Kementerian PANRB Catat Realisasi Anggaran 2025 Capai 97 Persen

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) melaporkan realisasi anggaran sebesar 97,98 persen dari total pagu efektif Rp 314 miliar pada Tahun Anggaran 2025 dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI di Jakarta, Rabu (15/7/2026).

Laporan keuangan tersebut disampaikan langsung oleh Menteri PANRB Rini Widyantini untuk menunjukkan transparansi dan efektivitas kinerja kementeriannya sepanjang tahun lalu. Berbagai indikator strategis nasional seperti indeks reformasi birokrasi dan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) tercatat mengalami peningkatan yang signifikan.

“Peningkatan tersebut didukung oleh semakin luasnya implementasi Mal Pelayanan Publik (MPP) dan MPP Digital, sehingga layanan pemerintah menjadi semakin terintegrasi, efektif, dan mudah diakses masyarakat,” ujar Rini Widyantini, Menteri PANRB.

Menteri PANRB menjelaskan bahwa lembaga yang dipimpinnya memegang posisi strategis di bawah Kabinet Merah Putih untuk mengawal reformasi birokrasi secara nasional.

“Pertama, sebagai regulator dan pembina tata kelola pemerintahan. Kedua, sebagai bagian dari strategic diamond Presiden yang memastikan birokrasi mampu mendukung pelaksanaan agenda prioritas nasional. Ketiga, mendukung proses aksesi Indonesia ke dalam OECD,” jelas Rini Widyantini, Menteri PANRB.

Realisasi penyerapan anggaran yang tinggi tersebut diklaim berhasil merampungkan tujuh capaian strategis. Capaian itu meliputi penguatan tata kelola program prioritas, perluasan pelayanan publik terintegrasi dengan hadirnya 305 MPP, penataan kelembagaan, hingga penguatan manajemen kinerja instansi pemerintah.

“Di samping itu, inisiatif untuk inovasi pelayanan publik pada instansi pemerintah menunjukkan perkembangan yang membanggakan. Bahkan, beberapa inovasi telah mendapatkan penghargaan dari United Nations Public Service Awards (UNPSA)," ucap Rini Widyantini, Menteri PANRB.

Selain itu, terdapat pula penguatan transformasi layanan digital melalui Digital Public Infrastructure (DPI), peningkatan implementasi sistem merit bagi aparatur sipil negara (ASN), serta penyelesaian initial memorandum pada bidang Public Governance.

“Selanjutnya, capaian ketujuh, yaitu mendukung proses aksesi Indonesia ke OECD melalui penyelesaian initial memorandum pada bidang Public Governance sebagai bagian dari penyelarasan tata kelola dengan standar internasional,” jelas Rini Widyantini, Menteri PANRB.

Pihak kementerian menegaskan komitmennya untuk terus mengelola APBN secara akuntabel demi menghasilkan manfaat yang nyata bagi masyarakat luas meskipun dihadapkan pada keterbatasan anggaran.

“Atas dukungan dan kemitraan Komisi II DPR RI, kami menyampaikan terima kasih. Semoga sinergi ini terus memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan Indonesia,” tutur Rini Widyantini, Menteri PANRB.