Qatar Dorong Diplomasi Iran AS Saat Selat Hormuz Masih Tertutup

Perdana Menteri Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani mengunjungi Teheran pada Kamis (27/8/2026) untuk mengupayakan dimulainya kembali diplomasi antara Iran dan Amerika Serikat. Kunjungan ini berlangsung di tengah belum adanya terobosan setelah konflik kedua negara memasuki bulan keenam.

Qatar berupaya meredakan ketegangan serta memfasilitasi kebebasan navigasi di Selat Hormuz. Jalur maritim strategis tersebut mengalami penurunan arus lalu lintas minyak mentah secara drastis dari 20 juta barel per hari sebelum perang menjadi hanya sekitar 5 juta barel per hari.

Upaya diplomasi ini memberikan sentimen terhadap pasar energi global. Pada perdagangan Kamis (27/8/2026), harga minyak mentah berjangka Brent melemah 0,7 persen menjadi 87,24 dolar AS per barel, sementara minyak West Texas Intermediate (WTI) turun 0,7 persen ke level 81,67 dolar AS per barel.

Penurunan harga minyak tersebut terjadi seiring harapan terbukanya kembali jalur distribusi vital Teluk Persia. Lembaga riset ANZ menilai dinamika perundingan pasar mulai merespons potensi normalisasi arus komoditas.

"Minyak mentah bergerak lebih rendah seiring membaiknya prospek pembukaan kembali Selat Hormuz di tengah pembicaraan yang sedang berlangsung," kata senior commodity strategist di ANZ Daniel Hynes dalam catatannya, dikutip Reuters.

Hynes menambahkan bahwa kerusakan pada kilang minyak Timur Tengah dan gangguan pasokan diesel dari Rusia akibat serangan Ukraina turut menekan stok global. Administrasi Informasi Energi AS (EIA) mencatat stok produk sulingan turun 2,2 juta barel menjadi 103,4 juta barel per 21 Agustus 2026.

Di ranah negosiasi maritim, Iran dan Oman telah melakukan pembahasan mengenai mekanisme lalu lintas kapal. Meski Garda Revolusi Iran mengklaim adanya kesepakatan pembagian jalur dan pendapatan, pejabat senior Teheran menegaskan detail aturan masih dibahas.

"Kesepakatan dengan Oman mengenai Selat Hormuz belum difinalisasi," kata sumber senior Iran tersebut kepada Reuters.

Garda Revolusi Iran menyatakan bahwa penutupan Selat Hormuz akan terus berlanjut apabila Amerika Serikat tidak mematuhi poin kesepakatan gencatan senjata sementara bulan Juni. Persyaratan Teheran mencakup pembukaan blokade pelabuhan, kompensasi finansial, dan pencabutan sanksi ekonomi.

Pemerintah Iran mengecam langkah Washington yang menghentikan serangan militer langsung namun meningkatkan sanksi ekonomi terhadap mitra dagang Teheran. Kementerian Luar Negeri Iran menilai sanksi tersebut membatasi akses warga terhadap kebutuhan pokok.

"Diam dalam menghadapi pemaksaan sistematis semacam itu berisiko semakin menormalisasi pelanggaran Piagam PBB dan prinsip-prinsip hukum internasional," tulis Araghchi dalam surat yang diperoleh The Associated Press.

Organisasi Maritim Internasional PBB mencatat 70 insiden keamanan di Selat Hormuz sejak 28 Februari 2026 yang menewaskan 19 pelaut. Sementara itu, Presiden AS Donald Trump menyatakan pihak Washington tidak memiliki tenggat waktu terburu-buru dalam melanjutkan pembicaraan.

"Saya tidak punya jadwal; apa pun yang diperlukan," katanya kepada Al Jazeera.

Hingga kini, rencana pembukaan lalu lintas maritim permanen di Selat Hormuz masih dalam tahap pembahasan antara Iran dan Oman dengan target tenggat waktu 30 hingga 60 hari ke depan.