Rupiah Melemah ke Rp17.602 Beban Subsidi Energi Berpotensi Naik 20 Persen

Nilai tukar rupiah merosot tajam ke level Rp17.602 per dolar Amerika Serikat (AS) pada Jumat (15/5/2026) pukul 09.30 WIB akibat tekanan harga minyak mentah dunia dan ketegangan geopolitik Timur Tengah. Kondisi ini menjadi titik terendah baru sepanjang sejarah setelah sebelumnya berada di level Rp17.529 pada penutupan perdagangan Kamis (14/5/2026).

Pelemahan mata uang Garuda yang menembus angka psikologis ini diprediksi meningkatkan beban subsidi energi nasional secara signifikan. Pengamat Energi Universitas Indonesia, Iwa Garniwa, menyebut kenaikan beban tersebut bisa mencapai 15 hingga 20 persen lebih tinggi dari pagu APBN 2026 yang ditetapkan sebesar Rp210 triliun.

"Dampaknya besar dan langsung, di kurs Rp 17.500, beban subsidi energi 2026 bisa 15-20 persen lebih tinggi dari pagu APBN kalau harga BBM subsidi tetap," ungkap Iwa Garniwa, Pengamat Energi Universitas Indonesia (UI).

Iwa menjelaskan bahwa skema cost recovery menyebabkan pemerintah harus membayar selisih harga keekonomian yang melonjak akibat mahalnya impor minyak mentah dan LPG. Selain itu, sekitar 40 persen biaya pembangkitan PT PLN yang menggunakan dolar AS turut membengkak.

"Sebesar 40 persen biaya pembangkitan PLN dalam USD. Rupiah lemah maka biaya listrik naik, tapi tarif subsidi ditahan. Akibatnya kompensasi ke PLN membengkak," ungkap Iwa Garniwa, Pengamat Energi Universitas Indonesia (UI).

Analisis serupa disampaikan Pengamat Ekonomi Energi Universitas Padjadjaran, Yayan Satyakti, yang menghitung harga keekonomian Pertamax kini mencapai Rp17.080 per liter. Berdasarkan data referensi MOPS periode Maret-April 2026, total beban kompensasi harian untuk BBM jenis Pertalite dan Pertamax diperkirakan menembus Rp653,6 miliar per hari.

"Beban kompensasi harian total kedua BBM diperkirakan mencapai Rp 653,6 miliar per hari atau sekitar Rp 238,6 triliun per tahun, jauh di atas baseline LKPP 2024 (Rp 133,7 triliun) akibat lonjakan harga minyak dunia," jelas Yayan Satyakti, Pengamat Ekonomi Energi Universitas Padjadjaran (Unpad).

Yayan juga memproyeksikan adanya kebutuhan tambahan cadangan fiskal sekitar Rp20 hingga Rp25 triliun untuk menghadapi fase pemulihan ekonomi yang lambat. Penutupan Selat Hormuz selama dua bulan akibat konflik menjadi variabel krusial yang menentukan akumulasi subsidi tahunan.

"With kebutuhan cadangan fiskal tambahan sekitar Rp 20–25 triliun di atas baseline, didominasi fase pemulihan lambat (Fase 2, Hari 61–180), bukan fase puncak krisis," tandas Yayan Satyakti, Pengamat Ekonomi Energi Universitas Padjadjaran (Unpad).

Dari sisi analisis pasar, Ibrahim Assuaibi menyoroti adanya keraguan pasar terhadap data pertumbuhan ekonomi kuartal I-2026 sebesar 5,61 persen. Angka tersebut dianggap kontradiktif dengan sektor manufaktur yang melemah, sehingga memicu perdebatan mengenai validitas data Badan Pusat Statistik (BPS).

“Nah dari segi internal ya, kita tahu bahwa ada perdebatan tentang data pertumbuhan ekonomi di kuartal pertama yang di luar ekspektasi pemerintah, Bank Indonesia maupun para ekonom atau analis yang semuanya itu adalah di bawah 5,61 persen,” ujar Ibrahim Assuaibi, Analis Mata Uang.

Ibrahim menyarankan agar Indonesia mengadopsi mekanisme rilis data bertahap seperti di Amerika Serikat untuk memastikan akurasi data final bagi pasar. Menurutnya, riset akademisi justru menunjukkan angka pertumbuhan ekonomi domestik yang jauh lebih rendah.

“Kemudian ada satu sanggahan pernyataan dari akademisi ya. Jadi melalui riset bahwa sebenarnya ya pertumbuhan ekonomi kalau dihitung-hitung itu hanya di 4,6-4,8 persen,” paparnya Ibrahim Assuaibi, Analis Mata Uang.

Sistem revisi data ekonomi dinilai sangat krusial karena perubahan input informasi dapat menggeser angka awal yang terlihat tinggi menjadi lebih rendah setelah evaluasi lanjutan. Ibrahim menegaskan bahwa transparansi data sangat berpengaruh pada kepercayaan investor terhadap mata uang rupiah.

“Bisa saja pada saat nanti direvisi pertama itu hanya 5 persen. Kemudian revisi kedua final ternyata bukan 5 persen, tetapi hanya 4,6 persen,” lanjut Ibrahim Assuaibi, Analis Mata Uang.

Terkait faktor eksternal, penguatan indeks dolar AS didorong oleh ketegangan militer di Selat Hormuz yang melibatkan Iran dengan sejumlah negara sekutu AS. Ibrahim memantau bahwa pergerakan rupiah sangat tertekan oleh penguatan dolar di pasar global.

“Saya melihat bahwa rupiah hari ini diperdagangkan melemah karena menguatnya dollar AS pada perdagangan hari ini, ya bahkan kemarin pun juga pada memasuki pasar Amerika, indeks dollar terus mengalami penguatan,” ucap Ibrahim Assuaibi, Analis Mata Uang.

Konflik di Timur Tengah saat ini menjadi kekhawatiran utama karena mencakup area vital distribusi energi dunia. Munculnya laporan penyerangan instalasi minyak Iran memperburuk situasi keamanan di jalur pelayaran internasional.

“Harus ingat bahwa permasalahan gejolak geopolitik di Timur Tengah ini masih terus dijadikan sebagai momok, terutama adalah di Selat Hormuz. Kemudian muncul informasi bahwa yang awalnya Uni Emirat Arab melakukan penyerangan terhadap instalasi minyak Iran di Selat Hormuz, kemudian muncul Arab Saudi,” tukas Ibrahim Assuaibi, Analis Mata Uang.

Langkah Amerika Serikat yang mengajukan tambahan anggaran perang ke Kongres menjadi indikasi bagi pasar bahwa konflik di kawasan tersebut akan berlangsung lama. Secara kumulatif, nilai tukar rupiah telah terdepresiasi sekitar 5,4 persen sejak awal tahun 2026 seiring naiknya harga kontrak berjangka minyak WTI ke level USD 102,67 per barel.