Presiden Kroasia Tolak Penunjukan Duta Besar Baru Israel

Presiden Kroasia Zoran Milanovic menolak memberikan persetujuan terhadap penunjukan Nisan Amdor sebagai duta besar baru Israel untuk Zagreb pada Senin (18/5/2026). Langkah diplomatik ini diambil sebagai bentuk protes keras terhadap kebijakan otoritas Tel Aviv atas agresi militer mereka di Jalur Gaza.

Keputusan penolakan ini menjadi momen pertama dalam sejarah hubungan bilateral kedua negara, di mana seorang kepala negara Kroasia menolak utusan diplomatik asing. Penolakan tersebut memicu ketegangan baru di tengah memanasnya hubungan diplomatik kedua belah pihak dalam beberapa bulan terakhir.

Pihak kepresidenan Kroasia menyatakan bahwa pemberian ataupun penahanan persetujuan terhadap diplomat asing merupakan hak kedaulatan mutlak yang berada di bawah wewenang presiden. Sikap tegas ini dipastikan tidak akan berubah meskipun muncul tekanan dari luar.

"Duta Besar Negara Israel yang diusulkan belum menerima, dan tidak akan menerima, persetujuan dari Presiden Republik Zoran Milanović," ungkap pernyataan resmi kantor kepresidenan Kroasia dilansir dari cnbcindonesia.com.

Pemerintah Kroasia menilai Israel telah melanggar etika dan aturan tidak tertulis dalam diplomasi internasional. Pelanggaran tersebut terjadi karena pihak Tel Aviv mengumumkan nama calon duta besar mereka ke publik sebelum mendapatkan persetujuan resmi dari presiden Kroasia.

"Tekanan publik maupun politik, dalam hal ini dari pihak Israel, tidak akan mengubah keputusan presiden," demikian bunyi pernyataan tersebut seperti dikutip dari The Jerusalem Post melalui liputan6.com.

Kantor kepresidenan juga menambahkan alasan mendasar lain terkait keputusan penolakan tersebut. Langkah ini diambil secara sadar demi merespons dinamika politik internasional saat ini.

“Duta besar yang diusulkan oleh Negara Israel tidak menerima, dan tidak akan menerima, persetujuan Presiden Republik Zoran Milanovic karena kebijakan yang dijalankan otoritas Israel saat ini,” demikian pernyataan kantor presiden Kroasia yang dikutip mediaindonesia.com.

Pihak kepresidenan kembali menegaskan bahwa segala bentuk intervensi publik tidak akan dapat menggoyahkan keputusan hukum yang telah ditetapkan negara. Hak tersebut dilindungi penuh oleh konstitusi.

“Tekanan publik atau politik, dalam hal ini dari pihak Israel, tidak akan mengubah keputusan Presiden Republik,” lanjut pernyataan tersebut.

Merespons pembatalan persetujuan ini, Kementerian Luar Negeri Israel segera melakukan langkah antisipasi. Berdasarkan laporan media Israel yang dikutip batamnews.co.id, diplomat Nisan Amdor kemungkinan besar akan tetap dikirim ke Zagreb pada akhir Mei menggantikan Duta Besar Gary Koren yang habis masa jabatannya, namun dengan status sebagai kuasa usaha (charge d’affaires) yang tidak memerlukan persetujuan presiden.

Penolakan ini didasari oleh rekam jejak kritik keras Milanovic terhadap operasi militer Israel di Gaza yang telah menewaskan hampir 73 ribu warga Palestina berdasarkan data otoritas Gaza. Pada Oktober 2025, Milanovic bahkan menolak bertemu Menteri Luar Negeri Israel Gideon Sa’ar saat berkunjung ke Zagreb karena menganggap pertemuan itu berarti menerima pembersihan etnis.

"Jika saya bertemu dengan seseorang dari pemerintahan itu, berarti saya menerima kekerasan Israel, pembersihan etnis, dan kejahatan perang," ujar Milanovic dilansir liputan6.com.

Ketegangan verbal juga sempat terjadi pada Maret lalu ketika Milanovic melontarkan pernyataan keras mengenai konflik Timur Tengah. Ia menegaskan tidak ingin wilayah Kroasia terimbas oleh ketegangan geopolitik antara Israel dan Iran.

"Kami tidak ingin infeksi dan kuman dari pihak lain di Kroasia, baik Israel maupun Iran," kata Milanovic pada Maret lalu seperti dikutip mediaindonesia.com.

Pernyataan tersebut langsung memicu reaksi diplomatik yang tajam dari perwakilan Israel. Menteri Luar Negeri Israel Gideon Sa'ar menilai ucapan tersebut sudah melampaui batas norma komunikasi antarnegara.

Sa’ar menulis di X/Twitter, "Retorika ofensif Presiden Kroasia tidak dapat diterima. Bahasa penuh kebencian tentang Israel dan zionisme mencerminkan pendekatan antisemitisme."

Keputusan politik Milanovic ini turut memicu gesekan domestik di Kroasia, sebab presiden yang berhaluan sayap kiri tersebut memiliki pandangan berbeda dengan kabinet pemerintahan konservatif pimpinan Perdana Menteri Gordan Grlic-Radman yang condong mendukung Israel. Meski kabinet mempertahankan hubungan baik dan menolak penangguhan kerja sama Uni Eropa-Israel, hak konfirmasi pengangkatan diplomat asing tetap berada di tangan presiden secara absolut sejak tahun 2020.

Kementerian Luar Negeri Israel menyatakan saat ini pihaknya tengah berkoordinasi dengan pemerintah dan Kementerian Luar Negeri Kroasia. Langkah komunikasi intensif dilakukan demi menyelesaikan kejelasan status perwakilan diplomatik Tel Aviv di Zagreb sebelum akhir Mei 2026.