Senat AS Tunda Pengesahan Paket Penegakan Imigrasi Donald Trump

Senat Amerika Serikat dari Partai Republik memutuskan untuk menunda pengesahan paket penegakan imigrasi usulan Presiden Donald Trump setelah munculnya penolakan internal terkait dana kontroversial dari Departemen Kehakiman pada Kamis, 21 Mei 2026.

Penundaan ini dipicu oleh pengajuan dana "anti-weaponization" sebesar 1,8 miliar dolar AS yang ditujukan bagi individu yang mengeklaim mendapat perlakuan tidak adil dari Departemen Kehakiman sebelumnya. Hal tersebut membuat para senator Partai Republik meninggalkan Washington untuk masa reses Memorial Day tanpa meloloskan rancangan undang-undang tersebut, sehingga target tenggat waktu dari Trump pada 1 Juni dipastikan meleset.

Pelaksana Tugas Jaksa Agung Todd Blanche bahkan harus membatalkan agenda konferensi pers di Minnesota demi mendatangi Capitol Hill guna menyelamatkan usulan dana tersebut. Namun, dalam pertemuan tertutup selama lebih dari 90 menit, ia menghadapi penolakan keras dari para senator yang menilai program itu menjadi beban politik bagi partai.

"Our members have very legitimate questions about it, and we’ve had some conversations about if it’s going to be a feature going forward, what it might look like, and how we might make sure that it’s fenced in appropriately," ujar John Thune, Pemimpin Mayoritas Senat.

Penolakan juga disampaikan oleh Senator Susan Collins selaku anggota komite alokasi anggaran Senat. Ia menegaskan tidak mendukung dana tersebut, terutama jika kompensasi diberikan kepada pelaku pelanggaran hukum.

"I do not support the weaponization fund as it has been described," kata Susan Collins, Senator AS.

Ia juga menambahkan pandangannya mengenai ketidaklayakan pemberian ganti rugi hukum bagi pihak yang terlibat dalam aksi kekerasan di masa lalu.

"I do not believe individuals that were convicted of violence against police officers on Jan. 6 should be entitled to reimbursement of their legal fees," tutur Susan Collins, Senator AS.

Kritik tajam lainnya datang dari Senator Thom Tillis asal Carolina Utara yang mengancam akan memberikan suara penolakan terhadap rancangan undang-undang rekonsiliasi jika dana tersebut tetap dimasukkan.

"Under what circumstances would it ever make sense to provide restitution for people who were either pled guilty or were found guilty in a court of law? You want to talk about maybe providing restitution for people who weren’t found guilty? Fine, but if you do this, why not for the poor, mostly peaceful prospect protesters in Kenosha, in Portland?" tanya Thom Tillis, Senator AS.

Tillis menganggap langkah pemberian restitusi tersebut sebagai kebijakan yang tidak masuk akal mengingat status hukum para terdakwa.

"I mean, my God, do you see where this would head? These people don’t deserve restitution; they, many of them deserve to be in prison. Some of them deserve the pardon because they were over prosecuted, but this is - I mean, this is just stupid on stilts," ucap Thom Tillis, Senator AS.

Di sisi lain, penolakan ini juga dimanfaatkan oleh kubu Demokrat untuk mengkritik prioritas anggaran pemerintah. Pemimpin Demokrat di Senat dan DPR menggelar aksi protes di tangga Capitol untuk menyuarakan penolakan mereka terhadap anggaran penegakan imigrasi Partai Republik dan usulan dana keamanan ballroom Trump senilai 1 miliar dolar AS.

"Ballroom Republicans are not working for you, they are busy fighting for Trump," kata Chuck Schumer, Pemimpin Demokrat di Senat.

Schumer mengingatkan bahwa dinamika politik ini tengah menjadi sorotan besar masyarakat menjelang pemilu mendatang.

"The American people are watching and in November, they will be watching," cetus Chuck Schumer, Pemimpin Demokrat di Senat.

Senada dengan Schumer, Pemimpin Demokrat di DPR menekankan pentingnya aspek keadilan dalam perumusan regulasi mengenai penegakan hukum imigrasi di Amerika Serikat.

"Immigration enforcement in this country should be fair. It should be just, and it should be humane," tegas Hakeem Jeffries, Pemimpin Demokrat di DPR.

Akibat kebuntuan di Senat, Ketua DPR Mike Johnson membatalkan rencana pertemuan dengan Trump di Gedung Putih, sementara DPR juga membatalkan agenda pemungutan suara pada hari Jumat. Saat dimintai keterangan di Oval Office mengenai situasi internal partainya di Senat, Trump memberikan tanggapan singkat.

"I don’t know. I really don’t know. I can tell you, I only do what’s right," kata Donald Trump, Presiden Amerika Serikat.