prabowo Subianto, Presiden RI.

Presiden Prabowo Subianto mengaku terkejut karena sebelumnya mengira jumlah BUMN hanya berkisar antara 300 hingga 400 unit.

"Dan BUMN-BUMN ini kadang-kadang bekerja seenaknya, tidak bertanggung jawab kepada bangsa, kepada negara, pemerintah tak dianggap. Saya tidak paham, bagaimana bisa terjadi seperti ini. Mungkin harus kita bentuk suatu pengadilan ad hoc khusus untuk kita usut pengurus-pengurus direksi, 30 tahun ke belakang mungkin," ujar Prabowo Subianto, Presiden RI.

Meskipun mengusulkan jalur hukum, Presiden menyatakan bakal berkonsultasi dengan DPR untuk membuka opsi pengampunan bagi pengurus yang bersikap kooperatif.

"Tapi saya juga akan menghadapi majelis, saya akan menghadapi DPR, saya akan minta, kalau perlu kita memberi juga peluang, semacam amnesti khusus untuk mereka yang taubat, mereka yang sadar, meeka yang mengakui. Ini saya serahkan kepada wakil rakyat untuk menentukan. Kalau saya laporkan semuanya, saya takut rakyat kita marah semuanya," kata Prabowo Subianto, Presiden RI.

Prabowo turut menyoroti banyaknya BUMN tidak produktif yang memanipulasi laporan keuangan agar terlihat menguntungkan.

"Terlalu banyak BUMN tidak produktif, rugi terus, laporannya untung. Ngarang aja itu untungnya. Kita kena masalah karena banyak perusahaan asing kan kerja sama dengan BUMN kita, jadi kita harus menghilangkan ini, permainan-permainan ini," tutur Prabowo Subianto, Presiden RI.

Hingga saat ini, pemerintah secara resmi telah menutup 290 BUMN dan memproyeksikan restrukturisasi berlanjut hingga akhir tahun.

"Tapi saya dengan bangga, hari ini saya melaporkan kepada Majelis Yang Terhormat, hari ini kita sudah menutup 290 BUMN. Pada 31 Desember 2026, kita targetkan hanya akan memiliki paling banyak 300 BUMN, 750 BUMN lebih akan kita tutup, hanya yang produktif, hanya yang menciptakan nilai tambah untuk rakyat yang akan kita pertahankan," ungkap Prabowo Subianto, Presiden RI.

Kebijakan perampingan ini diklaim berhasil menghemat anggaran belanja operasional korporasi negara dalam jumlah yang signifikan.

"Ini mungkin restrukturisasi korporasi terbesar di dunia. Dengan perampingan jumlah BUMN, hari ini saja kita telah menghemat biaya sekitar Rp 50 triliun hanya dari gaji direksi, komisaris, sewa gedung, sewa mobil, perjalanan dinas, kita sudah menghemat Rp 50 triliun," kata Prabowo Subianto, Presiden RI.

Kritik serupa juga dilansir dari Kompas.com, di mana Kepala Negara heran terhadap BUMN yang tidak bertanggung jawab pada negara.

"Saya mengira BUMN itu adalah 300 atau 400, (ternyata) 1.074. Dan BUMN-BUMN ini kadang-kadang bekerja seenaknya, tidak bertanggung jawab kepada bangsa, kepada negara, pemerintah tidak dianggap. Saya tidak paham bagaimana bisa terjadi seperti ini," ujar Prabowo Subianto, Presiden RI.

Sesuai laporan Kompas.com, penegakan disiplin korporasi tetap dibarengi dengan pertimbangan politik di parlemen.

"Tapi, saya juga akan menghadap majelis, saya akan menghadap DPR, saya akan minta kalau perlu kita memberi juga peluang semacam amnesti khusus untuk mereka yang tobat, mereka yang sadar, mereka yang mengakui. Nah, ini saya serahkan kepada wakil-wakil rakyat untuk memutuskan," imbuh Prabowo Subianto, Presiden RI.

Di sisi lain, dilansir dari Warta Ekonomi, Presiden menekankan pentingnya akurasi data dalam pelaporan kinerja keuangan BUMN tanpa adanya rekayasa angka.

"Saya juga sudah ingatkan di sini, saya tidak mau toleransi permainan angka. Kita harus dapat angka-angka yang benar, yang tepat," ujar Prabowo Subianto, Presiden RI.

Pemerintah mencatat perbaikan rekapitulasi performa BUMN tahun 2024 menghasilkan angka koreksi keuntungan sebesar Rp186 triliun dan dividen Rp85,5 triliun. Hasil koreksi data ini mendorong pemulihan signifikan pada rentang operasional berikutnya.

"Karena perbaikan-perbaikan yang kita kerjakan, pada tahun 2025, keuntungan BUMN mencapai Rp326 triliun, naik 75,3% dari 2024," kata Prabowo Subianto, Presiden RI.

Kenaikan laba bersih perusahaan pelat merah secara konsisten diikuti oleh peningkatan kontribusi dividen langsung kepada kas negara.

"Rp326 triliun ini adalah keuntungan tanpa permainan angka," tegas Prabowo Subianto, Presiden RI.

Melanjutkan pemaparan kinerja keuangan tersebut, realisasi penyetoran dividen BUMN turut mencatatkan lonjakan tajam.

"Dividen BUMN yang disetorkan tahun 2025 mencapai Rp142,3 triliun, naik 67% dari tahun 2024," ujar Prabowo Subianto, Presiden RI.

Berdasarkan data CNBC Indonesia, dividen BUMN sempat mengalami tren penurunan pada masa pandemi, yakni dari Rp43,9 triliun pada 2020 menjadi Rp29,5 triliun pada 2021. Realisasi tersebut pulih menjadi Rp39,7 triliun pada 2022, sebelum melonjak ke angka Rp81,2 triliun pada 2023 dan Rp85,5 triliun pada 2024.

Adapun penghitungan kontribusi bersih BUMN di luar Penanaman Modal Negara (PMN) tercatat sebesar Rp53 triliun pada 2024 dan Rp138 triliun pada 2025. Pemerintah optimistis setoran dividen BUMN pada tahun 2026 dapat menyentuh angka Rp200 triliun secara murni tanpa alokasi PMN.