Bank Indonesia Catat Utang Luar Negeri April 2026 Naik

Bank Indonesia melaporkan posisi utang luar negeri Indonesia pada April 2026 mencapai 439,8 miliar dolar AS atau tumbuh 1,9 persen secara tahunan. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh pertumbuhan utang sektor publik yang naik di tengah kontraksi utang sektor swasta yang masih berlanjut.

Nilai utang tersebut setara dengan Rp7.784,46 triliun dengan asumsi kurs Rp17.700 per dolar AS, atau Rp7.773,9 triliun menggunakan kurs Rp17.680 per dolar AS. Berdasarkan data Statistik Utang Luar Negeri Indonesia yang dirilis pada Senin (15/6/2026), rasio utang luar negeri terhadap produk domestik bruto tercatat stabil sebesar 29,6 persen.

Utang pemerintah pada April 2026 menyentuh 216,4 miliar dolar AS atau tumbuh 3,7 persen secara tahunan, melambat dari Maret 2026 yang tumbuh 3,8 persen. Di sisi lain, utang swasta mencapai 193,2 miliar dolar AS dan mengalami kontraksi sebesar 0,7 persen secara tahunan akibat penurunan pinjaman dari lembaga keuangan.

Meskipun utang luar negeri Indonesia dari China secara keseluruhan menurun 0,74 persen menjadi 25,43 miliar dolar AS, utang dalam denominasi yuan justru melonjak ke rekor tertinggi sebesar 17,24 milar dolar AS. Sementara itu, utang dari Amerika Serikat masih menjadi yang terbesar dengan nilai 27,99 miliar dolar AS.

"Perkembangan tersebut dipengaruhi oleh pertumbuhan ULN sektor publik di tengah kontraksi ULN sektor swasta yang berlanjut," ujar Ramdan Denny Prakoso, Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia.

Ia menjelaskan bahwa aliran modal asing masuk pada Surat Berharga Negara tetap mencatatkan net inflow yang mencerminkan kepercayaan investor. Pembiayaan luar negeri tersebut dialokasikan untuk sektor produktif seperti jasa kesehatan, administrasi pemerintahan, pertahanan, pendidikan, konstruksi, serta transportasi.

"Perkembangan ULN pemerintah tersebut terutama dipengaruhi oleh posisi pinjaman luar negeri yang tumbuh melambat," kata Ramdan Denny Prakoso.

Pemerintah bersama Bank Indonesia terus berkoordinasi memantau perkembangan utang untuk meminimalkan risiko stabilitas ekonomi.

"Perkembangan tersebut terutama didorong oleh ULN kelompok peminjam lembaga keuangan (financial corporations) yang secara tahunan mencatatkan kontraksi sebesar 5 persen (yoy)," kata Ramdan Denny Prakoso.

Sebagian besar struktur utang luar negeri Indonesia dikategorikan aman karena didominasi oleh utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 84,5 persen dari total utang.

"Indonesia akan terus mengoptimalkan peran ULN untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Upaya tersebut dilakukan dengan meminimalkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian," kata Ramdan Denny Prakoso.

Kondisi pergeseran struktur utang ini mendapat perhatian dari pengamat ekonomi nasional karena laju pembiayaan sektor swasta yang lesu mencerminkan kehati-hatian dunia usaha dalam melakukan ekspansi.

"Di situ sebetulnya jelas secara polanya berarti mengindikasikan adanya tekanan terhadap ekonomi," kata Mohammad Faisal, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics Indonesia.

Menurut Faisal, penurunan utang swasta menunjukkan meredupnya gairah bisnis di dalam negeri akibat ketidakpastian global sehingga pemerintah harus mengambil peran lebih besar melalui belanja negara.

"Yang perlu menjadi perhatian bukan hanya besarnya utang, melainkan struktur utang, komposisi mata uang, tenor, serta kemampuan menghasilkan arus kas untuk membayar kembali kewajiban tersebut," ujar M. Rizal Taufikurrahman, Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan INDEF.

Ia mengingatkan adanya risiko peningkatan beban pembayaran pokok dan bunga utang valuta asing akibat kombinasi pelemahan nilai tukar rupiah, tingginya suku bunga global, serta volatilitas pasar keuangan internasional.

"Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan biaya refinancing utang dan memperbesar risiko bagi sektor swasta yang memiliki utang luar negeri tetapi pendapatannya didominasi rupiah," kata M. Rizal Taufikurrahman.

Pemerintah disarankan memperkuat strategi lindung nilai, menjaga cadangan devisa, dan memastikan utang baru benar-benar diarahkan ke sektor produktif yang menghasilkan devisa serta meningkatkan kapasitas ekspor.

"Dengan langkah tersebut, risiko pelemahan rupiah and kenaikan beban utang dapat diminimalkan tanpa menghambat kebutuhan pembiayaan pembangunan," kata M. Rizal Taufikurrahman.