Survei Poltracking Catat Kepuasan Kinerja Kabinet Prabowo Gibran Turun

Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Kabinet Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mengalami penurunan hingga menyisakan angka 47,0 persen pada Agustus 2026. Data tersebut terungkap melalui hasil survei nasional yang dirilis oleh Poltracking Indonesia pada Senin (31/8/2026).

Pengumpulan data survei dilakukan pada periode 14 hingga 20 Agustus 2026 dengan melibatkan 1.220 responden di seluruh Indonesia melalui wawancara tatap muka. Meski angka kepuasan terhadap kabinet merosot, tingkat kepercayaan masyarakat secara umum terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran masih bertahan di angka 63,2 persen, sementara kepuasan terhadap kinerja pemerintahan berada pada level 55,1 persen.

Riset Poltracking menunjukkan tren penurunan evaluasi publik secara konsisten dalam beberapa bulan terakhir. Pada Mei 2026, tingkat kepuasan publik terhadap menteri sempat mencapai 67 persen, sebelum akhirnya merosot menjadi 49 persen pada Juli 2026 dan menyentuh 47,0 persen pada Agustus 2026.

"Ini angka yang tidak membahagiakan. Angka ini lagi-lagi adalah angka sebagai pemacu untuk pemerintah memperbaiki kinerja kabinetnya," ujar Hanta Yuda AR, Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia.

Penurunan persepsi ini memicu menguatnya desakan perombakan jajaran pembantu presiden. Sebanyak 51,9 persen responden menilai perlunya dilakukan reshuffle kabinet, sementara 27,9 persen menganggap hal tersebut tidak perlu. Sorotan utama publik tertuju pada sektor ekonomi sebesar 30,8 persen dan sektor hukum sebesar 22,0 persen sebagai bidang yang paling mendesak untuk dirombak.

"Kemudian, kita dalami dari yang mengatakan perlu ada reshuffle kabinet tadi, kira-kira kita tanyakan ke publik melalui survei ini, bidang apa yang paling penting menjadi potret utama, fokus untuk di-reshuffle? Terutama bidang ekonomi lagi-lagi 30,8%, kemudian di bidang hukum 22,0%," ucap Hanta Yuda AR, Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia.

"Data ini menunjukkan bahwa ada situasi ekonomi daya beli masyarakat itu melemah, karena bisa jadi faktor penghasilan tidak meningkat, tetapi harga kebutuhan pokok justru meningkat," jelas Hanta Yuda AR, Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia.

Tekanan ekonomi domestik menjadi penyebab utama sorotan publik. Survei mencatat 62,5 persen responden mengeluhkan peningkatan pengeluaran rumah tangga dan 44,3 persen menganggap mahal harga kebutuhan pokok sebagai persoalan paling mendesak. Di sisi lain, kinerja komunikasi pemerintah hanya mendapat penilaian positif sebesar 51,2 persen.

"Ini menjadi modal sosial yang sangat berharga," ujar Masduri Amrawi, Peneliti Senior Poltracking Indonesia.

Peneliti Poltracking menilai tingkat kepercayaan publik yang masih berada di atas 60 persen dapat menjadi landasan bagi pemerintah untuk mengambil langkah pembenahan kinerja. Pemerintah disarankan berfokus pada lima agenda utama, meliputi menjaga daya beli, evaluasi program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), reshuffle kabinet, penegakan hukum, serta penguatan imbang dan periksa (checks and balances).

"Berbagai kemungkinan tentang persepsi publik masih berpotensi terjadi, bergantung pada isu dan agenda perbaikan yang akan diambil oleh pemerintah dalam upaya meningkatkan kembali kepuasan publik," kata Masduri Amrawi, Peneliti Senior Poltracking Indonesia.

"Tren penurunan atau kepuasan terhadap kinerja Pemerintahan Prabowo-Gibran yang terjadi saat ini, merupakan bagian dari dinamika politik pemerintahan yang perlu secara serius ditindaklanjuti dengan agenda perbaikan kinerja pemerintah," pungkas Masduri Amrawi, Peneliti Senior Poltracking Indonesia.

Penilaian publik terhadap sektor penegakan hukum dan pemberantasan korupsi saat ini berada pada angka kurang baik, masing-masing tercatat sebesar 46,5 persen dan 45,5 persen.