Istana Diskusikan Said Iqbal Masuk Kabinet Merah Putih

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengonfirmasi bahwa pemerintah tengah mendiskusikan rencana masuknya Presiden Partai Buruh Said Iqbal ke dalam Kabinet Merah Putih pimpinan Presiden Prabowo Subianto di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (4/6/2026).

Kepastian mengenai posisi spesifik yang akan dijabat oleh Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) tersebut belum diumumkan. Kendati demikian, jabatan baru itu dipastikan berkaitan erat dengan latar belakang Said Iqbal di bidang ketenagakerjaan.

Diskusi internal Istana saat ini masih berjalan untuk menentukan penempatan terbaik, seperti di Kementerian Ketenagakerjaan atau sebagai pemimpin Dewan Kesejahteraan Buruh. Dilansir dari tirto.id, hal ini sejalan dengan rekam jejak perjuangan Said Iqbal di sektor ketenagakerjaan.

"Ya.. sedang kita diskusikan," katanya singkat kepada awak media, di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (4/6/2026).

Pemerintah juga belum menetapkan jadwal pelantikan Said Iqbal, termasuk kemungkinan pelantikan bersama Kepala Badan Gizi Nasional yang baru pada Senin depan. Pihak Istana meminta publik untuk menunggu informasi resmi lebih lanjut mengenai kepastian posisi tersebut.

"Ya.. kemungkinan ya, kemungkinan berkaitan dengan tentunya perjuangan beliau selama ini ya. Berkaitan dengan buruh, tenaga kerja ... Tunggu, baru didiskusikan, yang paling pas atau paling tepat," tambah dia.

Proses pembahasan mengenai struktur organisasi baru di sektor ketenagakerjaan juga terus dimatangkan bersama serikat pekerja dan asosiasi pengusaha. Langkah ini menyusul pembentukan badan baru oleh Presiden Prabowo Subianto pada Agustus tahun lalu.

"[Posisi Said Iqbal] nanti tunggu, tunggu informasi, kepastian. Hahaha, bisa aja," ujar dia sambil terkekeh.

Kementerian Ketenagakerjaan sebelumnya telah mengadakan pertemuan dengan perwakilan Apindo serta Kamar Dagang dan Industri Indonesia. Pertemuan tersebut dilakukan guna merancang struktur Dewan Kesejahteraan Buruh serta Satuan Tugas Pemutusan Hubungan Kerja.

"Kami ingin menyampaikan bahwa apa yang selama ini kita diskusikan, kita rancang bersama-sama, berkenaan dengan masalah Satgas PHK dan Dewan Kesejahteraan Buruh, beberapa waktu yang lalu sudah disetujui dan ditandatangani oleh Bapak Presiden," ujar Prasetyo Hadi, Kamis (28/8/2025).