Trump Pertimbangkan Ultimatum Inggris Terkait Sengketa Kepulauan Falkland

Presiden Amerika Serikat Donald Trump mempertimbangkan pemberian ultimatum kepada Perdana Menteri Inggris Andy Burnham terkait sengketa Kepulauan Falkland dengan Argentina pada Minggu (30/8/2026). Langkah tersebut mengancam pencabutan dukungan kedaulatan jika London tidak segera meningkatkan belanja pertahanan NATO.

Pentagon tengah meninjau komitmen negara sekutu NATO terkait alokasi lima persen belanja pertahanan. Pemerintah AS menilai rencana investasi pertahanan Inggris pada Juni lalu belum memadai sehingga Washington mendesak peningkatan anggaran militer lebih jauh.

"Saya memperkirakan Inggris akan mendapat perhatian khusus karena negara itu memiliki begitu banyak potensi," ujar pejabat senior AS dikutip dari The Independent.

Pemerintahan Amerika Serikat membuka peluang perubahan sikap atas klaim sengketa wilayah tersebut demi mendorong pembagian beban pertahanan aliansi.

"Saya dapat mengatakan percakapan tersebut berlangsung secara terbuka dan tidak ada opsi yang dikesampingkan dalam hal mendorong pembagian beban seperti yang kami inginkan," ujar pejabat senior AS tersebut.

Peninjauan kebijakan ini dinilai penting oleh pihak Washington mengingat besarnya tantangan keamanan global saat ini.

"Mengingat besarnya tantangan yang kita dan para sekutu hadapi, kita membutuhkan sekutu seperti Inggris untuk mengambil langkah besar dan mendasar," kata pejabat senior AS.

Pemerintah Inggris menolak tegas gertakan tersebut dan menyatakan posisi mereka atas Kepulauan Falkland tidak pernah berubah.

"Kepulauan tersebut merupakan dan akan tetap menjadi Wilayah Seberang Laut Inggris sesuai dengan keinginan penduduk Kepulauan Falkland," ujar seorang juru bicara Pemerintah Inggris dikutip dari Sky News.

Pihak London menegaskan peran vital militer mereka dalam menjaga pertahanan kawasan Eropa di bawah naungan NATO.

"Kami merupakan negara dengan pengeluaran tunai pertahanan terbesar ketiga di NATO dan satu-satunya anggota NATO di Eropa yang berkomitmen menyediakan penangkal nuklirnya bagi aliansi," ujar juru bicara Pemerintah Inggris.

Respon juga datang dari kalangan politisi dan militer Inggris. Ketua Partai Konservatif Kemi Badenoch menilai ancaman peninjauan kebijakan oleh Amerika Serikat sebagai hal yang tidak masuk akal dan menyamakannya dengan rencana pencaplokan Greenland.

"Pengakuan atau tidak adanya pengakuan dari AS tidak membuat kepulauan tersebut menjadi kurang aman," ujar mantan panglima tertinggi Angkatan Laut Kerajaan Inggris Laksamana Lord West of Spithead.

Ancaman serupa sebelumnya pernah muncul pada April lalu melalui kebocoran surel internal Pentagon sebagai respons atas minimnya dukungan Inggris dalam perang Iran.