Pemerintah Targetkan Pertumbuhan Ekonomi Mencapai 6,5 Persen pada 2027

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menetapkan target pertumbuhan ekonomi nasional pada kisaran 5,8 hingga 6,5 persen untuk tahun 2027 dalam Sidang Paripurna DPR RI di Gedung DPR RI pada Rabu, 20 Mei 2026.

Target tersebut disampaikan dalam pidato pengantar dan keterangan pemerintah atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2027 di tengah ketidakpastian geopolitik global.

Langkah ini didukung capaian pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan pertama 2026 yang mencatat angka 5,61 persen secara tahunan, menjadi salah satu yang tertinggi di antara negara-negara G20.

Selain itu, inflasi per April 2026 terjaga di angka 2,42 persen, surplus perdagangan bertahan selama 71 bulan berturut-turut, dan cadangan devisa mencapai 146,2 miliar dolar AS.

Pemerintah berencana mendorong akselerasi ini melalui delapan klaster Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) yang mencakup sektor pangan, energi, hilirisasi, serta penguatan investasi strategis bersama Danantara.

Namun, struktur ekonomi domestik masih menghadapi tantangan berupa ketergantungan yang tinggi pada konsumsi rumah tangga, kualitas investasi sektor ekstraktif, dan rendahnya produktivitas tenaga kerja.

Dalam pidatonya, Kepala Negara menyoroti adanya kebocoran kekayaan nasional ke luar negeri yang menghambat pemerataan kemakmuran bagi kelas menengah dan masyarakat miskin.

"kebocoran kekayaan nasional" kata Presiden Prabowo Subianto sebagaimana dikutip oleh dosen FISIP Unikom Wim Tohari Daniealdi melalui artikel di detik.com.

Presiden Prabowo juga menyinggung istilah perpindahan aset ke luar negeri yang merugikan struktur ekonomi domestik dan menekankan pentingnya implementasi Pasal 33 UUD 1945.

"outflow of national wealth" ujar Presiden Prabowo Subianto.

Presiden Prabowo menambahkan bahwa anggaran negara harus dikelola secara optimal demi kemaslahatan masyarakat luas.

"alat perjuangan" cetus Presiden Prabowo Subianto dalam laporan money.kompas.com.

Pemerintah memproyeksikan kebijakan ini dapat menurunkan angka kemiskinan menjadi 6 hingga 6,5 persen serta menekan rasio gini ke tingkat 0,362 sampai 0,367 pada tahun 2027.