Presiden Prabowo Subianto Sampaikan KEM-PPKF Jadi Tradisi Baru Ketatanegaraan

Langkah Presiden Prabowo Subianto menyampaikan langsung Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) dalam Rapat Paripurna DPR RI pada Rabu (20/5/2026) dinilai menciptakan sebuah tradisi baru dalam ketatanegaraan Indonesia.

Pernyataan mengenai bergesernya kebiasaan penyampaian agenda krusial tersebut diungkapkan oleh pihak Parlemen. Hal ini dikarenakan dokumen tersebut biasanya dipaparkan oleh Menteri Keuangan dalam proses awal penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Jadi, kalau hari ini dibacakan langsung oleh Bapak Presiden itu menjadi sebuah tradisi baru memang," kata Misbakhun di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu.

Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun memaparkan bahwa KEM-PPKF reguler dilakukan setiap tanggal 29 Mei untuk menandai dimulainya pembahasan Rancangan APBN. Pembahasan di dalamnya mencakup asumsi ekonomi makro mulai dari tingkat inflasi, nilai tukar rupiah, produksi minyak dan gas, hingga alokasi pagu indikatif kementerian dan lembaga untuk Rancangan APBN 2027.

"Ini orang sedang ingin memperhatikan dengan serius apa yang akan menjadi concern Bapak Presiden di dalam KEM-PPKF ini. Tentunya masyarakat akan menunggu dan ini akan menjadi sebuah tradisi baru dalam ketatanegaraan kita," kata dia.

Informasi mengenai kehadiran kepala negara ini sebelumnya juga dikonfirmasi oleh pihak eksekutif demi menyatukan visi bangsa. Kehadiran tersebut dijadwalkan bertepatan dengan momentum peringatan hari nasional.

"Insya Allah (Bapak Presiden) hadir. Kebetulan (Rabu) tanggal 20 (bertepatan dengan) Hari Kebangkitan Nasional. Jadi, Presiden ingin memanfaatkan momentum untuk sekali lagi kita menyatukan pandangan dan kekuatan sebagai satu bangsa, terutama di dalam menjalankan tugas menjaga perekonomian bangsa kita,” kata Prasetyo menjawab pertanyaan wartawan saat dia dihubungi di Jakarta, Selasa (19/5).

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi yang bertindak sebagai Juru Bicara Presiden RI menekankan bahwa pembacaan langsung Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN Tahun Anggaran 2027 oleh Presiden bertujuan untuk menyamakan pandangan dan menyatukan kekuatan nasional, seperti dilansir dari ANTARA.