Rusia Tolak Pembekuan Konflik dan Tetap Lanjutkan Perang Ukraina

Kementerian Luar Negeri Rusia menegaskan tidak akan menerima pembekuan operasi militer di Ukraina tanpa penyelesaian akar penyebab konflik pada Senin (10/8/2026). Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Mikhail Galuzin menyatakan Moskow akan terus melanjutkan opsi militer apabila Ukraina dan para penyokong Baratnya menolak dialog konstruktif. Persyaratan mendasar yang diajukan Moskow mencakup pembatalan niat Ukraina untuk bergabung dengan NATO, penetapan status netral, pembatasan kekuatan militer Kiev, serta pengakuan resmi atas Krimea dan empat wilayah bekas Ukraina sebagai wilayah Rusia. "Seperti yang telah berulang kali dinyatakan oleh Presiden Rusia Vladimir Putin, mustahil untuk 'membekukan' konflik tanpa mengatasi akar penyebab krisis ini," kata Mikhail Galuzin, Wakil Menteri Luar Negeri Rusia.

Galuzin juga menilai Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky terputus dari realitas dan hanya berusaha memperpanjang pertempuran demi mempertahankan kekuasaannya serta menghindari tanggung jawab hukum.

"Kelanjutan konflik baginya dan komplotannya adalah satu-satunya cara untuk tetap berkuasa dan menghindari tanggung jawab atas tindakan kriminal yang telah dilakukan," kata Mikhail Galuzin, Wakil Menteri Luar Negeri Rusia. Pemerintah Rusia menegaskan bahwa sasaran demiliterisasi dan denasifikasi Ukraina tetap menjadi prioritas utama yang harus dicapai melalui tindakan militer jika jalur diplomasi tersumbat.

"Dalam kondisi ini, kami tidak memiliki pilihan lain," kata Mikhail Galuzin, Wakil Menteri Luar Negeri Rusia. Meski mengisyaratkan kesiapan opsi militer, pihak Moskow mengklaim saluran negosiasi masih tidak sepenuhnya tertutup apabila pihak penentu kebijakan Barat menunjukkan iktikad konstruktif.

"Kami tidak menutup pintu untuk proses negosiasi, namun bola tidak berada di pihak kami," kata Mikhail Galuzin, Wakil Menteri Luar Negeri Rusia. Rusia membandingkan sikap Ukraina yang dinilai menarik diri secara sepihak dari meja perundingan dengan kesiapan pihak Moskow untuk mencapai kesepakatan damai. "Kami selalu siap untuk bernegosiasi, kami terbuka untuk solusi melalui negosiasi, dan kami telah membuktikannya lebih dari sekali: pihak lain, yaitu Ukraina, telah menarik diri dari negosiasi dan mengecualikan diri, berperilaku, secara halus dapat dikatakan, tidak konsisten," kata Mikhail Galuzin, Wakil Menteri Luar Negeri Rusia.

Perspektif perundingan tersebut menurut diplomasi Rusia sangat bergantung pada sikap negara-negara Barat yang menyokong persenjataan dan pendanaan bagi pemerintah Ukraina.

"Jika di pihak para penyokong Ukraina terdapat pemahaman yang dewasa mengenai perlunya dialog yang jujur dan konstruktif yang bertujuan untuk menghilangkan akar penyebab konflik, maka mungkin akan muncul prospek dialog," kata Mikhail Galuzin, Wakil Menteri Luar Negeri Rusia. Tanpa adanya jaminan pemenuhan komitmen dari negara-negara penyokong Kiev, Rusia menegaskan intensifikasi operasi militer di lapangan akan terus berlanjut. "Jika tidak ada kesiapan seperti itu dari pihak lain, dan jika tidak ada kemauan untuk memastikan bahwa rezim Kiev mematuhi apa yang telah disepakati dengan para penyokong Barat mereka, maka kami akan melanjutkan operasi militer khusus," kata Mikhail Galuzin, Wakil Menteri Luar Negeri Rusia.

Moskow mengklaim tindakan militer yang diambil ditujukan untuk melindungi populasi di wilayah perbatasan serta menghilangkan ancaman keamanan jangka panjang.

"Kami akan berusaha untuk menghilangkan akar penyebab konflik, kami akan membela kepentingan kami melalui jalur militer, bertindak dengan tepat dan efektif untuk meminimalkan kehancuran dan melindungi populasi kami di kedua sisi garis kontak," kata Mikhail Galuzin, Wakil Menteri Luar Negeri Rusia. Di sisi lain, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa menggelar pertemuan informal Arria-formula pada Senin (10/8/2026) untuk membahas dugaan pelanggaran hukum humaniter internasional oleh Rusia. Pertemuan yang diprakarsai oleh Latvia, Britania Raya, dan Ukraina tersebut menyoroti dugaan penyiksaan sistematis terhadap tawanan perang Ukraina serta perekrutan paksa warga negara asing.

"Tujuan pertemuan hari ini adalah untuk berfokus pada orang-orang yang seharusnya dilindungi oleh hukum humaniter internasional dan hukum hak asasi manusia internasional, tetapi hak-hak mereka dilanggar oleh Rusia setiap hari," kata Sanita Pavļuta-Deslandes, Perwakilan Tetap Latvia untuk PBB. Sesi PBB tersebut menghadirkan kesaksian dari para penyintas serta sorotan internasional terhadap strategi perekrutan prajurit asing oleh Rusia dari wilayah Asia, Afrika, hingga Amerika Latin.

"Banyak pemerintah negara dari Asia, Timur Tengah, Afrika, dan Amerika Latin menyampaikan kekhawatiran mereka dan menuntut Rusia untuk menghentikan perekrutan ilegal warga negara mereka ke dalam angkatan bersenjata dan industri militer," kata Sanita Pavļuta-Deslandes, Perwakilan Tetap Latvia untuk PBB. Tekanan militer dan ekonomi Rusia juga diwarnai penindakan hukum internal di sektor industri pertahanan. Mantan Direktur Galangan Kapal Yaroslavl (YSZ), Yevgeny Norenko, ditangkap oleh otoritas Rusia atas tuduhan penyalahgunaan wewenang dalam kontrak pertahanan dan penggelapan dana publik berdasarkan Pengadilan Distrik Kirovsky dan Pengadilan Provinsi Yaroslavl.

Sementara itu, eskalasi serangan udara terus berlanjut setelah militer Ukraina melancarkan serangan drone yang menghantam kota Nizhnekamsk di Republik Tatarstan. Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim sistem pertahanan udaranya berhasil mencegat 456 drone Ukraina dalam satu malam di berbagai wilayah.