TNI Akomodasi Syarat Perekrutan Prajurit Khusus Warga Adat Dayak

Pemerintah bersama TNI melakukan penyesuaian kriteria rekrutmen prajurit bagi masyarakat suku Dayak pedalaman, termasuk aturan terkait pemilikan tato tradisi dan tinggi badan. Kebijakan ini dibahas dalam pertemuan terbatas pimpinan lembaga negara pada Sabtu (29/8/2026).

Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak menyatakan bahwa calon prajurit yang memiliki tato karena alasan tradisi adat pada dasarnya telah diizinkan sejak lama untuk mendaftar.

"Ya memang dari dulu juga sudah boleh, memang Enggak ada masalah itu, dulu dibuatnya kalau punya tato karena tradisi ya diizinkan, tapi sejauh ini memang belum ada yang mendaftaran yang seperti itu, nanti kami akan cari lagi," ujar Maruli, saat ditemui di Gedung DPR RI, Senin (31/8/2026).

Pihak TNI AD menyambut baik keterwakilan seluruh elemen daerah dalam struktur keanggotaan militer nasional, khususnya saat lembaga sedang melakukan penambahan jumlah personel.

"Karena kita juga senang kalau ada semua perwakilan daerah seluruh Indonesia, apalagi kita sekarang menambah personel, kalau bisa lebih banyak, lebih bagus," kata Maruli.

Meski tidak seluruh masyarakat Dayak memiliki tato di tubuhnya, pihak militer akan terus memastikan potensi minat pendaftaran dari kalangan masyarakat adat tersebut.

"Ya itu kan suku Dayak enggak semua bertato, jadi sebenarnya enggak ada masalah sih. Yang berminat kita belum tahu, nanti kita cari lagi lah. Kita pastikan," pungkas Maruli.

Langkah penyesuaian kriteria ini turut diverifikasi oleh Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin yang mengonfirmasi adanya perlakuan khusus serta fleksibilitas syarat fisik bagi warga pedalaman.

"Oh ya, suku dayak pedalaman dimintakan peluang untuk bisa masuk TNI, yang pendek-pendek kasih sedikit privilege lah," ujar Sjafrie di Gedung DPR RI, Senin (31/8/2026).

Mengenai agenda rapat terbatas yang berlangsung di Hambalang bersama Presiden Prabowo Subianto, Menhan tidak membeberkan rincian pembahasan lebih lanjut.

"Tidak ada. Saya enggak bisa menjawab soal itu. karena itu rapat terbatas," kata Sjafrie.

Di samping isu keterlibatan warga adat, Kepala Negara memberikan arahan spesifik terkait antisipasi situasi keamanan nasional kepada seluruh jajaran yang hadir.

"Enggak ada, ya instruksinya tingkatkan kewaspadaan," kata dia.

Sebagaimana dilaporkan akun Instagram @sekretariat.kabinet, pertemuan tersebut dihadiri oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, para Kepala Staf Angkatan, Menhan, Mensesneg, Seskab, serta Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto.

Selain membahas penyesuaian kriteria pendaftaran TNI, rapat koordinasi tersebut memetakan langkah penanganan pascabencana gempa bumi Flores, erupsi Gunung Merapi, hingga pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan dan Sumatra.

"Presiden ingin edukasi terkait bahaya pembakaran hutan diberikan para Babinsa di desa kepada warga untuk sama-sama menjaga hutan dan lahan kita bersama," kata Sekretaris Kabinet dalam unggahan tersebut.