Donald Trump Klaim Selat Hormuz Jadi Wilayah Baru Amerika Serikat

Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim jalur pelayaran strategis Selat Hormuz sebagai wilayah baru milik negaranya melalui unggahan peta berlingkar biru di platform Truth Social pada Selasa (18/8/2026). Langkah sepihak tersebut memicu kemarahan pemerintah Iran di tengah kebuntuan negosiasi damai kedua negara.

Unggahan provokatif itu dirilis tepat setelah tenggat waktu dua bulan untuk menyepakati perdamaian resmi berakhir pada Senin (17/8/2026). Kegagalan perundingan langsung melambungkan harga minyak mentah berjangka Brent ke level puncak 126 dolar AS per barel sebelum ditutup di angka 91 dolar AS per barel.

Gagasan pengambilalihan perairan ini sebenarnya telah dilontarkan Trump sejak Jumat pekan sebelumnya dan ditegaskan kembali di Ruang Oval. Selain mengklaim kedaulatan, ia juga mengancam akan membombardir Oman jika negara tersebut menghalangi kesepakatan pembukaan kembali jalur energi dunia yang dilalui 20 persen pasokan minyak dan gas global itu.

"Wilayah baru Amerika Serikat," tulis label dalam peta yang dibagikan Trump.

Melalui hantaran terpisah, Presiden AS tersebut menegaskan bahwa operasional militer dan penutupan jalur perairan bagi Iran tetap berlaku penuh tanpa ada dialog yang sedang berjalan.

"Blokade Angkatan Laut tetap berlaku penuh dan efektif. Selat Hormuz terbuka dan beroperasi. Semua ranjau air telah disingkirkan atau diledakkan," ungkap Trump.

Di samping persoalan wilayah, Trump turut mengulangi alasan utama yang mendasari serangkaian operasi militer AS terhadap Teheran sejak pertengahan Februari lalu.

"Tujuan utamanya adalah -- dan akan selalu demikian -- bahwa Iran tidak boleh memiliki senjata nuklir dalam bentuk atau cara apa pun," tegas Presiden AS tersebut.

Pemerintah Iran bereaksi keras terhadap klaim sepihak Washington dan langsung menyampaikan kecaman terbuka. Pejabat Diplomatik Iran menilai pengakuan sepihak itu sebagai hal yang tidak berdasar.

"Ia berhasil menuliskan nama Teluk Persia yang abadi dengan benar," tuturnya.

Kementerian Luar Negeri Iran menilai klaim wilayah di perairan strategis tersebut tidak akan mengubah status hukum kawasan.

"Sama seperti Trump yang menyebut Teluk Persia dengan nama yang tepat, khayalannya tentang Selat Hormuz akan segera dihilangkan, atau kami yang akan meluruskan orang delusional ini," tulis Gharibabadi di media sosial X, dilansir media Iran, Press TV, Rabu (19/8/2026).

Pernyataan senada disampaikan oleh Wakil Menteri Luar Negeri Iran Kazem Gharibabadi saat memberikan tanggapan terpisah kepada media internasional.

"Sama seperti Trump yang dengan tepat menulis nama Teluk Persia yang abadi, tak lama lagi khayalan mengenai Selat Hormuz akan dikoreksi atau kita akan mengoreksi khayalan orang yang sesat ini," ujar dia.

Penolakan tegas juga datang dari negosiator utama Iran, Mohammad Baqer Qalibaf. Ia memastikan Selat Hormuz tidak akan dibuka bagi lalu lintas kapal AS sebelum kesepakatan sementara dipenuhi.

"Kondisi ini mencakup AS mengakhiri blokade pelabuhan Iran, mencabut sanksi minyak, melepaskan aset Teheran yang dibekukan, dan mengakhiri ancaman serta operasi militer di semua lini," tegasnya.

Di tingkat pejabat keamanan tinggi, Mohsen Rezaei turut menyindir ketidakmampuan AS dalam menguasai jalur perairan vital tersebut.

"Selamat datang di tatanan post-Amerika di Teluk Persia," imbuh Rezaei.

Di tengah eskalasi diplomasi, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio melangsungkan koordinasi keamanan dengan Penasihat Keamanan Nasional UEA Sheikh Tahnoon bin Zayed Al Nahyan pada Selasa. Departemen Luar Negeri AS mengonfirmasi bahwa kedua pihak berikrar menuntut pertanggungjawaban Iran atas berbagai serangan di kawasan.

Situasi riil di lapangan mencatat ketegangan militer terus berlanjut. Kementerian Pertahanan UEA melaporkan dua rudal balistik Iran jatuh di laut pada Selasa, yang memicu penangguhan penuh transaksi perdagangan UEA dengan Iran. Sementara itu, lembaga UKMTO melaporkan sebuah kapal niaga rusak akibat ditembak proyektil misterius saat keluar dari Selat Hormuz.