Koalisi Masyarakat Sipil Bentuk Kabinet Bayangan Awasi Pemerintah

Koalisi Masyarakat Sipil resmi membentuk kabinet bayangan pada 27 Juli 2026 sebagai wadah pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Pembentukan ini dipicu oleh kekhawatiran atas melemahnya fungsi kontrol dan keseimbangan di parlemen akibat gemuknya koalisi pendukung pemerintah.

Susunan kabinet bayangan ini diisi oleh sejumlah pakar dan aktivis independen, seperti Feri Amsari sebagai Menteri Sekretaris Negara, Bhima Yudhistira Adhinegara sebagai Menteri Keuangan dan Tata Kelola Anggaran, serta Media Wahyudi Askar di posisi Menteri Perekonomian. Formasi ini dirancang dengan konsep zakenkabinet yang hanya mencakup 15 pos kementerian demi efisiensi dan transparansi kebijakan.

Pengajar dan aktivis pendidikan Iman Zanatul Haeri, yang dipercaya mengampu posisi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dalam struktur tersebut, menjelaskan fungsi ganda yang diembannya untuk mengawasi beberapa pos kementerian sekaligus.

"Saya bukan hanya Mendikbud tapi juga (membayangi) Mendikdasmen, Menbud, Menko PMK, dan Menko Saintek, jadi saya satu (membayangi) empat menteri. Kabinet bayangan ingin memperingatkan juga pada pemerintah bahwa bisa lho kita bikin susunan pejabat kementerian itu tidak perlu banyak-banyak sebetulnya," ujar Iman Zanatul Haeri, Pengajar dan Aktivis Pendidikan.

Iman menambahkan bahwa skema ini terinspirasi dari praktik ketatanegaraan di negara-negara bersistem parlementer untuk mendorong kebijakan publik yang lebih berpihak kepada rakyat.

"Kabinet bayangan itu sebenarnya kan tradisi politik di negara-negara parlementer, di mana untuk menjaga kualitas kabinet yang aslinya ada bayang-bayang gitu. Tujuannya untuk menunjukkan bahwa masyarakat sipil jika diberi kesempatan, bisa kok membuat kebijakan yang pro, yang memang diperuntukkan untuk rakyat. Maka ada man-to-marking-nya di situ," kata Iman Zanatul Haeri, Pengajar dan Aktivis Pendidikan.

Di sisi lain, Direktur Eksekutif Celios Bhima Yudhistira menepis tuduhan yang beredar di media sosial mengenai keterlibatan lembaganya dalam memicu kerusuhan lewat inisiatif ini. Bhima menegaskan bahwa Celios tetap berfokus pada riset kebijakan seperti APBN dan program pemerintah, sedangkan kabinet bayangan merupakan gerakan murni elemen masyarakat sipil.

Penggunaan istilah kabinet bayangan juga memiliki rekam jejak historis pada masa awal kemerdekaan Indonesia. Presiden Sukarno pernah memberikan mandat amanat politik kepada Tan Malaka saat menghadapi ancaman kedatangan Sekutu pasca-Proklamasi 1945.

"Dalam Massa actie, Anda menempatkan watak imperialisme Inggris di antara imperialisme Belanda dan Amerika (Serikat). Kalau saya tidak berdaya lagi, maka kelak pimpinan revolusi akan saya serahkan kepada saudara," kata Sukarno, Presiden Pertama RI.

Sejarawan Harry Albert Poeze mencatat bahwa pertemuan informal para tokoh bangsa kala itu sering dianggap sebagai embrio kabinet bayangan dalam panggung politik nasional.

"'Kabinet bayangan' mungkin sekali sepatah kata besar untuk rapat-rapat di mana lima sekawan itu saling terkait. Hanya beberapa kali saja kelompok ini bisa berkumpul – selama rentang waktu dari 23 September –saat perkenalan dengan Hatta– sampai 1 Oktober –saat Tan Malaka meninggalkan Jakarta. Tan Malaka menamakannya demikian mungkin sekali karena alasan prestise pertemuan-pertemuan mereka itu," kata Harry Albert Poeze, Sejarawan.

Perdana Menteri Sutan Sjahrir dalam wawancaranya pada 1949 turut membenarkan eksistensi dinamika kepemimpinan informal tersebut pada awal revolusi kemerdekaan.

"Soekarno, Hatta, Soebardjo, Tan Malaka, dan saya sendiri menjadi pemimpin tidak resmi pada tahap pertama revolusi," kata Sutan Sjahrir, Mantan Perdana Menteri RI.