PT Namnam Fashion Industries Cimahi Hentikan Produksi dan PHK Buruh

Pabrik garmen PT Namnam Fashion Industries yang berlokasi di Jalan Mahar Martanegara, Kelurahan Cigugur Tengah, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi, Jawa Barat, menghentikan kegiatan produksinya dan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap ratusan buruh pada Senin (3/8/2026).

Gelombang PHK tersebut memicu tangis haru para pekerja yang terekam dalam video perpisahan dan tular di media sosial. Penghentian operasional dilakukan lantaran perusahaan padat karya ini terus mengalami penurunan pesanan dari tahun ke tahun.

Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Cimahi, Asep Jayadi, mengonfirmasi bahwa penutupan kegiatan pabrik tersebut berdampak langsung pada penguranan tenaga kerja secara menyeluruh di lokasi produksi.

"Menurut informasi di lapangan memang ada PHK, totalnya itu 178 orang," ujar Asep Jayadi, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi.

Pihak dinas setempat mengindikasikan bahwa keterpurukan finansial menjadi alasan utama di balik langkah drastis yang diambil manajemen pabrik garmen tersebut.

"Katanya ada efisiensi kerugian, mereka sudah enggak kuat memproduksi garmen, rencana mau berubah jenis usaha juga. Kami sekarang mau melakukan penelusuran dulu untuk kepastiannya," kata Asep Jayadi, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi.

Penurunan volume pemesanan barang sudah dirasakan manajemen pabrik sejak beberapa tahun sebelumnya sebelum akhirnya benar-benar terhenti penuh pada tahun 2026.

"Betul telah terjadi PHK atau efisiensi pengurangan karyawan dikarenakan order PT Namnam terus berkurang dari tahun 2019. Puncaknya di tahun ini 2026 order drop, khususnya di sektor garmen," kata Pepet Saeful Karim, Ketua DPC SPSI Kota Cimahi.

Kondisi yang menimpa sektor manufaktur lokal ini mendapat perhatian dari Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI). Tekanan terhadap industri tekstil dan garmen nasional disinyalir akibat penurunan ekspor serta masuknya produsen asing.

"Nah ini fenomena yang baru satu tahun terakhir terlihat, karena permintaan ekspor berkurang, beberapa pabrikan China masuk ke dalam negeri untuk investasi. Saat banyak pabrik tutup, mereka mengisi pasar yang tersisa dengan ekosistem dan kapasitas yang cukup besar," kata Farhan Aqil Syauqi, Sekretaris Jenderal APSyFI.

Selain itu, derasnya arus barang impor di dalam negeri dinilai kian menyudutkan posisi pabrikan lokal yang berusaha mempertahankan kapasitas produksi mereka.

"Karena setiap sektor dikasih izin impor dan dikuota dengan berlebihan, ini berdampak ke industri dari hulu sampai hilir," kata Farhan Aqil Syauqi, Sekretaris Jenderal APSyFI.

Guna mengatasi dampaknya, langkah penyelamatan industri dalam negeri dinilai perlu segera direalisasikan oleh pemangku kebijakan.

"Switch ke pasar domestik bisa menjadi jalan alternatif, tetapi impornya harus dikurangi dulu. Stop impor dan evaluasi secara menyeluruh kuota impor," kata Farhan Aqil Syauqi, Sekretaris Jenderal APSyFI.

Fenomena migrasi industri padat karya juga ditanggapi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai bentuk efisiensi operasional pabrik mencari wilayah dengan upah yang lebih kompetitif.

"Kalau dia sudah break-event point kemudian ada tempat lain yang lebih murah tenaga kerjanya biasanya pindah. Itu sudah di mana-mana," kata Dedi Mulyadi, Gubernur Jawa Barat.

Pergeseran pusat industri garmen di Jawa Barat saat ini mengarah ke kawasan Indramayu dan Majalengka.

"Jadi mereka tidak membuat perusahaan ini permanen seperti industri padat modal," kata Dedi Mulyadi, Gubernur Jawa Barat.

Para pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja disarankan memanfaatkan peluang lapangan kerja yang kini dibuka di kawasan industri baru tersebut.

"Memang daerahnya bergeser yang biasanya di Bandung, di Karawang, di Purwakarta, di Bandung Barat karena di Indramayu, di Majalengka upahnya lebih rendah, mereka pindah ke sana," kata Dedi Mulyadi, Gubernur Jawa Barat.

Pemerintah daerah mencatat tersedianya serapan tenaga kerja baru dalam jumlah besar pada sektor garmen dan alas kaki di wilayah tujuan pergeseran industri.

"Banyak. Di Majalengka, Indramayu itu banyak. Indramayu butuh puluhan ribu tuh untuk sektor industri sepatu, alas kaki, garmen ya, banyak," kata Dedi Mulyadi, Gubernur Jawa Barat.

Di sisi lain, perwakilan pemerintah provinsi mengonfirmasi data efisiensi tenaga kerja serta pemenuhan hak-hak dasar buruh yang terdampak penghentian produksi di Cimahi.

"Konfirmasi dari Disnaker Cimahi, perusahaan melakukan efisiensi dan total yang di-PHK sebanyak 178 orang," kata Firman Desa, Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Disnakertrans Jawa Barat.

Seluruh jaminan sosial dan akses program penanganan PHK dipastikan bakal diberikan untuk mendampingi para mantan pekerja pabrik garmen tersebut.

"Setidaknya itu bisa membantu pekerja yang ter-PHK selama dalam masa tidak bekerja, dan juga bisa masuk ke dalam akses pasar kerja baru agar cepat dapat bekerja kembali, dan jika masih dibutuhkan pekerja yang ter-PHK pun bisa mengakses pelatihan kerja," kata Firman Desa, Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Disnakertrans Jawa Barat.

Sementara itu, Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jawa Barat mencatat jumlah pekerja yang terdampak penghentian produksi pabrik mencapai ratusan orang.

"Di beberapa perusahaan ada yang melakukan pengurangan hari kerja, kemudian jam kerja, bahkan ada yang sudah melakukan pengurangan karyawan. Nah, termasuk yang kejadian kemarin di Cimahi di PT Namnam Industri, melakukan PHK sekitar 300-an orang," kata Roy Jinto, Ketua DPD KSPSI Jawa Barat.

Tinggi nilai tukar mata uang asing turut membebani ongkos produksi pabrikan lokal yang mengandalkan bahan baku impor.

"Karena mereka ini bahan baku semua rata-rata belinya pakai dolar. Terus kedua, pasar domestik Indonesia khususnya di dalam negeri ini mereka gak bisa bersaing dengan industri-industri dengan barang-barang impor yang masuk kan gitu," kata Roy Jinto, Ketua DPD KSPSI Jawa Barat.

Beban operasional yang tinggi memicu tindakan penyesuaian biaya produksi oleh manajemen di berbagai wilayah Jawa Barat.

"Mereka tidak bisa menutupi lagi cost produksinya. Mengakibatkan mungkin mereka mencari solusinya adalah untuk mengurangi beban cost itu dengan cara tadi, mengurangi hari kerja, mengurangi jam kerja, bahkan mengurangi karyawan," kata Roy Jinto, Ketua DPD KSPSI Jawa Barat.

Gempuran pakaian jadi impor menjadi tantangan berat bagi ketahanan operasional industri garmen lokal.

"Karena yang baru-baru ini kan yang di Cimahi itu adalah garmen ya. Artinya dengan barang-barang impor yang masuk, pakaian jadi garmen yang ke Indonesia ini, ya mereka nggak kuat untuk bersaing kan gitu," kata Roy Jinto, Ketua DPD KSPSI Jawa Barat.

Kasus serupa tercatat juga menimpa beberapa perusahaan manufaktur lain di Jawa Barat akibat krisis pemesanan barang.

"Dan di Subang pun Juli kemarin ada juga perusahaan yang juga melakukan PHK, ada dua perusahaan anggota SPSI yang di garmen juga terkena PHK juga. Nah, ini diakibatkan mereka sudah nggak punya order lagi," kata Roy Jinto, Ketua DPD KSPSI Jawa Barat.

Saat ini Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat masih terus berkoordinasi dengan Disnaker Kota Cimahi untuk memantau status akhir operasional PT Namnam Fashion Industries.

"Kami sendang melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan Disnaker Kota Cimahi," kata Firman Desa, Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Disnakertrans Jawa Barat.