Prabowo Dorong Dwikewarganegaraan Terbatas dan Sebut Programnya Marhaenisme

Presiden Prabowo Subianto mengusulkan perubahan undang-undang kewarganegaraan ganda secara terbatas dan menyebut program kebijakannya berlandaskan Marhaenisme dalam penyampaian RAPBN 2027 dan Nota Keuangan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Langkah strategis tersebut disampaikan dalam Sidang Bersama DPR-DPD RI yang dihadiri oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka beserta jajaran anggota dewan. Pemerintah berencana mempercepat operasional bursa komoditas strategis nasional di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan per 1 Januari 2027 guna mentransformasi ekonomi Indonesia.

Prabowo menyampaikan ada sepuluh langkah utama yang disiapkan pemerintah untuk merealisasikan agenda transformasi nasional tersebut.

"Hari ini saya akan menggunakan kesempatan berbicara di majelis yang terhormat ini untuk menyampaikan setidaknya 10 langkah besar yang akan menjadi tahap berikutnya dari transformasi Indonesia," kata Presiden Prabowo Subianto.

Selain transformasi fasilitas kesehatan dan pendidikan, pemerintah memprioritaskan pembentukan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis secara mandiri.

"Kita akan segera mengoperasionalkan bursa mineral di bawah OJK dan saya yakin OJK bekerja dengan baik. Ini emak-emak yang menguasai ekonomi kita sekarang ini. Rencana kita, dengan dukungan DPR, kita rencanakan 1 Januari 2027 kita akan memiliki bursa komoditas sendiri," ujar Presiden Prabowo Subianto.

Presiden mengapresiasi sinergi antara pemerintah dan DPR yang terus terjalin kuat dalam mempercepat pembahasannya untuk kesejahteraan masyarakat.

"Saya terima kasih sekarang sudah ada kerja sama yang sangat sinergis antara pemerintah dan DPR. Ini tidak berarti bahwa tidak ada demokrasi, kita harus ada demokrasi, kita harus dikritik, tapi kita harus kerja cepat untuk rakyat kita dan ini saya kira sudah dihasilkan oleh DPR RI sekarang ini, saya terima kasih," kata Presiden Prabowo Subianto.

Prabowo juga mengapresiasi PDI Perjuangan dan menyamakan arah pembangunan pemerintahannya dengan gagasan Bung Karno.

"Dan terima kasih khusus sekali lagi untuk PDIP. Sebenarnya ini bukan Prabowonomics, ini Marhaen ini. PDIP susah tidak mendukung ini," ujar Presiden Prabowo Subianto.

Guna mempertahankan potensi talenta bangsa di luar negeri, pemerintah turut mengajukan usulan kewarganegaraan ganda bagi WNI berprestasi khusus.

"Hari ini saya sampaikan ke Dewan, saran pemerintah Indonesia, saran kami, untuk kita izinkan dwikewarganegaraan bagi talenta-talenta tertentu yang dibutuhkan oleh bangsa Indonesia," kata Presiden Prabowo Subianto.

Indonesia memiliki banyak ilmuwan, dokter, insinyur, hingga atlet berkelas dunia yang terpaksa berpindah kewarganegaraan karena tuntutan karier di luar negeri.

"Sebagian terpaksa mengambil kewarganegaraan lain karena kebutuhan karier, keluarga, atau pengabdian mereka di luar negeri. Kita tidak boleh memaksa talenta terbaik Indonesia memilih antara kesempatan berkarya di dunia dan ikatan mereka kepada Tanah Air," ujar Presiden Prabowo Subianto.

Pemerintah memastikan bahwa aturan hukum dwikewarganegaraan terbatas akan disusun dengan pengawasan ketat dan uji integritas demi aspek keamanan nasional.

"Hari ini, pemerintah akan mengajukan kepada sidang yang terhormat ini perubahan undang-undang untuk membuka kewarganegaraan ganda secara terbatas bagi mereka yang memiliki talenta istimewa dan dapat memberi sumbangan luar biasa bagi kepentingan nasional," ujar Presiden Prabowo Subianto.

Kebijakan ini disiapkan untuk memberi ruang kontribusi yang aman dan terukur bagi diaspora Indonesia.

"Kebijakan ini akan kita rancang dengan selektif, terukur, disertai uji integritas, kewajiban yang jelas, serta perlindungan penuh terhadap keamanan dan kepentingan negara," kata Presiden Prabowo Subianto.

Menanggapi pidato kenegaraan tersebut, Fraksi PKS MPR RI menyampaikan pandangannya terhadap laporan capaian 121 kebijakan transformatif selama 663 hari masa pemerintahan.

"Secara umum, pidato Presiden menggambarkan optimisme, kepercayaan diri, dan arah besar pemerintahan untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Arah tersebut tentu patut kita apresiasi," kata Johan Rosihan, Sekretaris Fraksi PKS MPR RI.

Johan menambahkan bahwa perbaikan kesejahteraan rakyat harus tetap diuji secara transparan melalui indikator yang konkret di lapangan.

"Setiap capaian yang disampaikan harus dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat serta dapat diuji melalui data yang transparan dan indikator yang terukur. Keberhasilan pemerintah tidak boleh berhenti pada banyaknya program dan kebijakan, tetapi harus terlihat dari dampaknya terhadap kehidupan rakyat," ucap Johan Rosihan, Sekretaris Fraksi PKS MPR RI.

PKS memberi perhatian tajam pada sektor pangan dan ketahanan energi nasional agar dampak pembangunan benar-benar menjangkau daerah.

"Sebagai Anggota Komisi IV DPR RI, saya tentu memberikan perhatian khusus pada capaian di sektor pangan, pertanian, kehutanan, kelautan, dan perikanan. Ukurannya harus jelas: apakah kesejahteraan petani dan nelayan meningkat, biaya produksi menurun, harga pangan stabil, dan manfaat pembangunan benar-benar sampai ke daerah," ungkap Johan Rosihan, Sekretaris Fraksi PKS MPR RI.

Ia menekankan pentingnya keteguhan seorang pemimpin dalam mengawal arah kebijakan, sembari tetap responsif terhadap kritik publik.

"Seorang pemimpin memang tidak boleh mudah terpengaruh oleh kebisingan atau kegaduhan di media sosial. Namun, keteguhan jangan sampai berubah menjadi ketertutupan. Kritik yang berbasis fakta, terutama menyangkut kesulitan ekonomi, harga pangan, lapangan kerja, pelayanan publik, dan rasa keadilan masyarakat, tetap harus didengar sebagai mekanisme koreksi dalam demokrasi," katanya Johan Rosihan, Sekretaris Fraksi PKS MPR RI.

Mengenai penyampaian pidato yang cenderung tebal dengan data tekstual, PKS menilai hal itu diperlukan demi menjaga validitas informasi di sidang resmi.

"Penyampaian yang tekstual bukan berarti kehilangan substansi. Dalam forum resmi seperti Sidang Tahunan MPR, ketepatan data dan pesan memang sangat penting. Meski demikian, improvisasi yang terukur dapat memperkuat kedekatan emosional Presiden dengan rakyat dan memberi penekanan terhadap persoalan yang paling mendesak," jelas Johan Rosihan, Sekretaris Fraksi PKS MPR RI.

Seluruh janji dan target pembangunan nasional yang dipaparkan dalam sidang kenegaraan dipastikan akan terus dikawal oleh parlemen melalui fungsi pengawasan, anggaran, dan legislasi.

"Pidato kenegaraan harus menjadi kontrak moral dan politik pemerintah kepada rakyat. Karena itu, seluruh klaim capaian dan agenda ke depan perlu dikawal bersama agar benar-benar menghadirkan kesejahteraan, memperkuat keadilan sosial, dan menjangkau masyarakat hingga ke daerah-daerah," kata Johan Rosihan, Sekretaris Fraksi PKS MPR RI.