Sejarah Paskibraka dan Perkembangan Upacara 17 Agustus Kembali Diulas

Tradisi pengibaran Bendera Merah Putih dalam upacara Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia setiap 17 Agustus mencatatkan sejarah panjang yang bermula dari Yogyakarta pada 1946. Ritual kenegaraan ini dinilai terus mengalami dinamika perkembangan makna dari masa ke masa.

Awal mula pembentukan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) terjadi saat pemindahan pusat pemerintahan Indonesia ke Yogyakarta akibat situasi keamanan Jakarta yang memburuk pada 4 April 1946. Presiden Soekarno memerintahkan ajudannya, Major (Laut) Husein Mutahar, untuk merancang pengibaran bendera pusaka di Gedung Agung Yogyakarta.

Husein Mutahar awalnya menggagas keterlibatan pemuda dari seluruh penjuru negeri untuk mengibarkan bendera. Namun, keterbatasan situasi perang membuat tugas tersebut akhirnya hanya dijalankan oleh lima pemuda yang melambangkan lima sila Pancasila.

Konsep pengibaran tersebut disempurnakan oleh Mutahar pada 1967 atas instruksi Presiden Soeharto dengan memperkenalkan formasi 17–8–45. Formasi melambangkan tanggal Proklamasi Kemerdekaan ini terbagi atas Kelompok 17 sebagai pemandu, Kelompok 8 sebagai pembawa dan pengerek bendera, serta Kelompok 45 sebagai pengawal.

Nama Paskibraka sendiri diusulkan oleh Idik Sulaeman pada 1973 untuk menggantikan sebutan Pasukan Pengerek Bendera Pusaka. Saat ini, aturan penyelenggaraannya dipayungi oleh Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 di bawah pembinaan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

Di sisi lain, pelaksanaan upacara 17 Agustus juga merefleksikan perubahan fokus dari tiap kepemimpinan nasional. Guru Besar Ilmu Sejarah Universitas Diponegoro, Singgih Tri Sulistiyono, memberikan pandangannya mengenai peran pidato kemerdekaan pada era Soekarno.

"Pidato-pidato 17 Agustus menjadi sarana penting untuk menentukan arah politik dan membangun kesadaran kebangsaan," ujar Singgih, Guru Besar Ilmu Sejarah Universitas Diponegoro.

Pengaruh institusionalisasi pada era Soeharto turut dinilai memperkuat struktur pelaksanaan upacara kenegaraan.

"Pembentukan Paskibraka dengan formasi 17–8–45 menjadi salah satu simbol paling kuat dari institusionalisasi ritual kemerdekaan," ungkap Singgih, Guru Besar Ilmu Sejarah Universitas Diponegoro.

Konsistensi penyelenggaraan upacara dasar tersebut tetap dipertahankan melintasi berbagai masa pemerintahan.

"Rezim dapat berganti, tetapi simbol dasar Republik memiliki kontinuitas yang melampaui pergantian kekuasaan," ujar Singgih, Guru Besar Ilmu Sejarah Universitas Diponegoro.

Inovasi visual mulai diperkenalkan pada kepemimpinan Presiden Joko Widodo sejak 2017 melalui penggunaan busana adat daerah.

"Sejak 2017, pakaian adat dari berbagai daerah menjadikan Istana sebagai panggung kebinekaan," kata Singgih, Guru Besar Ilmu Sejarah Universitas Diponegoro.

Perubahan simbolis tersebut dinilai meluas saat pelaksanaan upacara perdana di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada 2024.

"Ritual kemerdekaan tidak hanya mengenang masa lalu, tetapi sekaligus digunakan untuk membayangkan pusat dan masa depan Indonesia yang baru," nilai Singgih, Guru Besar Ilmu Sejarah Universitas Diponegoro.

Sementara itu, tren keterlibatan masyarakat dan penyelenggaraan Pesta Rakyat mulai menonjol pada era Presiden Prabowo Subianto.

"Karena upacara 17 Agustus 2026 belum berlangsung, karakter periode Prabowo sejauh ini baru dapat dinilai terutama dari peringatan 2025," kata Singgih, Guru Besar Ilmu Sejarah Universitas Diponegoro.

Perjalanan panjang upacara kenegaraan tersebut merefleksikan kombinasi antara tradisi yang dipertahankan dan adaptasi zaman.

"Makna historisnya dapat dirumuskan secara sederhana: ritualnya bertahan, tetapi maknanya terus berubah mengikuti zaman," kata Singgih, Guru Besar Ilmu Sejarah Universitas Diponegoro.

Seluruh purna-Paskibraka yang telah menyelesaikan tugas pengibaran bendera selanjutnya ditetapkan sebagai Duta Pancasila untuk menanamkan nilai-nilai kebangsaan di masyarakat.