Ratusan Santri di Sidoarjo Diduga Keracunan Menu MBG

Ratusan santri Pondok Pesantren Manbaul Hikam di Desa Putat, Kecamatan Tanggulangin, Sidoarjo, diduga mengalami keracunan setelah menyantap menu Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Selasa (1/9), menurut laporan dan data resmi. Korban keracunan yang dilaporkan mencapai 512 orang, dengan 80 santri masih dirawat di RSUD Notopuro dan 312 lainnya sudah sembuh dan pulang, kata Deputi Pemantauan dan Pengawasan Badan Gizi Nasional (BGN) Ketut Sumedana. Menu MBG yang diduga menyebabkan keracunan berasal dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kalitengah, yang kini ditutup sementara oleh BGN selama 30 hari untuk investigasi lebih lanjut.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian, menyatakan keprihatinan atas kejadian ini dan meminta evaluasi menyeluruh terhadap standard operating procedure (SOP) pelaksanaan MBG agar kejadian serupa tidak terulang.

"Ya tentu ini menjadi keprihatinan kita bersama, tetapi kami menyarankan agar tata kelola makan bergizi gratis ini terus dilakukan," ujar Lalu Hadrian di kompleks parlemen, Senayan. Ia menegaskan bahwa walaupun program tersebut penting, tidak boleh ada siswa yang menjadi korban akibat tata kelola yang buruk.

"Tetapi lagi-lagi, masih terjadi hal seperti ini maka ada hal yang harus dievaluasi, ada hal yang harus diperhatikan sehingga jangankan jumlahnya puluhan maupun ratusan, satu saja tidak boleh terdampak apalagi keracunan dari proses atau tata kelola yang tidak baik," katanya. Menurut Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Muhammad Isnur, kasus ini merupakan titik berhenti dari rentetan dugaan keracunan MBG yang sudah mencapai puluhan ribu kasus di Indonesia.

"Ketika pemerintah telah mengetahui puluhan ribu dugaan korban dan tata kelola yang rapuh, tetapi tetap memperluas program dan mengambil ruang anggaran pendidikan, itu bukan sekadar salah urus, itu adalah pengkhianatan terhadap rakyat dan konstitusi, Sidoarjo harus menjadi titik berhenti," ujar Isnur. YLBHI menilai penutupan sementara SPPG Kalitengah tidak cukup dan menuntut pemeriksaan menyeluruh terhadap seluruh rantai tanggung jawab mulai dari pengadaan bahan hingga pengawasan harian. Wakil Ketua Bidang Advokasi YLBHI, Edy Kurniawan, menegaskan bahwa wali santri dan korban berhak mendapatkan informasi lengkap, rekam pemeriksaan, pemulihan penuh, dan mekanisme pengaduan serta ganti kerugian yang mudah diakses.

"Tidak boleh ada pembebanan kesalahan kepada sekolah, pesantren, pekerja dapur, atau anak-anak penerima manfaat," tambah Edy.

Di sisi lain, Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji, menyebutkan kerusakan sistem yang menyebabkan kasus keracunan MBG masih berlanjut dan berdampak buruk pada kualitas pendidikan. Di tengah peristiwa di Sidoarjo, kasus dugaan keracunan MBG juga muncul di beberapa daerah lain seperti Deli Serdang, Aceh, dan Agam dengan jumlah korban puluhan hingga ratusan anak sekolah. Kasus di Sidoarjo bermula ketika sekitar 1.010 porsi MBG dibagikan kepada santri dan siswa Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah Manbaul Hikam pada Selasa pagi, dengan menu nasi, telur, orak-arik tempe, sayur, dan buah apel.

Salah satu korban, Muhammad Reyhan, menceritakan bahwa gejala keracunan baru muncul keesokan harinya dengan pusing dan mual hingga harus dirawat di RSUD Notopuro.