Trump Serahkan Perjanjian Nuklir Arab Saudi ke Kongres AS

Pemerintahan Presiden Serikat Donald Trump secara resmi menyerahkan rancangan perjanjian kerja sama energi nuklir sipil berdurasi 30 tahun dengan Arab Saudi kepada Kongres AS pada Senin (24/8/2026). Langkah ini memicu peninjauan hukum selama 90 hari oleh parlemen.

Kesepakatan yang dicapai pada Juli 2026 lalu tersebut memungkinkan perusahaan-perusahaan AS mengekspor teknologi nuklir sipil ke Riyadh. Proyek bernilai puluhan miliar dolar ini mencakup pembangunan reaktor AP1000 yang menguntungkan perusahaan Westinghouse, Cameco, dan Brookfield Asset Management.

Pemerintah AS menegaskan bahwa keabsahan pakta nuklir tersebut bergantung pada kesediaan Kerajaan Arab Saudi untuk melakukan normalisasi hubungan diplomatik dengan Israel.

"Posisi presiden tidak berubah bahwa kesepakatan hanya akan berjalan jika Arab Saudi bergabung dengan Kesepakatan Abraham," kata seorang pejabat pemerintahan AS kepada Reuters.

Meskipun diklaim telah sesuai dengan Undang-Undang Energi Atom AS, pakta ini menuai kritik dari anggota parlemen Partai Demokrat dan pakar nonproliferasi. Mereka menilai kesepakatan tidak melarang Arab Saudi memperkaya uranium atau mengolah kembali limbah nuklir secara permanen, yang berpotensi memicu risiko proliferasi senjata di Timur Tengah.

"Tidak akan ada pengayaan material! Perjanjian ini sepenuhnya tunduk pada Arab Saudi yang bergabung dengan Perjanjian Abraham yang sangat dihormati dan sukses," tegas Donald Trump, Presiden AS.

Kritik juga datang dari para peneliti internasional yang menilai pakta tersebut melemahkan kontrol standar nonproliferasi nuklir global jika dibandingkan dengan perjanjian negara lain seperti Uni Emirat Arab pada 2009.

"Washington memang berhak memperkuat hubungannya dengan Riyadh, tetapi hal itu tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan standar nonproliferasi senjata nuklirnya," kata Matthew Kroenig, Peneliti Senior Atlantic Council.

Ia menambahkan bahwa studi kelayakan selama dua tahun kemungkinan akan menyimpulkan Arab Saudi hanya boleh mengandalkan impor bahan bakar nuklir.

"Ini menjadi jalan yang licin menuju lebih banyak negara yang memiliki bahan nuklir tanpa langkah-langkah yang telah menjaga jumlah total negara dengan senjata nuklir hanya sembilan," ucap Erin Dumbacher, Peneliti Senior Keamanan Nuklir di Dewan Hubungan Luar Negeri.

Ia mengingatkan bahaya longgarnya pengawasan material nuklir di kawasan.

"Lebih banyak bahan nuklir yang tidak terkendali di seluruh dunia dapat menyebabkan kecelakaan, risiko keamanan, dan lebih banyak proliferasi," imbuhnya.

Di sisi lain, Arab Saudi menegaskan tidak akan menormalisasi hubungan dengan Israel tanpa adanya pengakuan terhadap kemerdekaan negara Palestina. Riyadh juga sebelumnya menyatakan akan mengembangkan senjata nuklir jika Iran berhasil memproduksinya.

Kongres AS kini memiliki waktu 90 hari sesi berkelanjutan untuk meninjau perjanjian tersebut. Pakta akan otomatis berlaku jika tidak ada penolakan dari parlemen, sementara Presiden Trump memiliki hak veto jika Kongres mengajukan pembatalan.