Wapres Gibran Hormati Pengawasan Publik dan Kritik Kabinet Bayangan

Wakil Presiden Gibran Rakabuming menegaskan pemerintah menghormati pengawasan publik dan kritik yang disampaikan secara objektif dan berbasis data, termasuk terkait Kabinet Bayangan yang dibentuk masyarakat sipil, pada Rabu (29/7/2026).

Gibran menilai pengawasan yang dilakukan pengamat, akademisi, media, dan anak muda adalah bagian dari demokrasi sehat yang harus diapresiasi. Ia menyambut baik masukan sebagai bahan evaluasi agar pemerintah menjalankan tugas dengan lebih baik.

"Saya menghormati setiap hasil survei, kajian, maupun analisis yang disampaikan oleh lembaga-lembaga yang kredibel," ujar Gibran.

Menurutnya, pemerintah akan terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, demokrasi yang matang, serta menjaga kepercayaan publik melalui kerja nyata dan akuntabilitas.

"Dengan semangat itulah, kualitas tata kelola pemerintahan akan terus meningkat, demokrasi Indonesia akan semakin matang, dan kepercayaan publik dapat terus dijaga melalui kerja nyata, keterbukaan, serta akuntabilitas," kata Gibran.

Sebelumnya, kelompok masyarakat sipil membentuk Kabinet Bayangan sebagai bentuk pengawasan sekaligus alternatif kebijakan pemerintah. Kabinet ini melibatkan akademisi dan profesional yang menyusun kajian berbasis bukti dan bersikap non-partisan.

Namun, pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah menilai Kabinet Bayangan tidak memiliki legitimasi politik dan mandat rakyat sehingga tidak membawa manfaat nyata.

"Keberadaan kabinet bayangan itu seperti badut. Hanya menjadi bahan tertawaan. Mereka tidak memiliki legitimasi dari rakyat dan tidak mempunyai kewenangan untuk menentukan arah kebijakan negara," ujar Amir Hamzah.

Amir mengingatkan bahwa pemerintahan sah di Indonesia adalah hasil pemilihan umum dengan mandat rakyat, dan tanggung jawab program nasional tetap pada Kabinet Merah Putih di bawah Presiden Prabowo Subianto.

"Rakyat lebih percaya kepada Kabinet Merah Putih yang bekerja merealisasikan program-program untuk kepentingan masyarakat daripada membentuk kabinet tandingan yang tidak memiliki dasar konstitusional," tambah Amir.

Amir juga menegaskan kritik akan lebih bernilai jika disampaikan melalui mekanisme demokrasi yang konstruktif dan berbasis gagasan, bukan lewat struktur tanpa legitimasi politik.

"Mereka seharusnya malu kepada anak cucunya. Dalam catatan sejarah, mereka akan dikenang sebagai bagian dari kabinet bayangan yang tidak memiliki mandat rakyat. Politik seharusnya menawarkan solusi, bukan sekadar panggung pencitraan," tegas Amir Hamzah.